British Broadcasting Company (BBC) didirikan pada tahun 1922 oleh sebuah konsursium bisnis yang menggunakan teknologi penyiaran baru dalam rangka membangun sebuah jaringan radio di Inggris. Pada tahun 1927, BBC dihibahkan kepada pemerintah dan membentuk struktur unik di dalamnya. BBC mengklaim sebagai lembaga penyiaran yang independen, tetapi disokong oleh iuran masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah. Dewan direktur ditetapkan oleh pemerintah. Tiap-tiap direktorat di bawahnya bertanggung jawab kepada seorang Direktur Jenderal, yang memegang kendali sepenuhnya operasional perusahaan.
Direktur Jenderal pertama BBC adalah Sir John Reith, sosok berkepribadian tinggi yang acapkali mengkampanyekan fungsi BBC untuk “secara konsisten dan terus menerus memberikan sumbangan atas kecerdasan dan kebahagiaan masyarakat.”Reith berupaya keras untuk menjaga independensi BBC terhadap pemerintah. Pada tahun 1926 ia menulis surat kepada Perdana Menteri Stanley Baldwin supaya pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap kebijakan dan materi siaran BBC.
Reith merasa perlu untuk mengirimkan surat itu karena saat itu terjadi pemogokkan massal salama 10 hari, dari tanggal 3 Mei 1926-13 Mei 1926. Pemogokan ini diserukan oleh Serikat Buruh karena gagal memaksa pemerintah guna mengurangi persyaratan kerja yang buruk bagi sekitar 800 ribu pekerja. Sebanyak 1,7 juta pekerja bergabung dalam usaha pemogokan itu, termasuk pekerja sector transportasi dan industri berat.
Ramsay MacDonald, pemimpin Partai Buruh, menolak untuk mendukung pemogokan itu. MacDonald mengatakan bahwa pemogokan tidak boleh digunakan sebagai senjata politik dan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan reformasi sosial adalah melalui pemilihan parlemen.
Baldwin sendiri kemudian menggunakan BBC untuk menyerukan dihentikannya aksi mogok itu. Pada saat yang sama Baldwin berusaha untuk melakukan control atas BBC supaya bisa menyaring informasi yang disampaikan. Bahkan, Sir Wiston Churchill saat itu menyarankan agar Baldwin menyita BBC. Churchill yang ketika itu mengelola surat kabar resmi pemerintah, British Gezette, memandang bahwa radio lebih efektif untuk memancing terjadinya kekacauan yang lebih banyak lagi.
Kepemimpinan Reith, yang saat itu berusia 37 tahun, benar-benar teruji untuk menjaga independensi BBC. Menjelang akhir pemogokan umum itu ia memperoleh jaminan dari Baldwin yang bersedia menjaga independensi lembaga penyiaran itu. Tetapi Reith juga memperoleh kecaman dari serikat buruh dan Ramsay MacDonald, yang tidak memperoleh waktu siaran untuk mengemukakan pandangan-pandangannya.
Setahun kemudian, Baldwin berhasil menetapkan sebuah UU yang melarang aksi dan memberikan simpati terhadap pemogokan (1927). Ketentuan ini kembali direvisi pada tahun 1946, akan tetapi sejak decade 1980-an, Perdana Menteri Margareth Thatcher berhasil membuat UU yang melarang sama sekali aksi pemogokan. Ketentuan ini bertahan hingga sekarang.
Pemerintah Inggris dianggap berwenang untuk mengendalikan materi siaran BBC sekalipun wewenang itu tidak pernah dilakukan. Sebaliknya, pernah pula BBC menolak sebuah usul siaran dan pemerintah lebih memilih pendekatan persuasif. Inilah ujian independensi BBC berikutnya dan terutama setelah kasus Tha Hasaghen (1932). Ketika itu BBCmengundang sejumlah kontributor untuk Hazard, serangkaian program radio tentang eksploitasi berisiko. Diantara kontributoritu termasuk 2 perwira Jerman Joachim Breithaupt dan Ernst Hashagen.
Briehauptmemperoleh kesempatan pertama danpenampilannya disambut suratprotes dari British Empire Union, menyatakan bahwa BBC bersalah karena “mengabaikan perasaan” pendengar. Masalah inikemudian dibahas dalam Kabinet, di mana para menteri menggemakan pandangan bahwa siaran Hashagen seharusnya tidak dilakukan.Tetapi Direktur Jenderal Reith menolak usul itu. Sikap Reith bersebarangan dengan J.H. Whiteley, yang menjadi Ketua Pengawas BBC karena dia khawatir Raja George V akan membatalkan kehadirannya dalam peresmian kantor baru BBC.
