Persoalan kepemimpinan selalu mengusik saya dalam menilai sosok pemimpin sejati yang dicintai oleh rakyatnya. Tidak hanya karena sang pemimpin memiliki kapabilitas yang mumpuni sebagai seorang pemimpin, namun juga memiliki integritas dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat yang memilihnya.
Kali ini, Atjeh Group akan menyoroti gaya kepemimpinan antara Jokowi Gubernur Jakarta yang baru saja terpilih Oktober lalu, dengan Gubernur Aceh yang juga baru terpilih sejak Mei tahun ini. Keduanya merupakan pilihan rakyat di masing-masing daerahnya dengan persamaan "sama-sama datang dari luar" daerahnya. Jokowi berasal dari Solo, sementara Zaini Abdullah berasal dari Swedia. Keduanya juga memiliki basis pendukung di daerah pemilihannya yang cukup kuat, bedanya Jokowi berbasis kekuatan kepada volunteer (meskipun di support oleh 2 partai PDIP dan Gerindra) yang luar biasa besarnya sementara Zaini didukung dengan kekuatan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka yang piawai dalam strategi dan taktik militer. Beberapa hal yang saya soroti dari keduanya antara lain sbb:
Latar Belakang Pendidikan
Jokowi di banyak kesempatan kerap menyatakan diri sebagai tukang kayu yang berasal dari Solo. Walaupun kita semua paham betul bahwa Jokowi adalah seorang insinyur lulusan universitas ternama Gajah Mada Yogyakarta tahun 1985, sementara Zaini Abdullah adalah seorang dokter lulusan Universitas Sumatera Utara tahun 1972 dan selanjutnya mengambil spesialis "Family Doctor" tahun 1990an di Stockholm Swedia. Riwayat pendidikan keduanya menunjukkan bahwa kedua Gubernur ini memiliki kapabilitas yang mumpuni dari sisi ilmu pengetahuan, apapun disiplin ilmu yang diambilnya. Yang satu Insinyur dan yang satu Dokter. Seorang Insinyur tentunya piawai dalam hal-hal tehnis dan konstruksi mengingat apapun yang dibangun oleh seorang insinyur tentunya membawa tanggung jawab yang besar terhadap apapun yang dibangunnya kepada masyarakat, demikian pula seorang dokter yang bertanggung jawab sebagai penyembuh berbagai penyakit. Wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf dalam masa kampanye lalu kerap menyebut bahwa Dr. Zaini Abdullah akan menyembuhkan berbagai "penyakit" di Aceh. Berangkat dari latar belakang pendidikan yang cukup kuat, seharusnya dapat memberikan harapan bagi seluruh warga di daerahnya masing-masing. Namun kenyataan tidak seperti janji-janji masa kampanye. Kapabilitas yang mumpuni dan latar belakang yang hebat tidak menjamin dapat memenuhi harapan semua warga. Di Aceh, hingga hampir 6 bulan masa pemerintahan Gubernur Zaini, belum ada perubahan yang signifikan terjadi di Aceh. birokrasi yang buruk, pelayanan masyarakat yang menyedihkan, rakyat Aceh masih hidup di gubug-gubug derita, anak-anak Aceh masih sulit untuk bersekolah karena jarak yang cukup jauh juga biaya yang relatif sulit dipenuhi. Bedanya di Jakarta, belum genap sebulan memimpin, Jokowi sudah mulai melakukan langkah-langkah perbaikan mulai dari tata kota, pertamanan hingga pemukiman penduduk miskin di bantaran kali. Jokowi datang membawa perubahan sejak hari pertama dilantik, dengan mengunjungi warga miskin, inspeksi kantor-kantor pelayanan publik secara mendadak, menindak tegas para pelayan publik yang indisipliner, membuat konsep dan rencana pembangunan rumah deret di bantaran kali dan berbagai hal positif lainnya. Inilah bedanya, meskipun berangkat dari latar belakang pendidikan yang relatif sama namun niat dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membedakan Zaini dan Jokowi.
