Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memang kerap menunjukkan sikap inkonsisten antara perkataan dengan perbuatan. Diantaranya, sikap inkonsistensi terlihat saat awal pencalonnya dulu, waktu itu Ahok berniat bertarung lewat jalur independen atau perorangan Berkali-kali niatannya itu seolah-olah tak goyah, apalagi dengan pergerakan dari relawan Teman Ahok yang mengklaim berhasil mengumpulkan satu juta lebih KTP.
Namun apa dikata, niat itu kini berubah. Ahok akhirnya mendeklarasikan dirinya maju lewat jalur partai politik dengan dukungan dari Partai NasDem, Partai Hanura dan Partai Golkar. Ia pun meminta Teman Ahok untuk menghargai dukungan parpol tersebut. Kita tahu Ahok sering menjelek-jelekan dan tak percaya dengan partai politik, kini Ahok ibarat menjilat ludahnya sendiri.
Sikap inkonsistensi Ahok juga terjadi saat pengajuan uji materi Undang-Undang (UU) Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) khususnya pasal yang mengatur cuti bagi petahana. Ahok menilai pasal yang mengatur ketentuan cuti petahana tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan UUD 1945.
Kita mencoba flashback kebelakang saat Pilkada DKI 2012 lalu Ahok yang saat itu berpasangan dengan Joko Widodo meminta, agar Fauzi Bowo yang saat itu sebagai calon incumbent mengajukan cuti saat pelaksanaan kampanye Pilkada DKI 2012 silam. Saat itu, Ahok mengatakan, bahwa penegakkan UU harus dimulai dari DKI, menurut Ahok cuti kepala daerah yang menjabat perlu dilakukan agar Pilkada berjalan dengan adil.
Namun, lain dulu lain sekarang. Jelang pelaksanaan Pilkada DKI 2017, Ahok justru mengajukan gugatan UU Pilkada ke MK. Lagi-lagi Ahok menjilat ludahnya sendiri. memang sih Alasan Ahok tak mau cuti saat kampanye karena waktu kampanye sama dengan pembahasan APBD DKI 2017. Ahok mengaku ingin mengawal pembahasan APBD DKI 2017, agar tak ada lagi program-program siluman,
pernyataan demi pernyataan yang saling bertolak belakang dengan sikap Aok, akan menjadi salah satu faktor penilaian warga Jakarta dalam memilih Calon Gubernur DKI Jakarta 2017. Saat ini warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang menepati janji dan konsisiten.