Mohon tunggu...
Isson Khairul
Isson Khairul Mohon Tunggu... research | media monitoring | content writing | public relation | corporate communication

Kanal #Reportase #Feature #Opini saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul dan https://wm.ucweb.com/dashboard/article Kanal #Fiksi #Puisi #Cerpen saya: http://www.kompasiana.com/issonkhairul-fiction Profil Profesional saya: https://id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1 Social Media saya: https://www.facebook.com/issonkhairul dan https://plus.google.com/+issonkhairul/posts serta https://twitter.com/issonisson Silakan kontak saya di: dailyquest.data@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Kuota Haji Nganggur, Kenapa Dibiarin?

14 Agustus 2019   13:27 Diperbarui: 14 Agustus 2019   17:50 0 4 2 Mohon Tunggu...
Kuota Haji Nganggur, Kenapa Dibiarin?
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) di Makkah. Kuota haji Indonesia tahun 2019 adalah 214 ribu jamaah reguler dan 17 ribu kuota untuk jamaah khusus. Tahun ini, ada 524 kuota haji nganggur, yang tidak terpakai. Total ada 2.866 kuota haji nganggur dalam empat tahun terakhir. Perlu terobosan strategis, agar serapan kuota bisa maksimal. Foto: Bahauddin/MCH

Tahun 2019 ini, ada 524 kuota haji yang tidak terpakai. Tidak digunakan oleh jamaah calon haji. Itulah yang disebut kuota haji nganggur. Jika kuota haji itu digunakan, tentu bisa mengurangi Daftar Tunggu Haji Tahun 2019 yang mencapai 4,34 juta jiwa. Nah, kenapa sampai ada kuota haji nganggur?

Evaluasi Haji di Makkah
Hari itu, Selasa (06/08/2019) malam waktu Makkah. Pada malam itu, diadakan rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Hotel 308, kawasan Raudhah, Makkah. Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh rombongan Amirul Hajj 2019, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dan pengawas dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Duta Besar kita untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, juga hadir dalam rapat tersebut.

Kepada peserta rapat, Agus Maftuh Abegebriel menuturkan, selama tiga tahun bertugas sebagai Dubes untuk Arab Saudi, ia selalu menemukan ada kuota haji nganggur. Ada kuota haji yang tidak terpakai, tidak digunakan. Itu terjadi tiap tahun, selama tiga tahun Agus Maftuh Abegebriel berdinas di Arab Saudi.

Agus Maftuh Abegebriel kemudian mengungkapkan data. Pada tahun 2016, kuota haji nganggur mencapai 759 kuota. Tahun 2017, ada 935 kuota. Tahun 2018, ada 648 kuota. Dan, pada tahun 2019, ada 524 kuota yang tak terpakai. Mencermati jumlah kuota haji nganggur selama empat tahun berturut-turut tersebut, Agus Maftuh Abegebriel risau.

Kenapa? Pertama, ia sebagai Duta Besar kita di Arab Saudi, adalah ujung tombak pertama untuk menggalang diplomasi dengan Arab Saudi. Kedua, salah satu diplomasi yang terus-menerus ia lakukan adalah meminta tambahan kuota haji untuk jamaah calon haji Indonesia. Ketiga, karena banyaknya warga Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji.

Dalam Daftar Tunggu Haji Tahun 2019, tercatat 4,34 juta jiwa warga kita yang menunggu diberangkatkan ke Makkah dan Madinah. Nah, ada demikian banyak warga yang hendak berhaji, kenapa ada kuota tapi tidak dimanfaatkan? Kenapa kuota yang sudah tersedia, tidak dimaksimalkan? Jika kedua pertanyaan tersebut diajukan pihak Arab Saudi kepada Agus Maftuh Abegebriel, saya yakin, ia kerepotan untuk menjawabnya.

Sebagai gambaran, pada tahun 2019, kuota haji Indonesia adalah 231 ribu jamaah. Jumlah itu diperoleh setelah ada penambahan 10 ribu kuota untuk jamaah haji reguler. Dengan demikian, perinciannya ialah 214 ribu jamaah reguler dan 17 ribu kuota untuk jamaah khusus. Pengalokasian untuk jamaah reguler dan khusus tersebut adalah otoritas Kementerian Agama (Kemenag), dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Membatalkan Setelah Lunas 
Kita tahu, otoritas pelaksanaan Haji dan Umrah ada di Kementerian Agama (Kemenag). Kita juga tahu, Menteri Agama adalah Lukman Hakim Saifuddin, yang menjadi menteri di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014. Artinya, Lukman Hakim Saifuddin mestinya sudah tahu tentang data kuota haji nganggur tersebut, sebagaimana yang diungkapkan Agus Maftuh Abegebriel. Tapi, kenapa di empat tahun terakhir, kuota haji nganggur itu dibiarin nganggur?