Ekonomi Kerakyatan vs Ekonomi Kapitalis
Meskipun saya bukan ahli ekonomi, namun saya kira sama halnya dengan Jokowi dan Zaini Abdullah. Namun saya berkesimpulan secara sederhana bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan rakyat sebagai subjek pelaku ekonomi yang didukung oleh pemerintah. Sebaliknya, ekonomi kapitalis adalah kegiatan ekonomi yang menempatkan sumber daya alam dan investasi sebagai subjek yang didukung dengan kebijakan pemerintah. Di Jakarta, Jokowi memulai langkah-langkah perbaikan dengan memulainya dari masyarakat kecil dan miskin. Memberdayakan ekonomi masyarakat yang berangkat dari usaha-usaha kecil menengah. Seperti misalnya rencana Jokowi untuk mengubah Kampung Karet Jakarta menjadi Kampung Batik yang mana sebelumnya sudah pernah ada namun hilang tergerus oleh ekonomi kapitalis ibukota. Demikian juga pemberdayaan bantaran-bantaran kali di Jakarta yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam membangunnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan dengan Gubernur Jakarta, Zaini Abdullah justru memulai langkah pertamanya dengan mengundang investor asing untuk eksplorasi Gunung Emas di Aceh Selatan. Eksplorasi gas dan minyak bumi yang melibatkan negara-negara asing sebagai pelaku ekonomi, sementara rakyat Aceh bertindak sebagai "jongos" di tanahnya sendiri. Kebijakan ekonomi Zaini yang cenderung membuka investasi besar-besaran kepada Australia Prosperity Resources, Chevron dan Exxon Mobile untuk mengeruk habis-habisan sumber daya alam Aceh. Demikian pula dengan investor-investor asing dari Cina, Vietman maupun negara Asia lainnya yang berlomba-lomba membalak kekayaan hutan Aceh. Kasus-kasus Kuala Tripa dan perusakan hutan di Aceh Tenggara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan berdampak pada banjir bandang yang menyengsarakan rakyat dapat menjadi contoh kasus yang perlu dievaluasi dari penerapan kebijakan ekonomi kapitalis dr. Zaini Abdullah.Inilah bedanya, Jokowi berangkat dari kalangan bawah dalam menerapkan strategi ekonominya yang pro kerakyatan, sementara dr. Zaini berangkat dari kalangan atas dalam mengundang investor asing masuk secara besar-besaran ke Aceh. Hasilnya, rakyat di masing-masing daerah lah yang menilainya, mana yang lebih dapat "dirasakan" oleh masyarakat pada umumnya.
Popularitas Berasal dari Etos Kerja dan keikhlasan, Bukan Rekayasa
Kepopuleran Jokowi yang berasal dari Solobegitu luar biasa di Jakarta, meskipun bukan asli Betawi ataupun warga yang berdomisili di Jakarta namun masyarakat Jakarta mengelu-elukan Jokowi dengan sangat meriah. Hal ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya, dimana seorang pemimpin yang datang berkunjung ke daerah-daerah kumuh disambut demikian hebatnya oleh warga setempat. Orang-orang meneriakkan nama "Jokowi" berulang-ulang kali belum pernah terjadi dan dilakukan pada periode gubenur Jakarta sebelum-sebelumnya yang rata-rata penuh dengan kegiatan protokoler yang kaku. Hal inilah membuat kepopuleran Jokowi di kalangan masyarakat begitu tingginya. Para awak media pun tanpa diundang "merasa" harus hadir untuk meliput kegiatan Jokowi dan menunggu-nunggu "gebrakan" Jokowi berikutnya untuk perbaikan Jakarta. Tidak ada rekayasa dan protokoler yang berlebihan apalagi pengamanan yang mengada-ada. Lain di Jakarta, lain di Aceh. Zaini Abdullah tidak disambut bak Jokowi di setiap kunjungan-kunjungannya di daerah. Zaini tidak disambut oleh warganya dalam setiap kunjungannya, tidak ada anak-anak kecil yang mengelu-elukan nama Zaini karena takut dengan protokoler keamanan yang begitu rapat mengelilingi sang pejabat. Para penyambut Zaini kebanyakan adalah para simpatisan partai, pejabat daerah yang ingin dikenal, juga fungsionaris partai Aceh tempatnya berasal. Walhasil, kedekatan antara Zaini dan rakyatnya tidak sedekat sebagaimana ditunjukkan oleh Gubernur Jakarta. Kalau dekat pun tidak, bagaimana mau mendengar kesusahan dan aspirasi rakyatnya? Inilah bedanya, Zaini mungkin dielu-elukan para pendukungnya ataupun mungkin saja rakyat Aceh yang memang "diminta" untuk menyambutnya, namun di Jakarta orang datang tanpa diminta untuk bergabung menyambut sang pemimpinnya.
Tidak mudah memang untuk menjadi pemimpin yang dicintai sekaligus disegani oleh rakyatnya. Niccolo Machiaveli seorang diplomat dan Politikus Italia mengatakan "If one cannot be both loved and feared, it is better to be feared." Tetapi, masyarakat di belahan dunia manapun selalu mempunyai pilihan dan harapan siapa pemimpin yang dapat melakukan keduanya, dicintai sekaligus disegani. Dan sepertinya, Pemimpin Aceh sekarang hanya masih sampai pada tahap untuk ditakuti saja.
Wassalam
