Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal mengenai kebjakan publik itu sendiri, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain. Ada banyak defenisi mengenai kebijakan publik yang dikemukkan oleh para ahli. Masing-masing defenisi memberi penekanan yang berbeda beda dan cenderung disesuaikan dengan latar belakang masing-masing ilmuwan.
Pada akhirnya defenisi kebjakan publik yang dikemukakan oleh james Anderson akan dijadikan rujukan atau dianggap paling tepat untuk mendefinisikan kebijakan publik. Selain itu, bab kedua dalam buku ini juga berusaha untuk menelaah evolusi dan domain kebijakan publik. Pembahasan mengenai domain atau area studi, dimaksudkan untuk memberi kerangka acuan bagi para peminat kebijakan publik mengenai bidang pa saja yang dapat dikaji dalam studi kebijakan publik.
Dengan demikian, para peminat studi kebijakan publik dapat menentukan aspek-aspek apa saja yang menarik untuk dikaji. Seperti dapat kita lihat nanti dalam pembahasan di bab kedua buku ini, domain kebijakan publik telah berkembang seiring dengan minat para ilmuan politik terhadap kebijakan publik. Pada awalnya studi kebijakan publik terbatas pada hukum dan ketertiban, namun area studi kebijakan publik telah melampaui bidang tersebut.
Studi ini telah mencakup berbagai bidang seperti misalnya pendidikan, kesehatan, perumahan, pariwisata, industri, perdagangan, transportasi atau perhubungan. Para ilmuwan politik yang lebih cenderung menggunakan pendekatan substansif biasanya mengkaji bentuk bentuk kbijakan seperti ini.
Pembahasan pada bab berikutnya berkaitan dengan model dan pendekatan yang biasa digunakan dalam analisis kebijakan publik. Pada bab ini akan dipaparkan pendekatan yang biasa digunakan oleh para ahli dalam melakukan model-model dan pendekatan pendekatan analisis kebijakan. Pembahasan yang dilakukan oleh James Anderson, James P. Lester dan Joseph Stewar akan dijadikan acuan untuk mengupas model-model dan pendekatan-pendekatan dalam analisis kebijakan.
Seperti dalam hal pendefinisian kebijakan publik, dalam menetapkan model- model dan penekatan dalam analisis kebijakan, para ahli juga cenderung berbeda satu dan lainnya. Model yang akan dibahas dalam bab ini meluputi model pluralis, dan model elitis.
Sementara itu, beberapa pendekatan yang akan dikupas dalam analisis kebijakan adalah pendekatan kelompok, pendekatan proses fungsional yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswel, pendekatan kelembagaaan, pendekatan peran serta warga negara dan pendekatan psikologis. Ditambah dengan sembilan pendekatan yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart, yakni pendekatan proses, pendekatan substantif, pendektan logikal-positivist, pendekatan ekonometrik, pendekatan fenomologik, pendekatan partisipatori, pendekatan normatif, pendekatan ideologik, pendekatan historis.
Pembahasan model-model dan pendekatan pendekatan dalam analisis kebijakan publik ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan analisis kajian kebijakan publik dan untuk memberikan "alat" yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam kajian terhadap kebijakan publik.
Dalam melakukan pembahasn terhadap model-model dan pendekatan-pendekatan ini tidak ditujukan untuk menentukan pendekatan atau model terbaik, karena masing-masing pendekatan dan model yang dikemukakan oleh para ahli memiliki keunggulannya masing masing. Biasanya, pendekatan atau model tersebut cocok untuk mengkaji kebijakan publik dalam suatu kasus tertentu, namun gagal dalam menjelaskan kasus yang lain.
Kesimpulannya, bagaimanapun saya beranggapan bahwa buku ini sudah bisa dijadikan bahan rujukan utama mengenai topik Kebijakan Publik. Tapi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan juga seperti implementasi kebijakan publik di Indonesia dan negara berkembang lainnya sama sekali tidak saya temui secara pasti dan rinci di dalam bahasan buku ini, sehingga kita sangat sulit menemukan bagaimana implementasi kebijakan publik di Indonesia dan masa tahun 2000-an.
