Saya sudah lama tak menyimak siaran teve lokal. Pagi tadi saya pindahkan channel dari kanal HBO ke TVRI. Tak sengaja saya perhatikan Presiden Jokowi membuka Rakernas Kementrian Agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Hotel Sahid Jaya, 10 Januari 2018 kemarin. Pidato presiden memuji keberhasilan kementrian ini dalam waktu tak sampai dua tahun sudah melakukan percepatan pembuatan sertifikat tanah. Data saya verifikasi mencapai 5 juta dalam waktu tak sampai dua tahun. Akan tetapi ketika menyalami Menteri Sofyan Djalil, lamat-lamat saya simak body language Presiden Jokowi. Ia seakan tidak menatap wajah sang menteri. Tidak happy-kah Jokowi?
Tadi malam saya membaca berita online. Sofyan Djalil melakukan konperensi pers di sela Rakernas-nya. Ia mengatakan kepada media menjawab surat Gubernur DKI, bahwa HGB Pulau Reklamasi minta dibatalkan oleh Gubernur DKI, tidak bisa dilakukan. Sofyan meminta gubernur menggugat saja melalui PTUN.Â
Pagi ini saya cari rilisnya, di butir tiga berbunyi: Terhadap HGB yang telah diterbitkan di atas HPL No.45/Kamal Muara, perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak dan pembebanan atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat derivatif harus mendapat persetujuan dari pemegang HPL dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta.
Segenap warga Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, mafhum bagaimana sertifikat itu keluar.Â
Kilat bak sulap.
Jika mengacu ke kalimat butir tiga rilis menteri itu, lah wong yang minta dibatalkan Gubernur DKI?
Lebih dari itu dari sisi etika, tata negara, apakah langgam Sofyan Djalil ini benar? Saya mensinyalir surat resmi gubernur dijawab dengan konperensi pers sebuah laku off side.
Saya mencoba mengumpulkan literatur dan menghubungi beberapa sumber, dapat diduga dalam proses membuat sertifikat ini telah beredar uang pengurusannya mencapai Rp 100 miliar. Siapa saja kebagian, ini sudah menjadi ranah hukum, silakan penyidik ke lapangan. Disinyalir banyak kepentingan berkait ke keperluan perantara, pejabat tinggi, dan Sofyan sebagai menteri tentu tidak bisa lepas tangan. Setahu saya ketika Noor Marzuki di saat menjabat Direktur Pengadaan Tanah, tidak bersepakat atas pemberian sertifikat ini. Dan kuat sekali dugaan saya Noor Marzuki, kini Sekjen - - sosok di balik keberhasilan kerja tancap gas sertifikasi lahan dipuji Presiden Jokowi - - kaget dengan bunyi konperensi pers kementriannya sendiri.
Dalam keadaan kebinet saat ini kemungkinan ada reshufle, bisa jadi kementrian ini salah satunya berganti menteri. Di Kementrian Keuangan, saya mendengar kasak-kusuk ada sosok SR, di antaranya digadang-gadang diajukan ke presiden. Sejatinyalah saya menduga presiden memahami mana figur bekerja di setiap kementrian. Pertanahan bidang khusus, spesifik, sudah saatnya diisi oleh mereka berkarir dari dalam dan paham akan pertanahan. Kementrian teknis. Bila pendekatan politik, menempatkan figur dari luar BPN tidak memahami teknis, acap blunder. Sertifikat bisa abrakadabra, jreng, keluar dalam 24 jam, baru kita simak ya di kasus Pulau Reklamasi.
Di level pelaksana teknis kementrian ini kini banyakprestasi. Mulai dari pembuatan serifikat gratis bagi warga, hingga sertifikat rumah ibadah. Acap kali kalau kita ingin membangun masjid, pemerintah daerah setempat mengatakan bangun saja dulu, dan prakteknya dominan masjid tanpa sertifikat. Maka baru di era inilah perihal itu mendapat perhatian. Tak dapat disangkal hasil optimal BPN saat ini lebih ke visi, misi, kerja keras Sekjen hingga jajaran di bawahnya. Sudah sepantasnya menteri BPN ke depan figur dari dalam dengan portofolio prestasi, bukan lagi acuan politisi.
Kembali ke titik pangkal Sofyan Djalil off side, menurut saya wajib ditindak lanjuti. Kepentingan pihak tertentu, bukan kepentingan warga, dan negara, tajam di kasus pemberian sertifikat pulau reklamasi itu. Maka ke depan sudah saatnya jajaran BPN kini sedang bersemangat 45, karena di tahun ini ditargetkan menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah, diberi energi lagi oleh presiden, dengan menunjuk profesional dari dalam BPN tampil.