Mungkin dalam keadaan normal, tidak masalah jika angka kemiksinan sedikit terlambat dari biasanya, mungkin masyarakat sudah mulai memaklumi. Akan tetapi, jika BPS masih belum memberikan keterangan apapun terkait data kemiskinan, maka perlu dipertanyakan kredibilitas BPS dalam situasi pandemi. Tahun 2019, BPS juga memberikan rentang waktu pengumuman antara angka kemiskinan Maret 2019 dan September 2019 yang seharusnya pengumuman kedua dilakukan di bulan Juni. Akankah keterlambatan terulang di tahun 2020?
Bahkan dalam dua publikasi BPS yang khusus membahas dampak Covid-19, tidak ada satu kata pun yang membahas tentang kemiskinan. Publikasi yang berjudul "Tinjauan Big Data Terhadap Dampak Covid-19" dan "Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19" belum sepeuhnya menjelaskan dampak Covid-19 terhadap kemiskinan. Setidaknya BPS sudah menjelaskan dampak sosial seperti dampak Covid-19 terhadap pendapatan dan kelompok pendapatan yang paling terdampak. Namun, yang perlu diperhatikan adalah survei tersebut merupaka keterwakilan semua masyarakat yang terdampak Covid-19.
Data kemiskinan dan peta kemiskinan adalah dua hal yang sangat berbeda, namun tak bisa dipisahkan dan akan selalu mutlak dibutuhkan untuk pengentasan kemiksinan, baik disaat normal maupun disaat yang disebut "new normal". Data kemiskinan merupakan bahan dasar penyusunan peta kemiskinan. Jika data kemiskinan belum dipublikasikan, bagaimana bisa pemerintah peta kemiskinan dapat melacak keberadaan mereka yang terdampak Covid-19?
Bulan Juni masih belum purnama, masih tersisa 18 hari lagi untuk menunggu data kemiskinan yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi masyarakat kelas menangah ke bawah. BPS kami menunggu, walau hanya sepatah dua patah kalimat...
