Hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan BBM jenis Premium. Padahal, selain semakin ditinggalkan produsen mobil, Premium saat ini sudah tidak ada lagi di pasar internasional. Hanya di Indonesia yang memperdagangkan.
Jauh hari sebelumnya pada 2015, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (RTKM) Faisal Basri pernah meminta kepada pemerintah untuk menghapus BBM yang memiliki RON 88 alias Premium. Faisal ketika itu beralasan bahwa Premium sudah tidak ada lagi di pasar internasional.
Sehingga, menurut Faisal, memaksakan mengimpor Premium menjadi pemicu maraknya mafia migas berupa impor BBM. Maklum, jika di pasar internasional sudah tidak ada yang memproduksi, namun kok masih saja ada impor Premium oleh Indonesia. Aneh kan.
Namun Premium kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina beberapa hari lalu. Kalangan anggota Komisi VII DPR RI menyoal kelangkaan Premium di sebagian besar SPBU. Padahal jenis BBM ini sudah ada alokasi anggaran subsidinya. Benarkah?
Senyatanya Premium bukan BBM bersubsidi. Sebab hanya Solar yang masih di subsidi sebagian. Meski demikian harga Premium masih ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi Premium adalah komoditas non subsidi yang regulated. Makin aneh bukan?
Di pasar Premium juga kalah bersaing dengan Pertalite maupun Pertamax. Masyarakat yang sudah semakin sadar pentingnya lingkungan hidup lebih memilih beralih ke Pertalite maupun Pertamax yang memiliki RON lebih tinggi dibanding Premium dan bebas timbal.
Selain itu, saat ini tren konsumsi BBM sudah mengarah yang ramah lingkungan, bahkan kini sudah mencapai standar emisi Euro-4. Sebagai contoh, Toyota Astra Motor (TAM) telah siap 100 persen untuk menyediakan kendaraan berstandar emisi Euro 4 di Indonesia. Alasannya, TAM telah melakukan ekspor kendaraan untuk berbagai negara dengan standar tersebut.
"Semua fasilitas produksi kami siap. Ekspor kami sudah Euro 4 semua dari pabrik di tanah air," kata Executive General Manager Toyota Astra Motor Fransiskus Soerjopranoto, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Toyota akan semakin memperbanyak produksi kendaraan berstandar emisi Euro 4 untuk pasar Indonesia. TAM mengaku akan memprioritaskan mobil buatan dalam negeri untuk mengisi celah pasar tersebut, meski tidak menutup kemungkinan jenis kendaraan impor akan semakin banyak karena aturan Euro 4 yang harus segera dijalankan 18 bulan sejak April 2017.
"Kalau bisa untuk pasar sendiri kami akan produksi di sini. Apakah produk baru, atau modifikasi, apakah ganti mesin atau modifikasi lainnya," ungkap Fransiskus.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 mewajibkan penerapan Euro-4. Saat ini Indonesia sendiri masih berstandar Euro 2 yang diterapkan sejak 2005.
