Realisasi penyerapan beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) terus turun tiga tahun terakhir.
Tengok saja, tahun ini BUMN logistik pangan tersebut memasang target cukup tinggi 1,8 juta ton beras. Namun, posisi akhir April lalu yang terealisasi baru 309.328 ton atau sekitar 17%. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80% dari panen rendeng awal 2019 ini.
Angka penyerapan yang rendah tidak hanya menyebabkan cadangan beras pemerintah jadi tidak optimal, ujungnya peran Perum Bulog dalam stabilisasi harga pun makin melemah. Kondisi ini diperburuk dengan harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar di hulu. Sementara di hilir, Perum Bulog kehilangan kanal penyaluran.
Ada dugaan penyerapan beras petani yang sedikit lamban sengaja dilakukan Bulog karena stok dirasa aman. Kalau mau sedikit berprasangka buruk, bisa jadi karena Perum Bulog kewalahan menangani stok beras yang menumpuk di gudang-gudangnya.
Usut punya usut, saat ini masih ada 2,050 juta ton setara beras yang mangkrak di gudang-gudang milik Bulog. Beras tersebut merupakan kombinasi dari pengadaan dalam negeri sepanjang tahun 2018, pengadaan melalui impor, dan pengadaan dalam negeri pada 2019.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pernah mengeluhkan keputusan pemerintah yang mengalihkan tugas penyediaan bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) ke pasar bebas. Ia bilang kebijakan tersebut akan merugikan Perum Bulog. Sebab, outlet penyaluran beras yang sudah diserap Perum Bulog berkurang signifikan.
Ia mengkritik Kementerian Sosial yang menyerahkannya kepada pasar bebas dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal itu akan membuat kegiatan Rastra tidak lagi jadi monopoli pemerintah.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai mungkin sudah saatnya Perum Bulog bekerjasama dengan swasta agar penyerapan beras petani lebih maksimal. Bagaimanapun juga sistem ekonomi akan lebih efisien jika pemerintah melibatkan swasta. Dengan demikan, penyaluran kedepannya dapat dilakukan melalui sektor komersil dan bersaing dengan produsen beras premium lainnya.
"Jadi biarkan mekanisme pasar yang bekerja dengan melibatkan pihak swasta," ujarnya.
