Mohon tunggu...
Irfan Suparman
Irfan Suparman Mohon Tunggu... Mahasiswa Fakultas Hukum

Menyukai isu seputar seni, hukum, politik, sosial dan kebudayaan.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Dugaan Bantuan Ormas Atas Penggusuran di Pancoran

18 Maret 2021   18:45 Diperbarui: 18 Maret 2021   20:20 268 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Dugaan Bantuan Ormas Atas Penggusuran di Pancoran
Foto Dokumen @forumpancoranbersatu, diedit oleh penulis.

Setiap manusia memiliki hak untuk memperjuangkan haknya, termasuk hak atas tempat tinggalnya. Negara seharusnya melindungi hak setiap warga negaranya sekaligus mengakomodasi hak tersebut. 

Upaya yang dilakukan pemerintah pun beragam, mulai dari kebijakan rumah susun sampai dengan perumahan bersubsidi. Akan tetapi jalan yang ditempuh pemerintah sangat berliku dan kadang harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri. 

Pada akhirnya terjadi konflik sosial yang disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat dan berdampak pada kondisi ekonomi sosial masyarakat yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya. 

Untuk memperjuangkan haknya, rakyat kerap dibantu oleh organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut ormas dan LSM. 

Ormas dan LSM ini berfungsi sebagai penyambung suara masyarakat kepada pemerintah atau lembaga-lembaga negara. Akan tetapi ormas atau LSM malah mendukung pemilik modal atau pemerintah dari pada rakyatnya, seperti yang terjadi di Pancoran, lebih tepatnya di Jl. Pancoran Buntu II, RT 06/RW 02, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam Kronologis Penggusuran Warga Pancoran, pada akun instagram @forumpancoranbersatu, dijelaskan bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, kuasa PT. Pertamina yaitu PT. PTC dengan bantuan oknum organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) yang berseragam lengkap dan preman yang membawa palu penghancur, gergaji mesin serta unit ekskavator.

Kejadian tersebut sangat berkebalikan dengan peran ormas yang seharusnya membela rakyat dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. 

Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Sosioglobal : Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, mengatakan bahwa  Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. 

Pada kasus penggusuran yang terjadi di Pancoran sebenarnya adalah masih dalam tahap proses peradilan, artinya masih dalam sengketa. Karena masih dalam sengketa dan pengadilan pun belum memutuskan untuk eksekusi, jadi eksekusi yang dilakukan oleh pihak korporasi dengan bantuan ormas sebenarnya cacat prosedur hukum.

Selain mulai mengeksekusi, disebutkan dalam kronologis, bahwa ormas mengintimidasi warga pancoran untuk menyerahkan rumahnya kepada PT. Pertamina dengan mendapatkan uang kerohiman dengan diberi waktu selama 14 hari untuk membongkar rumahnya sendiri dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Intimidasi yang dilakukan ormas, sama sekali tidak mencerminkan bahwa organisasi masyarakat yang mendukung rakyat akan tetapi ormas ini malah tendensius kepada rakyat dan memilih untuk menjadi pendukung korporasi. Dalam hal ini, yang disebut korporasi adalah PT. Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara. Seharusnya perusahaan BUMN lebih mengerti bagaimana cara melakukan eksekusi tanpa bantuan oknum tokoh masyarakat dan ormas.

Menurut Yahya Harahap (2006), dalam buku Hukum Acara Perdata  Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan , Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan secara paksa terhadap yang kalah dalam suatu perkara. Dalam hal ini, eksekusi yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan PT. PTC adalah penggusuran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN