Kabinet Soeharto, Serpihan Kenangan

Hampir 32 tahun berkuasa di negeri ini, Soeharto mencatatkan sejarah panjang dengan kenangan perilaku, kebijakan, tutur kata, dan tentu saja gosip-gosip politik yang terangkai hari ini. Selama menjadi Penjabat Presiden tahun 1966, kemudian menjadi Presiden "penuh" tahun 1968, dan presiden yang terpilih berulangkali 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 oleh MPR. Sesuai dengan sistem presidensial yang digariskan oleh UUD 1945--yang secara "murni dan konsekuen" dilaksanakan oleh mandataris MPR itu--maka Soeharto membentuk kabinet sebagai "pembantu Presiden" sesuai Pasal 17 UUD 1945 (sebelum perubahan).

Dalam buku Soeharto: The Untold Story, beberapa pembantu dekat seperti ajudan dan mantan menteri, telah memberikan kesaksian bagaimana tata cara Soeharto menunjuk anggota kabinet itu, yang rata-rata adalah ditelepon dan kemudian dipanggil ke rumah pribadi Soeharto di Jalan Cendana. Buku Tjipta Lesmana mengenai komunikasi politik Presiden (dari Soekarno sampai SBY) antara lain menuturkan bagaimana sikap personal Soeharto dalam manajemen  atas kabinetnya.

Banyak juga analisis politik yang telah menguraikan bagaimana komposisi kabinet yang didominasi personel TNI (waktu itu ABRI) terutama dari Angkatan Darat. Untuk matra angkatan yang lain dan kepolisian, jumlah personel yang mendapatkan kedudukan menteri itu sangat jarang. Dapat ditunjuk di sini Menteri Penerangan Budiardjo dari Angkatan Udara (Kabinet Ampera, 1971-1973) dan Rusmin Nuryadin (Menteri Perhubungan, Kabinet Pembangunan III, 1978-1983 dan Kabinet Pembangunan IV, 1983-1988), lalu dari Angkatan Laut adalah Sudomo (pernah menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, 1974-1983, Menteri Tenaga Kerja, 1983-1988 dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, 1988-1993, lalu Ketua Dewan Pertimbangan Agung, 1993-1998) serta Ginanjar Kartasasmita (Menteri Muda Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, 1983-1988; Menteri Pertambangan dan Eenergi, 1988-1993; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 1993-1998; dan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, 1998).  Sedangkan dari kepolisian adalah Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Awaluddin Jamin (Kabinet Pembangunan II, 1973-1978).

Tidak pernah ada penjelasan terbuka mengapa sebuah kementerian diadakan, ditiadakan, digabung, atau dihapuskan. Rata-rata jumlah menteri antara 23-28, tidak termasuk pejabat setingkat menteri seperti Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, dan Panglima ABRI. Kabinet Pembangunan I (1968-1973) mempunyai 23; Kabinet Pembangunan II (1973-1978) 22 menteri, Kabinet Pembangunan III (1978-1983) 30 menteri, Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) 37 menteri; Kabinet Pembangunan V ada 38 menteri, Kabinet Pembangunan VI (1993-1983) 38 menteri, dan Kabinet Pembangunan VII (1998) ada 38 menteri. Jabatan menteri koordinator diperkenalkan sejak tahun 1978 yang meliputi bidang politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian/pengawasan pembangunan). Posisi menteri muda dilekatkan kepada menteri yang memimpin departemen atau melaksanakan tugas khusus Presiden diadakan sejak 1978 tapi sejak Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) ditiadakan. Jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI selalu dirangkap, tetapi pernah dipisah seperti Kabinet Pembangunan IV sampai VI. Pada awalnya Gubernur BI dilantik tersendiri tetapi sejak Kabinet Pembangunan IV dilantik bersama-sama kabinet.

Soeharto mempunyai rekam jejak cukup "misterius" dalam pembentukan kabinet.  Berlindung dari penunjukan menteri sebagai "hak prerogatif" Presiden, tak pernah ada yang tahu bagaimana sesungguhnya Soeharto mempertimbangkan kapasitas seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Tidak pernah terbuka juga komposisi dan struktur kabinet, sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun ada kesan, apabila Soeharto sudah mempunyai kepercayaan terhadap seseorang, maka dipastikan yang bersangkutan bisa berkali-kali menduduki jabatan kabinet.

Untuk sektor ekonomi, posisi dosen Fakultas Ekonomi UI, setidaknya sampai tahun 1988, tidak pernah tergeser untuk menduduki jabatan portofolio ekonomi (terutama keuangan, perencanaan pembangunan). Untuk urusan riset dan teknologi, hampir 20 tahun, yaitu 1978-1998, jabatan itu dipercayakan kepada B.J. Habibie dan menjadi ikon tersendiri baik secara prestise maupun politik bagi Soeharto. Sosok seperti Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri, 1967-1983, lalu Ketua DPR/MPR, 1983-1988), Soedarmono (Sekretaris Presidium Kabinet 1966-1973, Menteri/Sekretaris Negara 1973-1988), Moerdiono (Menteri Muda Sekretaris Kabinet, 1983-1988, Menteri Negara Sekretaris Negara 1988-1993), Saadilah Mursyid (Menteri Muda Sekretaris Kabinet, 1988-1993, Menteri Negara Sekretaris Kabinet, 1993-1998, dan Menteri Negara Sekretaris Negara 1998), Hartarto (Menteri Muda Perindustrian, 1983-1988; Menteri Perindustrian, 1988-1993; Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi, 1993--1996,  Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, 1996-1998, Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, 1998), Radius Prawiro (Gubernur Bank Indonesia, 1968-1973; Menteri Perdagangan dan Koperasi, 1973-1983; Menteri Keuangan, 1983-1988, dan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan 1988-1993), Bustanul Arifin (Menteri Muda Urusan Koperasi, 1978-1983, Menteri Koperasi/Kepala Bulog, 1983-1993), Harmoko (Menteri Penerangan, 1983-1997, Menteri Negara Urusan Khusus, 1997), dan Ginanjar Kartasasmita (Menteri Muda Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri , 1983-1988, Menteri Pertambangan dan Energi, 1988-1993, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 1993-1998, dan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan. dan Industri/Kepala Bappenas, 1998) lebih dari 10 tahun mendampingi sebagai menteri dalam jabatan yang tetap maupun penugasan lain.Kita masih dapat menyebut nama lain seperti Mochtar Kusumaatmadja (Menteri Kehakiman, 1974-1978, Menteri Luar Negeri, 1978-1988) dan Ali Alatas (Menteri Luar Negeri, 1988-1998).

