[caption id="attachment_353412" align="aligncenter" width="472" caption="Tabel 1. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015). Ia tiba di lokasi sekitar pukul 12.55 WIB. Jokowi langsung menuju kios penjual beras. Ia pun terkejut saat mengetahui harga beras masih ada di kisaran Rp 12.000 per liter. Jokowi sempat terdiam dan berbincang dengan seseorang yang mendampinginya. Foto: tribunnews.com"][/caption]
Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)
Stok beras cukup. Operasi Pasar sudah digelar serentak sejak Rabu, 25 Februari 2015. Beras Miskin sudah digelontorkan di sejumlah wilayah. Bulog sudah mengirim satuan tugas ke berbagai tempat untuk merazia sejumlah pasar. Hingga Sabtu, 28 Februari 2015, harga beras masih Rp 12.000 per liter. Presiden Jokowi kaget.
Pantaskah Presiden kaget? Tentu saja pantas. Karena, ternyata gerakan menyeluruh yang sudah dilakukan untuk menurunkan harga beras, belum menampakkan hasil yang positif. Untuk menenangkan rakyat, Jokowi menjanjikan harga beras akan turun beberapa pekan ke depan. Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan memastikan harga beras akan turun. ”Saya bukan ahli ramal, tapi pasti turun,” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis (26/2/2015).
Logika Bisnis, Kepentingan Politik
Harga ada di tangan pedagang. Mengacu kepada logika bisnis, pedagang tentu ingin meraup laba sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya. Sementara, dalam logika politik, menjaga stabilitas sosial untuk meraih dukungan politik, merupakan agenda utama. Kombinasi kedua logika itulah yang diacu Jusuf Kalla, dalam menyikapi gejolak naiknya harga beras belakangan ini. Atas dasar itu pula, ia menetapkan kebijakan.
Kebijakan menggelar Operasi Pasar, memang ditujukan untuk menurunkan harga beras. Tapi, dalam bahasa politik, disebut sebagai strategi menstabilkan harga beras. Kenapa? Karena, pemerintah sebagai regulator politik, memiliki kepentingan terhadap petani sebagai produsen beras, pedagang sebagai penjual beras, dan rakyat sebagai konsumen beras. Pemerintah juga ingin menstabilkan kepentingan mereka terhadap tiga pihak tersebut.
Demi menjaga sejumlah kepentingan itulah, pemerintah berusaha menurunkan harga beras tapi tidak ingin harga beras terlalu rendah, karena hal itu akan memukul kehidupan para petani. ”Kami tidak akan turunkan seperti pikiran konsumen yang ingin harga beras serendah-rendahnya. Petani mau hidup dari mana, kalau harga beras rendah?” ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin, Kamis (26/2/2015).
Bagaimanapun juga, pemerintah membutuhkan dukungan politik dari para petani, demi kelanggengan kekuasaan. Selain itu, bila harga beras terlalu rendah, pedagang tentu tak bisa meraih laba untuk menggulirkan aktivitas bisnis mereka. Padahal, pemerintah memiliki kepentingan agar aktivitas ekonomi tumbuh, hingga pemerintah bisa meraih masukan berupa pajak dari mereka.
Pada saat yang sama, pemerintah tentulah punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan politik dari rakyat, yang menjadi konsumen beras. "Dengan Operasi Pasar, diharapkan harga beras kembali pada posisi normal," ujar Jokowi saat kunjungan ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Jakarta-Banten pada Rabu (25/2/2015). Bila Jusuf Kalla menggunakan istilah harga rendah, Jokowi pakai istilah harga normal.
[caption id="attachment_353413" align="aligncenter" width="458" caption="Tabel 2. Operasi Pasar jadi jurus andalan pemerintah untuk menstabilkan harga beras. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Operasi Pasar besar-besaran yang dilakukan Bulog, memang tidak akan serta-merta menurunkan harga beras di berbagai daerah. Dia menyebut butuh waktu, tapi tidak akan lama. Foto: kontan.co.id "]