Mari kita runut. Tahap akhir pelunasan biaya haji tahun ini adalah pada 10 Mei 2019. Jika calon jamaah belum melunasi biaya haji, maka dia belum masuk kategori cadangan. Setelah batas akhir pelunasan terlampaui, cukup banyak calon yang membatalkan diri. Padahal, calon tersebut sudah membayar lunas, bahkan sudah menyerahkan paspor untuk diurus visanya.

Ada banyak alasan pembatalan yang mereka kemukakan. Antara lain, karena sakit, karena ada urusan kantor, dan karena merasa belum siap pergi haji tahun ini, mereka menunda tahun depan. Selain itu, ada pula calon yang meninggal, sebelum berangkat. Pada tahun 2018, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan, calon yang sudah membayar tapi meninggal sebelum berangkat ke Arab Saudi, bisa digantikan oleh keluarganya.

Mereka yang membatalkan tersebut, berasal dari berbagai embarkasi. Kita tahu, ada 13 embarkasi di seluruh Indonesia yang menjadi pintu keberangkatan jamaah calon haji. Berdasarkan jarak Indonesia-Arab Saudi, ongkos naik haji (ONH) dari masing-masing embarkasi tersebut, berbeda. Yang terendah dari Embarkasi Aceh, dengan ONH Rp 30.881.010. Yang tertinggi dari Embarkasi Makassar dengan ONH Rp 39.207.741.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan pada Selasa (06/08/2019). Misalnya, ada satu provinsi yang tidak bisa memenuhi kuotanya, karena sejumlah alasan pembatalan di atas. Sisa kuota tersebut tidak bisa otomatis dialihkan ke provinsi yang lain, karena embarkasinya berbeda. ONH yang dibayar jamaah calon haji per embarkasi pun berbeda.

"Jadi, memang kompleks kondisinya, perpindahan jemaah tidak bisa lintas embarkasi. Belum lagi terkait konfigurasi dan jenis pesawat yang digunakan. Sistem untuk bisa menyerap 100 persen kuota itu, tampaknya sulit sekali," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku pemegang otoritas pelaksanaan ibadah haji Indonesia.

Perlu Terobosan Strategis 
Dengan aturan yang ada saat ini, memang sulit sekali. Saya sepakat dengan Lukman Hakim Saifuddin. Tapi, itu bukan berarti tidak bisa diatasi. Bukan berarti tidak ada solusi. Salah satunya, dengan cara menciptakan regulasi. Bisa regulasi baru, bisa pula dengan merevisi regulasi yang sudah ada. Terobosan regulasi harus dilakukan, agar kuota yang tersedia terserap 100 persen.

Mencermati rentetan data yang diungkapkan Agus Maftuh Abegebriel di atas, ada 2.866 kuota haji nganggur dalam empat tahun terakhir. Itu bukanlah jumlah yang kecil. Dari penelusuran saya, belum ada terobosan yang signifikan dari Kementerian Agama untuk mengatasinya.

Kenapa harus ada terobosan? Pertama, calon jamaah haji yang membatalkan keberangkatan, pasti ada tiap tahun. Kedua, ONH tiap embarkasi berbeda-beda, sesuai jarak. Ketiga, calon jamaah haji tidak bisa lintas embarkasi. Nah, tanpa terobosan yang strategis, tidak akan mungkin kuota yang tersedia terserap 100 persen.

Dalam konteks diplomasi penambahan kuota haji kepada Arab Saudi, penyerapan 100 persen kuota tersebut, tentulah penting. Kita tahu, Presiden Joko Widodo terus melakukan berbagai upaya diplomasi, agar kuota jamaah haji Indonesia menjadi 250 ribu jamaah per musim haji. Jumlah itu mengacu pada keputusan KTT-OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) tersebut, diputuskan, kuota haji berdasarkan satu per seribu dari jumlah penduduk muslim suatu negara.

Nah, diplomasi menjadi lemah, karena kuota haji yang sudah tersedia ternyata tidak diserap 100 persen. Saya pikir, substansi ini yang perlu dipahami oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin selaku pemegang otoritas pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Dengan kata lain, kita meminta tambahan kuota haji, tapi penanganan internal belum maksimal.

Penyerapan kuota tersebut adalah salah satu dari sekian banyak komponen dalam penyelenggaraan haji. Pada komponen yang lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah melakukan banyak terobosan strategis. Salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasaan jamaah haji. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan, angka kepuasan jamaah haji Indonesia mencapai 85,23 persen. Itu kategori sangat memuaskan dan Indonesia baru pertama kali meraih capaian tersebut.

isson khairul --dailyquest.data@gmail.com

Jakarta, 14 Agustus 2019

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2