Pemerintah silih berganti akan tetapi posisi Direktur Jenderal tidak pernah diganti. Hubungan antara pemerintah dengan BBC kemudian berubah-ubah, sekalipun pemerintah sering menuduh radio ini mengalami bias antipemerintah, akan tetapi BBC selalu menegaskan dirinya tidak menginginkan campur tangan politik.
Salah satu episode paling merusak dalam sejarah BBC dipicu oleh siaran radio pada Mei 2003. Reporter Andrew Giligin menuding Perdana Menteri Tony Blair menyesatkan Parlemen ketika mengatakan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang dapat digunakan secara efektif selama 45 menit. Pemerintah jengkel. Protes diajukan oleh Alastair Campbell, penasihat Perdana Menteri, yang menuntut permintaan maaf. BBC menolak untuk meminta maaf. Pada minggu-minggu berikutnya terungkap bahwa informasi BBC diperoleh dari pakar senjata Dr. David Kelly. Seminggu kemudian Kelly ditemukan tewas bunuh diri. Pada tahun 2004, Direktur Jenderal Greg Dyke, Kepala Pengawas Gavyn Davies, dan seorang reporter bernama Andrew Giligin dipaksa untuk mengundurkan diri. Atas peristiwa itu, prosedur complain di BBC dirombak, dan program pelatihan jurnalisme baru diperkenalkan.
Sekalipun BBC memiliki reputasi integritas tinggi, akan tetapi di masa lalu reputasi ini pernah tercemar karena kegiatan badan intelijen. Suatu hal yang belum bisa dibuktikan adalah adanya agenda-agenda baru dari badan intelijen terhadap materi siaran BBC.
BBC memperkerjakan ribuan orang sehingga mustahil bisa disusupi oleh agen-agen intelijen. Akan tetapi kalangan pengamat mengatakan bahwa kalangan intelijen memberikan pengaruh terhadap BBC.
Guy Burges, diduga seorang intel, pernah bekerja menjadi reporter pada tahun 1936-1944. Dia ditugaskan oleh Perdana Menteri Naville Chumbarlain, yang kemudian memberikan informasi rahasia kepada Perdana Menteri Prancis, Edouard Daladier, serta kepada dictator Italia, Mussolini. Daladier menjadi perdana menteri pada bulan Januari 1933, tapi pemerintahannya hanya bertahan selama tujuh bulan. Sebuah pemerintah kedua, pada tahun 1934, hanya berlangsung selama beberapa minggu.
Selama karier sebagai reporter, Burges bertindak sebagai agen ganda yang memperoleh bayaran baik dari Inggris maupun Rusia.
Selama Perang Dunia II, BBC menjadi media propaganda kepentingan sekutu, mengeluarkan kode-kode rahasia tanda serangan sekutu, dan mendidik para agen intelijen untuk menguasai teknologi penyiaran.
Pada era Perang Dingin, intelijen berhasil untuk meyakinkan pemerintah supaya memanfaatkan BBC dalam rangka menjalankan misi-misi penting.
Pada tahun 1946, mantan agen intelijen masa perang yang kemudian menjadi Kepala Divisi Eropa Sir Ivon Kirkpatrick, menyarankan penggunaan BBC guna melakukan propaganda anti Soviet. Informasi propaganda itu disusun oleh Kantor Luar Negeri yang membentuk Divisi Riset dan Pengembangan pada tahun 1949.
Demikian juga sepanjang decade 1940-an, dibentuk asisten khusus yang diperbantukan kepada Divisi Personalia. Para asisten khusus ini ditugaskan oleh badan intelijen, M-15, untuk menyaring setiap pelamar yang akan dipekerjakan oleh BBC. Mereka mengadakan semacam “penelitian khusus” (litsus) untuk memastikan “bersih lingkungan” dengan alasan keamanan. Manajemen seperti ini dihentikan sejak 1985 setelah diungkap oleh harian the Observer. Pemerintah pun tak lagi mengizinkan adanya aktivitas penelitian khusus semacam itu.
Badan intelijen diduga masih memiliki pengaruh kuat hingga sekarang. Seperti diungkapkan oleh pendirinya, Reith, bahwa berkaca dari peristiwa pemogokan di tahun 1926, jika perusahaan di bawah tekanan, maka siaran BBC tidak akan mungkin lagi independen.
