Tapi kalaupun tak terhindarkan, ke mana warga harus dievakuasi, juga bisa dipersiapkan dengan baik, berikut dengan ketersediaan logistik bagi para pengungsi. Protokol kesehatan sewaktu menyelematkan warga dari area kebanjiran dan selama berada di tempat pengungsian, perlu mendapatkan perhatian khusus.
Sedangkan pandemi Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nonalam. Namun demikian, bukan berarti pandemi itu sebagai bencana buatan manusia seperti halnya polusi atau kebakaran. Memang ada saja yang meyakini pandemi ini merupakan strategi China untuk melumpuhkan Amerika Serikat (AS), namun belum didukung oleh bukti yang memadai.
Nah, sekarang tentang Pilkada Serentak. Ini jelas bukan bencana, tapi pesta, tepatnya pesta demokrasi. Masalahnya, berpesta di tengah pandemi sangat berpotensi menuai bencana. Seruan banyak pihak untuk menunda pilkada rupanya tidak menyurutkan niat pemerintah, DPR, dan KPU untuk tetap menggelarnya 9 Desember 2020 mendatang, yang nota bene masih pada musim hujan.
Apa boleh buat, mau tak mau masyarakat harus bersiap menghadapi banjir. Jika diiringi oleh banjir bantuan, baik bantuan sosial dari pemerintah, pihak swasta, maupun dari pasangan calon yang bertarung di pilkada (sepanjang tidak melanggar ketentuan dalam berkampanye), boleh-boleh saja.
Namun demikian, jangan sampai terjadi banjir korban baru yang terpapar Covid-19, baik yang sekadar diwajibkan melakukan isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, atau yang akhirnya menghadap Sang Pencipta.
Sekali lagi, banjir kali ini bukan banjir biasa. Semua pihak harus ekstra waspada, dan kata kuncinya tetap mematuhi protokol kesehatan.Â