Tetapi ada yang menilai Soeharto mempunyai intuisi politik yang tajam dalam menunjuk seseorang menjadi menteri. Bisa jadi karena loyalitas yang bersangkutan untuk mengamankan kepentingannya tetapi bisa jadi akhirnya yang bersangkutan bisa dihandalkan menduduki jabatan itu, sekalipun dianggap tak punya latar belakang bidang yang bersangkutan. Jenderal A.M. Yusuf misalnya, sebagai perwira angkatan darat sukses menjalankan tugas sebagai Menteri Perindustrian (Kabinet Pembangunan II, 1973-1978) dan kemudian saat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI (Kabinet Pembangunan III, 1978-1983) tampil menjadi perwira yang populis, dicinta para prajurit, dan konon menimbulkan karisma yang bisa dianggap menyaingi Soeharto. Lalu Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara, setelah menjadi Sekretaris Negara (1968-1973), kemudian duta besar di Jerman (1973-1978), dan kemudian menjadi Menteri Agama (1978-1983) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1988-1993).  Munawir Sadjazali, seorang diplomat karier, ditunjuk menjadi Menteri Agama (1983-1993) dan menjadi Ketua Komnas HAM yang pertama (1993-1998).

Pertimbangan lain bisa jadi karena penghargaan atas suatu prestasi yang disenangi Soeharto. Misalnya Gubernur Aceh Ibrahim Hasan setelah kemenangan Golkar dalam pemilu 1992 di Aceh ditarik menjadi Menteri Negara Urusan Pangan merangkap Kepala Badan Urusan Logistik (Kabinet Pembangunan VI, 1993-1998). Sebelumnya Soeharto pernah pula mengangkat duta besar untuk Jerman Suparjo Rustam menjadi Gubernur Jawa Tengah (1978-1983), lalu menjadi Menteri Dalam Negeri (1983-1988) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1988-1993), kemudian Direktur P.T. Semen Padang Azwar Anas menjadi Gubernur Sumatera Barat (1978-1988),  Menteri Perhubungan (1988-1993).

Sosok lain Haryono Suyono yang sejak 1983 menjadi Kepala BKKBN, diangkat menjadi Menteri Negara Kependudukan merangkap Kepala BKKN (Kabinet Pembangunan VI, 1993-1998, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, 1998) karena pada 1992 Soeharto memperoleh penghargaan dari PBB untuk bidang pengendalian penduduk. Demikian juga banyak kepala lembaga pemerintah nondepartemen yang kemudian diangkat kembali dengan tambahan sebagai menteri negara yang menyebabkan kekacauan penataan birokrasi terutama dalam Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) seperti Ir. Soni Harsono (Menteri Negara Agraria, Kepala BPN),  dan Sanyoto Sastrowardoyo (Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Kepala BKPM).

Dan Soeharto secara mengejutkan bisa bersikap lain yang menentang pendapat publik dalam menyingkirkan orang yang dikehendakinya dari lingkaran kabinet sekalipun populer dan dianggap berprestasi. Kita bisa melihat dalam kasus L.B. Moerdani yang punya pengaruh kuat di militer tetapi karena kritiknya dalam bisnis putra-putrinya, tidak lagi dipakai sesudah menjadi Panglima ABRI (1983-1988) dan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Kabinet Pembangunan V, 1988-1993). Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Rizal Mallarangeng yang berjudul "Mendobrak Sentralsme Rezim", di situ dikatakan antara lain bagaimana Moerdani sejak menjadi menteri tertutup akses pengambilan keputusan strategis sehingga dia harus menciptakan forum di Mabes ABRI untuk menghimpun ahli-ahli ekonomi  misalnya, supaya memperoleh analisis alternatif terhadap kejadian atau kebijakan yang berlangsung.

Demikian juga mantan KSAD Rudini, yang populer saat menjadi Menteri Dalam Negeri (Kabinet Pembangunan V, 1988-1993) dan diprediksi media menjadi menteri dalam kabinet berikutnya, ternyata tidak diangkat kembali.  Lalu, kesaksian Doed Joesoef (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 1978-1983) dalam buku "Aku dan Dia" menyatakan secara tidak langsung, sikap kritisnya dalam berbagai hal dan beberapa berbenturan pendapat dengan menteri yang lain membuatnya tidak lagi dipakai Soeharto dalam kabinet berikutnya.