Rabat - Majelis Tertinggi Ulama Maroko mengecam keras konten film 'The Lady of Heaven', mengungkapkan penolakan kategorisnya terhadap pemalsuan terang-terangan atas fakta-fakta yang ada dalam sejarah Islam.
Berikut terjemahan bahasa Inggris dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan pada hari Sabtu mengenai hal tersebut, dikutip laman Mapnews.
"Majelis Ulama Tertinggi telah mengetahui isi keseluruhan dari film yang baru-baru ini diproduksi dengan judul 'The Lady of Heaven', berikut catatannya:
1. Orang yang menulis film tersebut adalah aliran Syiah. Kewarganegaraan Kuwait dicabut karena ide-ide ekstremisnya.
2. Film tersebut adalah pemalsuan fakta yang terang-terangan dan mengandung tindakan keji yang tidak dapat diterima oleh umat Islam, yaitu untuk inkarnasi Nabi Saw.
3. Film ini berani, dengan keberpihakan menjijikkan, untuk menggunakan pribadi Fatima Zahra, semoga Allah memberkati dia, putri NabiSaw, untuk tujuan yang bertentangan dengan semangat agama dan realitas sejarah.
4- Pangkat tinggi Fatima Zahra, semoga Allah memberkati dia, di mata semua pria dan wanita Muslim tidak perlu menggunakan tuduhan palsu untuk berbicara tentang Dia.
5- Fitnah terhadap Sidna Abi bakr, semoga Allah SWT, yang menjadi subyek kesaksian terbesar dari Nabi, adalah bagian dari skandal dalam film ini.
6- Mereka yang berada di balik film ini mencari ketenaran dan sensasi, promosi produksi mereka, dan pencapaian jumlah penonton terbesar, dengan menyakiti perasaan umat Islam dan membangkitkan kepekaan agama.
Atas segala pertimbangan tersebut, Majelis Ulama yang mendapat kehormatan terhormat diketuai oleh Yang Mulia Raja Marojo Muhammad VI, Amirul Mukminin, keturunan Nabi, semoga Tuhan membantu Dia, mengutuk keras isi film ini dan menyatakan penolakan kategorisnya terhadap pemalsuan terang-terangan atas fakta-fakta sejarah Islam yang mapan. Pemalsuan fakta yang merugikan Islam dan umat Islam ini ditolak oleh semua kalangan, karena tidak melayani kepentingan mereka yang lebih tinggi di antara bangsa-bangsa, terutama di masa sekarang ini.
Dewan meminta otoritas yang berwenang untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam hal ini.
