[caption id="" align="aligncenter" width="458" caption="Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang dan Ketua DPRD Sulut Pdt Meiva Salindeho-Lintang STh langsung berdiri dan bersalaman begitu Plt Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Manado, Rochmadi Saptogiri SE MMAk, mengumumkan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Sulut 2010. (Foto: Manado Post)"][/caption]
Kerja keras Gubernur SH Sarundajang menahkodai Pemprov Sulut kembali berbuah manis. Ya, berkat kerja keras SHS dan tim, untuk kedua kalinya Pemprov Sulut meraih prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Prestasi kali ini benar-benar special dan bermakna. Sebab, Pemprov Sulut tidak saja berhasil mempertahankan gelar. Lebih dari itu, Pemprov Sulut telah menginspirasi provinsi-provinsi lain untuk mendapatkan WTP. Mereka telah terlecut! Lantas berlomba-lomba ingin berprestasi seperti yang dilakukan Sulut.
Maka tidak berlebihan bila dirangkai kata: ”Dari Sulut, Untuk Indonesia”. Karena tahun lalu, hanya Sulut satu-satunya provinsi yang mendapatkan WTP. Di tahun ini, sudah diikuti tiga provinsi lainnya, sebut saja Sulsel, Riau dan Yogyakarta.
Apresiasi patut dikalungkan buat SHS, asset bangsa tipikal pemimpin nasional yang negarawan. Bagaimana tidak, sederet prestasi tiada henti diberikannya untuk negara ini. Sebut saja tangan dinginnya yang sukses mendamaikan konflik horizontal di Maluku dan Maluku Utara. Padahal, ketika itu, dunia internasional menyorot tajam Indonesia gara-gara kerusuhan bekepanjangan. Berkat SHS, bersemi kedamaian di bumi Maluku dan Maluku Utara. Nama Indonesia pun pulih.
Begitupun saat pertama kali memimpin Sulut. Lewat iven WOC-CTI Summit dan Sail Bunaken, nama Sulut mendunia. Awalnya tidak sedikit cibiran yang diterima ketika banyaknya hotel dibangun di Kota Manado sebagai prasyarat menggelar iven berkelas dunia. Cibiran kamar hotel hanya akan jadi sarang burung wallet, 100% kini terbantahkan. Sulut sekarang betul-betul telah menjadi daerah tujuan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), selain Jakarta dan Bali. Plaku usaha dan rakyat memetik hasil. Dan, ini bukan retorika. Data Bdan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulut di atas rata-rata nasional. Fenomenal!
Tergres, saat Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat gendering perang terhadap kejahatan luar biasa korupsi, SHS tampil terdepan dengan mengusung program ‘Membangun Tanpa Korupsi’ tatkala maju di Pilkada 2010. Sekali lagi, program ini bukan retorika belaka. Sebab, diikuti pengumuman hasil audit BPK bahwa Sulut memecahkan rekor mengagumkan dengan mendapatkan opini BPK pada tahun lalu.
Sejak itu, kepala daerah di Indonesia pun terispirasi mengikuti gebrakan SHS yang terus menorah prestasi. Bahkan sepak terjang SHS diyakini akan terus menular ke seluruh wilayah persada Indonesia untuk memusuhi korupsi. Tak kurang Ketua KPK Busyro Muqodas yang terkenal pelit mengeluarkan pujian, mngacungkan jempol buat SHS yang bertkad mnjadikan Sulut zona integritas.
Dari sudut pandang investasi, tentu prestasi Sulut mendapatkan WTP ini sangat bernilai dan sangat mahal. Sebab, di mana-mana bagi setiap calon investor, salah satu perangsang adalah pemerintah yang tidak korup serta pemerintahan yang baik dan bersih. Dan modal itu telah dimiliki Sulut. Selamat buat Pemprov Sulut dan tim.
Salam Kompasiana!
[caption id="" align="aligncenter" width="466" caption="BERANTAS KORUPSI: Ketua KPK Busyro Muqodas bersama Gubernur Sulut SH Sarundajang berbincang serius di sela-sela seminar yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Manado, Jumat (22/7/2011)."]
