Mohon tunggu...
Irma SiarTambunan
Irma SiarTambunan Mohon Tunggu... Administrasi - Pemerhati pangan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Seorang yg peduli ketahanan pangan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Opsi di Luar Impor Bawang Putih

3 Mei 2019   10:55 Diperbarui: 3 Mei 2019   11:18 61
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bawang putih (Republika.co.id)

Komoditas bawang putih di negara ini seperti punya dua fungsi. Pertama adalah jadi bumbu penyedap masakan. Dan yang kedua adalah jadi pemantik polemik.

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi -Buwas- Waseso mencak-mencak di hadapan wartawan sambil menyebut ada pejabat tinggi negara yang menghalangi rencana mereka mengimpor bawang putih.

Sumber

Tapi yang harus dicermati dari polemik bawang putih ini adalah, segala masalah yang timbul itu terjadi di wilayah hilir. Artinya, masalah bawang putih ini tidak akan teratasi secara tuntas bila wilayah hulu tidak dibenahi. Ada urusan produksi bawang putih yang harus segera ditingkatkan. Dan untuk itu, kita patut mempertanyakannya kepada Kementerian Pertanian (Kementan).

Tembak (meme edit pribadi)
Tembak (meme edit pribadi)

Segala sesuatunya dimulai dari data, yang tanpanya akan menghasilkan kebijakan yang salah. Tanpa adanya data jelas, maka kebijakan produksi bawang putih akan berjalan tanpa pijakan. 

Ke depannya, Kementan harus mulai menyusun data riil kebutuhan bawang putih dalam negeri. Data tersebut menurutnya dapat membantu pemerintah memetakan di bulan apa saja kebutuhan bawang putih meningkat. Dengan begitu bisa diperhitungkan apakah impor diperlukan atau tidak. Perlakuan yang sama juga diperlukan untuk barang komoditas lainnya.

Klaim cukupnya pasokan bawang putih dalam negeri oleh Kementerian Pertanian pun dipertanyakan keberadaannya. Masalahnya harga bawang putih hingga kini masih tinggi di pasaran. Pendistribusian pasokan dinilai harusnya dapat dilakukan segera untuk mengendalikan harga jika memang pasokannya benar-benar ada.

Sebagai Kementerian yang mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH), Kementan harusnya bisa mengawasi semua importir bawang putih. Bila ada yang main-main, Kementan harus berani memberi sanksi dan mem-blacklist importir itu seumur hidup. Bila ada penegakan hukum dan kewibawaan seperti itu, sepertinya Bulog tidak perlu impor. 

Bila Bulog akhirnya diberi ijin impor, konsistensi pemerintah akan jadi pertanyaan. Karena Bulog tidak terkena kewajiban tanam 5% dari total kuota impor. Padahal wajib tanam itu adalah langkah menuju cita-cita swasembada bawang putih di 2021 mendatang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun