Atau untuk perusahaan yang berstatus perusahaan publik dalam arti sebagian sahamnya juga dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI), setiap tahun wajib pula diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Seperti diketahui, banyak perusahaan milik negara yang juga terdaftar di BEI, sehingga selain dipelototi oleh BPK, juga oleh KAP.
Jiwasraya pun meski belum melantai di BEI, juga rutin diaudit oleh KAP. Sejauh ini belum terbetik berita apakah dalam pemeriksaan yang dilakukan pihak kejaksaan, ada ditemukan kesalahan dari pihak KAP atau tidak.
Yang jelas, jangan sampai pihak auditor terlena dengan status terhormat yang disandangnya. Jika pelaksanaan audit dilakukan tidak dengan cara semestinya karena sudah ada kesepakatan di bawah tangan dengan pihak yang diaudit, harusnya juga menerima hukuman yang setimpal.
Sebetulnya baik pihak regulator maupun pihak pengawas, bukan steril dari jerat hukuman. Jika ditelusuri pada masa-masa sebelumnya, sudah ada juga beberapa pejabat tinggi dari instansi yang disebutkan di atas, yang masuk penjara. Termasuk orang nomor satu di BI, Syahril Sabirin, pernah lama menginap di hotel prodeo itu.
Hanya saja karena jarang terjadi, anggapan masyarakat, pihak regulator relatif aman dalam bertugas. Seolah-olah regulator hanya sebatas menyusun kebijakan, dan tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan di lapangan. Padahal bisa saja kebijakan yang dikeluarkannya sengaja memberi celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.
Demikian pula pihak pengawas, bisa saja berdalih ketika mereka mengaudit, semuanya terlihat baik-baik saja. Bahwa kemudian berkembang menjadi kasus tersendiri, itu soal lain. Padahal mungkin sudah terlihat tanda-tanda ke arah akan menjadi kasus, tapi didiamkan saja, karena dapat hadiah tutup mulut.
Bahkan para aparat penegak hukum juga tidak steril, tetap masih saja ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, dan sebagainya, yang akhirnya diproses oleh koleganya sendiri. Mungkin ada yang tidak ketahuan sehingga tetap selamat, namun yang kemudian dijatuhi hukuman, juga sudah pernah terjadi.Â
Yang selamat di dunia bukan berarti lepas sama sekali dari pertanggungjawaban. Terlepas dari apapun agama yang dianutnya, keterlibatan dalam kasus korupsi merupakan dosa yang kelak di akhirat akan mendapatkan balasan berupa siksaan yang sangat mengerikan. Lagi pula harta hasil korupsi tidak akan membawa berkah.
Jadi, di manapun seseorang bekerja, termasuk sebagai regulator dan pengawas, haruslah tetap mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Tidak bersekongkol dengan koruptor. Atau katakanlah tidak ada persekongkolan, tapi membiarkan terjadinya korupsi, jelas perbuatan yang salah.
.
