Kebijakan penerbitan surat utang negara merupakan salah satu keputusan penting yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai salah satu alternatif untuk mendiversifikasi sumber-sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menjadi isntrumen kebijakan fiskal.
Upaya pendalaman pasar surat utang negara dilakukan dengan menerbitkan berbagai produk surat utang, antara lain sukuk, obligasi ritel, SUN, samurai bond, global bond, dan lain sebagainya baik yang bernominasi Rupiah, Yen, USD maupun mata uang utama lainnya. Surat utang negara mendapatkan sambutan positif di pasar domestic maupun internasional.
Saat ini sukuk telah menjadi bagian penting dari sumber pembiayaan APBN selama 5 tahun terakhir. Sukuk Negara telah memungkinkan pemerintah untuk mendiversifikasikan sumber-sumber pembiayaan APBN, percepatan pembangunan insfrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, memberikan kebebasan dalam implementasi perencanaan pembangunan nasional, dan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk terlibat langsung dalam membiayai proyek-proyek pemerintah, memperkuat pembangunan perekonomian negara.
Prinsip-prinsip Sukuk sebagai instrumen keuangan yang menekankan pada hubungan dasar antara sektor keuangan dan ekonomi riil, telah menarik baik pemerintah maupun sektor swasta untuk mengkaji Sukuk sebagai salah satu mekanisme investasi dan keuangan. Ketertarikan atas Sukuk tidak hanya datang dari Negara-negara Muslim, tetapi juga negara-negara yang mayoritas non-Muslim seperti Inggris, Afrika Selatan dan Luxembroug.
Pada tahun 2017, pasar Sukuk global mencatat pertumbuhan 45.3 persen, dengan jumlah total Sukuk yang diterbitkan hingga mencapai USD 97.9 Milyar.
Selama dekade terakhir, Sukuk telah mengalami pertumbuhan dan permintaan yang sangat besar. Pada tahun 2018, selisih antara permintaan dan penawaran rata-rata mencapai USD 178 Milyar dan pada 2021 selisihnya diprediksi akan tumbuh menjadi sekitar USD 271 Milyar.
Di Indonesia, 93 persen dari aset-aset pembiayaan syariah merupakan milik pasar modal syariah yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari penerbitan Sukuk Negara. Sukuk Negara telah mengalami pertumbuhan tertinggi pada periode 2016-2017 dengan total akumulasi penerbitan Sukuk mencapai Rp 799.2 Triliun. Pemerintah telah menggunakan Sukuk Ritel tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber-sumber pembiayaan, tetapi juga untuk mempromosikan inklusifitas.
Sepanjang 2009-2017, pemerintah telah menerbitkan 9 seri Sukuk Ritel yang telah dibeli oleh 225.442 investor individu dari seluruh pelosok negeri. Investor individu ini memiliki berbagai latar belakang: professional, pelajar, pensiunan, pengusaha, pegawai negeri, serta ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia punya komitmen cukup besar untuk berkontribusi kepada pembangunan nasional.
Terlebih lagi Indonesia juga telah menerbitkan proyek yang dibiayai Sukuk dengan total akumulasi mencapai Rp 65.2 triliun. Proyek yang dibiayai Sukuk khusus dialokasikan untuk membiayai infrastruktur dasar dan fasilitas umum. Saat ini, jumlah total bunga Sukuk berkisar antara 17 persen dari seluruh surat utang pemerintah.
Sayangnya, sukuk belum menjadi pilihan utama bagi investor individual sebagaimana deposito perbankan, selain disebabkan karena emisinya masih cukup terbatas, hal itu terjadi karena strategi komunikasi dan pemasaran/promosi obligasi pemerintah yang belum optimal. Tingkat imbal hasil sukuk dibandingkan dengan imbal hasil deposito perbankan secara nominal rasionya lebih rendah, tentu investor perorangan mempertimbangkan imbal hasil sebagai salah satu pertimbangan utama memilih jenis investasi.
Ditambah lagi para investor individu banyak yang belum mengetahui produk-produk obligasi pemerintah yang layak untuk dijadikan alternatif investasi. Oleh sebab itu, perlu disusun suatu strategi komunikasi pemasaran yang sistematis dan kreatif untuk mempromosikan sukuk sebagai alternatif utama investasi masyarakat.
Pendapatan investasi yang tinggi tentu akan mendorong investor untuk berinvestasi dalam instrument investasi tersebut. Rasio pendapatan investasi antara persentase imbal hasil investasi sukuk dengan prosentase deposito perbankan misalnya tentu akan sangat dipertimbangkan oleh investor. Imbal hasil menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor untuk berinvestasi.
Selain itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman investor mengenai suatu produk investasi akan mempengaruhi pilihan investor. Semakin baik pemahaman investor atas sukuk, maka kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sukuk semakin besar.
Dalam upaya untuk terus meningkatkan komitmen masyarakat dalam berkontribusi kepada pembangunan nasional baik melalui skema pembiayaan Syariah maupun konvensional, pemerintah akan terus berinovasi agar produk-produk obligasi pemerintah/ surat utang negara dapat menjadi salah satu instrument investasi yang utama bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, perlu terus dikaji perilaku pemilihan instrument investasi masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih baik, sehingga rasio kepemilikan masyarakat Indonesia atas surat utang pemerintah dapat ditingkatkan lagi melalui strategi komunikasi dan pemasaran surat utang negara maupun melalui skema imbal hasil investasi yang semakin menarik. Strategi komunikasi, promosi dan pemasaran sukuk harus terus ditingkatkan dalam upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat ketahanan perekonomian.
