Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada 2018 ini terjadi pengurangan 7,1 juta hektare lahan pertanian. Ngerinya lagi, laju pengurangan itu tidak akan melambat, melainkan akan terus bertambah. Diperkirakan, rata-rata terjadi pengurangan luas lahan pangan sebesar 120 hektare per tahun.Â
Pengurangan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan banyak lahan sawah yang ternyata sudah beralih fungsi. Ada yang berubah menjadi pusat perbelanjaan dan ada yang menjadi bangunan lain.
Pernyataan bahwa terjadi pengurangan lahan sawah oleh ATR/BPN itu juga seolah membantah keterangan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa program cetak sawah Kementan berhasil menambah luas lahan sawah hingga 150 ribu hektare lebih. Padahal program itu sudah menelan biaya hingga Rp 2,6 triliun dari total Rp 4,1 triliun yang dianggarkan pemerintah.Â
Sejak akhir 2017 lalu, program cetak sawah Kementan memang sudah mengundang sorotan. November 2017, anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, memang sempat mengatakan bahwa program cetak sawah tidak masalah.Â
Untuk diketahui anggaran program cetak sawah dalam APBN pada 2017 mencapai Rp1,18 triliun untuk 72.033 ha. Adapun, pagu anggaran cetak sawah 2016 Rp2,06 triliun untuk 129.096 ha.
Kini dengan adanya lansiran data terbaru dari ATR/BPN bahwa luas lahan kita berkurang, tentu keberhasilan program cetak sawah jadi pertanyaan. Tidak hanya itu, bahkan kebenaran dari program itu jadi tanda tanya juga. Karena anggaran untuk membuka lahan sudah digelontorkan, sedangkan temuan di lapangan, yang ada malah lahan semakin berkurang.Â
Kondisi yang serba membingungkan ini harus dijelaskan sejernih-jernihnya. Agar tidak ada dusta di antara kita. Apalagi bila sampai terjadi korupsi. Kementan harus bisa menjelaskan, untuk apa anggaran triliunan itu digunakan, bila kenyataannya, lahan pangan kita semakin berkurang.
