Mohon tunggu...
Abdul Jalil
Abdul Jalil Mohon Tunggu... suka tantangan dan hiburan

hidup itu saling melengkapi,,,semuanya,tanpa terkecuali.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Saat Negara Sedang Dipermainkan Penguasa, Di Mana Mahasiswa?

21 Januari 2020   00:46 Diperbarui: 21 Januari 2020   01:08 202 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Saat Negara Sedang Dipermainkan Penguasa, Di Mana Mahasiswa?
aksi unjuk rasa mahasiswa (dokumen/Abdul Jalil)

Ada yang tahu di mana mahasiswa sekarang? Sedang apa mahasiswa sekarang? Apa yang sedang mereka lakukan sekarang?

Berlibur kah? Bergalau ria di jagad media sosial kah? Sibuk pacaran kah? Atau hanya bermalas-malasan di rumah? Atau mungkin sibuk dengan buku bacaan yang dipinjam di Perpustakaan?

Wahai kalian mahasiswa, negara sedang memanggil kalian. Ada job sosial yang perlu kalian kerjakan. Jangan hanya diam dan bengong saja.

Begitu kira-kira kekesalan saya memuncak karena sampai saat ini enggak ada aksi kritis dari mahasiswa yang turun ke jalan untuk memprotes berbagai kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang benar-benar tidak memihak kepada rakyat.

Saya coba browsing di mesin pencari tentang aksi demonstrasi mahasiswa yang dilakukan untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat yang mulai berlaku awal tahun ini. Ternyata tidak ada satu pun berita tentang aksi mahasiswa mengkritik kebijakan itu.

Ya semoga saya salah. Mungkin ada aksi demonstrasi untuk mengkritik pemerintah, tapi tidak ada beritanya. Semoga begitu.

Padahal akhir-akhir ini ada sederet kebijakan rezim yang sangat-sangat tidak pro kepada rakyat. Saya sebutkan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ugal-ugalan. Gilak!! Kenaikannya hingga 100%. Padahal dalam amanat Undang-Undang, seharusnya pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat. Bukan jadi penghisap darah rakyat dengan modus pembayaran iuran asuransi kesehatan. Masak keselahan manajemen BPJS Kesehatan karena tidak bisa mengelola keuangan justru dibebankan oleh rakyat.

Ada lagi kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, seperti pengurangan alokasi subsidi pupuk kepada petani. Para petani di Indonesia selama ini cukup miris, karena harga panen dari petani biasanya anjlok. Padahal kala itu pupuk subsidi yang diterima penuh. Hla sekarang malah dikurangi. Petani kan justru tambah pontang panting.

Yang lagi ramai juga isu pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg. Dalihnya pemerintah sih bukan pencabutan subsidi, tapi pola penyaluran gas yang tertutup. Biar penyaluran bisa tepat sasaran. Nantinya gas elpiji 3 kg itu harganya akan normal senilai Rp35.000/tabung. Bayangkan saja dampak turunannya. Saya jamin inflasi akan melonjak tinggi.

Selain persoalan kebijakan yang tak pro rakyat. Nampaknya yang perlu disoroti juga soal sikap muka dua yang ditampakan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang hadir dalam konferensi pers Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) untuk membahas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap kader PDIP.

Saat konferensi pers itu, Yasonna bersama PDIP membentuk tim hukum untuk melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas. Aksi yang dilakukan Yasonna ini benar-benar ingin mengangkangi kewarasan rakyat Indonesia. Bagaimana bisa seorang Menteri negara ikut bersama partai yang ingin melawan institusi pemerintah dalam memberantas korupsi dengan membentuk tim hukum. Sudah gila ini orang!! Kami tahu Anda saat ini berkuasa, tapi tolong lah jangan bodohi rakyat dengan parodi politik yang memuakkan itu.

Diakui atau tidak, kemunculan Yasonna tersebut sebagai bentuk negara mengintervensi proses hukum. Meski pun, Anda mengelak dengan sejuta alasan. Anda di depan umum saja sudah berani menampakkan diri, apalagi di belakangnya. Pasti berbagai strategi sudah disiapkan untuk menjatuhkan KPK.

Saya setuju dengan pendapat Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari. Dikutip dari tirto.id, Feri menilai keterlibatan Yasonna dalam pembentukan tim hukum sebagai bentuk intervensi negara terhadap konflik yang tengah terjadi antara PDIP dan KPK.

Seharusnya sejak Yasonna menjadi pejabat publik harus mau melepas baju partainya. Supaya fokus mengurusi negara.

Harusnya kebijakan yang tak pro rakyat dan aksi culas penguasa seperti ini bisa menjadi bahan bagi para mahasiswa untuk mengkritik pemerintah. Mahasiswa itu punya tanggung jawab sosial. Mahasiswa selama ini punya tugas suci sebagai agent social of change atau agen perubahan sosial maupun pengontrol pemerintah.

Meski sudah ada ratusan anggota dewan yang terhormat, tetapi kalian tahu sendiri lah bagaimana fungsi mereka dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Beberapa waktu lalu sempat beredar aksi berani salah satu anggota DPR RI dari partai penguasa yang mengkritik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tetapi, toh kritikan itu ya hanya kritikan. Karena saat ini iurannya juga tetap naik.

Parlemen jalanan, bahasa keren dari aksi demonstrasi mahasiswa, saya kira saat ini masih sangat relevan. Karena para pengritik pemerintah di Senayan hanya mementingkan kepentingan politik masing-masing dari pada kepentingan rakyat.

Aksi demonstrasi ini penting sebagai bukti bahwa masyarakat menolak dan tidak sepakat terhadap sebuah kebijakan. Selain itu, aksi turun jalan sebagai bukti bahwa ada mata masyarakat yang mengawasi para penguasa. Supaya mereka tidak seenak jidatnya mengelola negara ini.

Kawan-kawan mahasiswa, ayo mulai bangkit lagi dan tunjukkan taring kalian untuk menjadi anjing penjaga keadilan di negeri ini. Entah kalian dari organisasi ekstra PMII, HMI, GMNI, KAMMI, dan lainnya, mari bersatu kembali untuk menjaga marwah kalian sebagai mahasiswa. Kalian lah pahlawan tanpa tanda jasa yang dirindukan. Di tangan kalian, rakyat menaruh harapan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN