Mohon tunggu...
Zulkarnain El Madury
Zulkarnain El Madury Mohon Tunggu... Penulis - Lahir di Madura pada tahun 1963,
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Seorang pemburu kebenaran yang tak pernah puas hanya dengan " katanya". Adalah Da'i Pimpinan Pusat Muhammadiyah peeriode 1990 sd 2007, selanjutnya sebagai sekjen koepas (Komite pembela ahlul bait dan sahabat) hingga 2018, sebagai Majelis Tabligh/Tarjih PC. Muhammadiyah Pondok Gede, Sebagai Bidang Dakwah KNAP 2016 -219 . Da'i Muhammadiyah di Seluruh Tanah air dan negeri Jiran ..pernah aktif di PII (Pelajar Islam Indonesia), Tinggal dijakarta

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Dari Pada Melacak Dana Bachtiar Nashir, Mendingan Melacak Rekening Gendut Pak Kapolri

23 Februari 2017   20:45 Diperbarui: 24 Februari 2017   06:00 845
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Kalau bukan lebih bersifat politis untuk membungkam pelaksana aksi bela Islam, tentu kasus rekening genduk yang di sangkakan melibatkan para jenderal di kepolisian akan lebih di perhatikan oleh penegak hukum yang bernama Polri. Kenyataan sampai artikel saya ditulis, mereka yang di duga terlibat rekening genduk kepolisian semua tidak ada yang masuk buih hanya dengan cukup tidak bukti kongkret, padahal kalau mau dipertanyakan pada mereka yang dituduh terlibat skandal rekening gendut tersebut, rumah dan mobil mewah yang bermilyar rupiah itu dari mana, berapa gaji seorang Jenderal,  lalu apakah para jenderal pada waktu dinas juga kerjasama dalam bisnis. Coba dari mana semua kekayaan itu didapat.

Tak hanya nama Budi Gunawan, ada juga 16 nama pejabat tinggi polri baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif diisukan punya rekening jumbo dan sudah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Nama-nama ini beredar dari pesan berantai BBM pada waktu jaman KPK Abraham Samad. yang belum jelas kebenarannya. Namun jika dilihat dari nama yang ada, memang tak jauh dari nama jenderal yang pada 2010 lalu sempat diisukan berekening gendut. Misalnya, mantan Kapolri Da’i Bachtiar disebut memiliki rekening hingga Rp1,2 triliun. Adang Dorodjatun yang kini menjadi politikus PKS berjumlah Rp1,1 triliun.

Melansir dari Metropolitan.id (Grup PojokSatu.id), calon Kapolri Budi Gunawan juga masuk dengan jumlah rekening Rp400 miliar. Setelah itu, ada Makbul Padmanegara dengan rekening Rp800 miliar, Saleh Saaf Rp800 miliar, Firman Gani Rp800 miliar, Iwan Supanji Rp600 miliar, Rasyid Ridho Rp600 miliar, Dedi S Komaruddin Rp500 miliar dan Eddy Darnadi Rp400 miliar.

Ada juga Mathius Salempang Rp300 miliar, Heru Susanto Rp300 miliar, Cuk Sugiarto Rp250 miliar, Syafrizal Rp200 miliar, Sujitno Landung Rp200
miliar, Dadang Garnida Rp150 miliar dan Indra Satria Rp144 miliar.

Tetapi sayangnya ketika KPK jaman Abraham Samad melacak salah satu rekening justru kemudian ulah dari kepolisian yang merasa diserang dan dipojokkan memaksa Abraham  samad dan Bambang wijayanto tiba tiba dikatakan terlibat kasus. Justru aduannya muncul pada saat Poliasi merasa terdesak. seolah tidak rela kalau para Jenderal itu ditersangkakan sebagai pelaku rekening Gendut, karena Polisi layaknya malaikat yang tidak punya dosa, sehingga haram disentuh oleh KPK. selama ini kasus kasus selalu kontrolnya keluar, bukan kedalam. Mestinya polsi harus menyelesaikan borok di dalam.

Sebagaimana pernyataan seorang anggota DPR dalam Komisi III DPR pada tanggal tanggal 22 - 2- 2017  , banyak disekitar kepolisian yang jadi backing Narkoba, sedangkan yang ditangkap baru kacungnya, bukan raja raja yang banyak di kepolsian. Mestinya ini mendapat perhatian kepolisian. Bukan saja sibuk menyeret orang untuk dipenjarakan, melainkan juga harus lebih kritis kedalam, perbaiki dulu akhlaq sebagai pejabat Publik, tidak serta merta karena kuat dengan senjata membabi buta mengeluarkan Hukum dengan tajam kebawah dan tumpul keatas, mestinya harus ama vertikal dan horisontalnya dalam penagakan hukum. bukan pilah pilih. 

Semoga polisi lebih jantan koreksi dirinya sebelum melempar tuduhan bermacam macam kepada mereka yang lemah yang berhadapan dengan senjata kepolisian. terasa kalau rekayasa dimata rakyat, rakyat paham apa yang dilakukan kepolisian, karena banyak mereka yang sering menjadi korban mulai dari desa sampai kota, namun hatinya takut berhadapan dengan senjata, kematian membayangi mereka yang kritis. semoga tidaklah demikian sikap pak Polisi kita, semoga masih merakyat dan bukan melaknat rakyat yang menyuarakan suara hatinya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun