Beberapa tahun silam, tepatnya 9 Desember 2013 sebuah lembaga yang menaungi serta menjembatani jembatan komunikasi antara segenap elemen Pemerintah, legislatif, akademisi, LSM dan Masyarakat Kota Makassar resmi dikukuhkan di Grand Clarion Hotel Makassar. Lembaga tersebut adalah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Kota Makassar, yang kepengurusan selama lima tahun, Syamsu Rizal MI yang juga Wakil Wali Kota Makassar dipercaya menjadi ketua bersama puluhan pengurus yang masing mewakili elemen dalam Masyarakat Ilmu Pemerintahan.
Sebelum membahas lebih jauh tentang kehadiran MIPI di Kota Makassar, ada situasi krusial di dalam benak sebagian warga kita ketika mendengar kata Pemerintah. Image tentang pemerintah, terkhusus di negara kita kurang mengembirakan jika tidak bisa dikatakan tengah memburuk. Lihat saja di layar kaca kita, hampir setiap hari di tampilkan kesibukan petugas KPK menangkap dan memeriksa sejumlah pejabat pemerintah karena diduga memanfaatkan jabatannya untuk menguras uang rakyat demi kepentingan pribadinya.
Belum lagi jika kita menyetel radio sambil berkendara di pagi hari menuju tempat aktivitas. Yang ada lebih banyak cacian dan makian warga kota yang mengeluhkan kinerja pemerintah terhadap layanan publik yang dianggapkan lamban dan tidak becus. Sekitar setahun yang lalu di ibukota Jakarta, ada warga yang memasang spanduk berukuran besar dengan tulisan 'Negeri Auto Pilot' terpampang di sejumlah lokasi strategis diruas - ruas jalan utama.Â
Tulisan tersebut bermakna negeri yang berjalan tanpa pemimpin. Sejumlah pengamat menilai hadirnya spanduk tersebut sebagai bentuk protes warga yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang dianggapkan hanya tidur dan kehidupan berjalan biasa - biasa saja. Sebenarnya, perjalanan birokrasi Indonesia menghadirkan dua penilaian yang hampir sama kuat. Birokrasi Indonesia diakui berfungsi dan berperan besar dalam menopang perjalanan pembangunan sejak Indonesia merdeka dan lebih-lebih pembangunan sejak Orde Baru.
Disamping penghargaan, kritik tajam pada perilaku birokrasi seperti yang saya contohkan diatas, selalu muncul terutama masalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Tugas pemerintahan tidak hanya menyelesaikan program dan anggaran tahunan, tapi juga harus memikirkan masukan optimal dari hasil usahanya. Banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.Â
Sementara citra birokrasi tak pernah lepas dari kritik dan harapan masyarakat. Iklim organisasi modern memacu manajemen pemerintahan untuk mendorong inisiatif dan kreatifitas aparaturnya. Pemerintahan masa depan dituntut memiliki sistem manajemen yang responsif sesuai dengan tugas baru. Konsekuensi dari responsibilitas yang kurang memadai adalah ketertinggalan lembaga pemerintahan dari percepatan di berbagai bidang, termasuk industri, perdagangan dan investasi yang justru merupakan inti dari tugas pemerintahan baru. Karena itu pemerintah harus meninggalkan pola lama dalam bekerja.
Perlu pengembangan dalam tiga bidang yaitu struktur kepemerintahan, manajemen pemerintahan, dan pengembangan personel atau aparatur. Pengembangan aparatur pemerintahan membutuhkan pendekatan yang terpadu dan butuh waktu lama, karena kompleksnya faktor yang melatarbelakanginya, baik dari segi nilai kualifikasi, maupun lingkungannya. Saat ini entrepreneurship sudah menjadi kebutuhan bagi personel pemerintahan, karena hampir semua jenis organisasi besar berhubungan dengan pengelolaan input menjadi output organisasi agar efektif dan produktif. Personel pemerintahan dituntut dapat mengelola sumber-sumber yang ada, berani mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan usahanya menggunakan atau bahkan menciptakan lapangan.
Beberapa waktu lalu jiwa enterpreneurship ini lebih banyak dibutuhkan oleh kalangan industriawan dan bisnisman atau bahkan untuk usaha mandiri perseorangan, dan tidak untuk organisasi dan pegawai publik seperti pegawai pemerintah. Namun dalam perkembangan sekarang ini sektor pemerintah seharusnya juga mengambil peran aktif dalam pengelolaan bidang-bidang bisnis baik secara langsung maupun kerjasama mereka dengan pengusaha. Pemerintah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan akan sangat disesalkan kalau tidak bisa dimanfaatkan secara efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintahan kita bukanlah hal yang perlu membuat kita pesimis. Justru di era keterbukaan sekarang, seluruh potensi masyarakat sangat penting diberdayakan. Terbukanya ruang pengabdian yang besar ini menjadi embrio lahirnya MIPI di tengah masyarakat. Organisasi yang dibentuk pada tanggal 22 oktober 1991 di Jakarta ini merupakan wadah berhimpunnya para sarjana, pakar, praktisi, pemerhati dan pengabdi pemerintahan.
MIPI merasa berkewajiban untuk senantiasa ikut serta memajukan perkembangan pemerintahan Indonesia dengan berhimpun dalama satu wadah yang bertujuan untuk dapat berperan maksimal memberikan sumbangan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta guna memajukan, mengembangkan dan memasyarakatkan Ilmu Pemerintahan Indonesia dalam kegiatan pemerintahan MIPI memiliki kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat, memajukan dan mengembangkan ilmu pemerintahan.
serta merumuskan konsep pemerintahan yang ideal. MIPI juga berkewajiban untuk membina dan meningkatkan penguasaan ilmu pemerintahan bagi para anggota, serta mendorong praktik pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuannya, MIPI mempunyai beberapa tugas pokok, diantaranya menyelenggarakan kegiatan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu pemerintahan. Mendorong para sarjana, pakar, pemerhati dan praktisi Pemerintahan agar secara aktif memberi sumbangan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mendorong peningkatan kadar keilmuan dan profesionalisme anggota dan penyelenggara pemerintahan.
Kehadiran MIPI di Kota Makassar tentunya sangat diharapkan mampu menjadi semangat baru dalam optimalisasi sarana pembinaan dan pengembangan ilmu pemerintahan dan praktik pemerintahan yang baik di Makassar. Sekaligus berperan sebagai media komunikasi antaranggota, antarlembaga, dan antaranggota dengan lembaga lembaga lain di dalam masyarakat. Semangat baru yang digelontorkan MIPI Kota Makassar hendaknya mampu menjadi Titik Sentrum Sinergitas pemerintahan untuk masyarakat Kota Makassar khususnya dan Provinsi Sulsel pada umumnya.