Secara umum, Soeharto mendambakan kekompakan dalam pemerintahannya. Ada penekanan yang keras agar ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam menjalankan program pembangunan. Soeharto tidak menyukai gesekan atau perbedaan pendapat di antara para menterinya yang menjadi konsumsi media seperti pertentangan antara Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie soal anggaran untuk pembelian kapal perang bekas Jerman Timur (1993) yang kemudian diekpos oleh Tempo yang konon menjadi alasan pembredelan majalah itu.
Soeharto juga secara tegas bisa meredam berbagai pemberitaan dan tudingan kepada menteri-menteri yang disorot publik karena kasus tertentu seperti korupsi dan masalah pribadi lainnya. Hal ini nampak dalam kasus yang menimpa Haryanto Danutirto (Menteri Perhubungan, 1993-1998) dan Joob Ave (Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, 1993-1998).
Soeharto tidak pernah mengganti menteri di tengah masa jabatan kecuali yang bersangkutan meninggal dunia seperti dalam kasus  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro (Kabinet Pembangunan II) digantikan oleh Syarief Thayeb (1974) ; Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (Kabinet Pembangunan III) diganti oleh Sulasikin Moerpratomo (1987), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosoesanto (Kabinet Pembangunan IV) diganti oleh Fuad Hassan (1985); Jaksa Agung Sukarton Marmosoedjono (Kabinet Pembangunan V)  diganti oleh Singgih (1990); dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Soesilo Soedarman  digantikan secara ad interim oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet (1997). Soeharto juga menunjuk pejabat lain saat yang bersangkutan dipindahtugaskan untuk penugasan lain seperti kasus Menteri Kehakiman Oemar Senoadji (Kabinet Pembangunan II) diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (1974); Kepala BKPM Ismail Saleh menjadi Jaksa Agung (1984); dan Ali Said Jaksa Agung menjadi Ketua Mahkamah Agung; dan Harmoko Menteri Penerangan menjadi Menteri Negara Urusan Khusus (1997).
Dalam kasus lain, Soeharto mengganti pejabat dalam masa jabatan secara mendadak. Dengan alasan untuk meniru Jepang yang mengadopsi urusan industri dan perdagangan digabung menjadi satu, maka Satryo Budiarjo Joedono dicopot dari posisi Menteri Perdagangan (1995) dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dijabat oleh Tunky Ariwibowo (sebelumnya Menteri Perindustrian). Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Djiwandono diganti oleh Syahril Sabirien (Februari 1998) karena yang bersangkutan menolak usul penerapan "currecy board system" yang hendak diusulkan oleh Soeharto.
Basis rekrutmen umumnya bisa dipastikan. Untuk jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan bisa dipastikan dari perwira angkatan darat. Ada juga jatah bagi birokrat karier seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan. Sampai Kabinet Pembangunan III, Soeharto masih mengikutsertakan partai (PPP dan PDI) dalam struktur kabinet. Jaksa Agung sejak tahun 1966-1990 selalu dari kalangan perwira militer. Perempuan menteri selalu di kementerian sosial (sejak 1983) dan kementerian urusan peranan wanita (sejak 1978). Jabatan Gubernur BI sampai Kabinet Pembangunan VI selalu dari luar institusi tersebut.
Apa yang ditulis di sini adalah serpihan kenangan selama Soeharto menjadi presiden dalam rentang yang cukup lama. Tidak ada pretensi apa pun, kecuali untuk menunjukkan, di luar kritik kebijakan dan anggapan adanya kesalahan, seorang pemimpin bangsa memiliki perilaku unik yang menarik untuk dijadikan bahan pembelajaran.
