Politik identitas yang sering ditemui di negara kita hakekatnya adalah strategi untuk meraih kekuasaan. Biasanya pada sebuah kontestasi untuk mencari pemimpin wilayah entah itu desa (pilkades), pilkada (bupati) atau gubernur bahkan presiden (pilpres).
Strategi itu rentangnya adalah sesaat, karena jika kekuasaan sudah diraih maka yang terjadi adalah para penguasa itu cenderung akan melupakan konstituennya. Karena dia sejujurnya dia sudah memiliki agenda tersendiri selepas kontestasi itu. Sehingga dia akan memprioritaskan agendanya sendiri dulu. Sehingga agenda-agenda atau Pekerjaan rumah yang berasal dari masyarakat seperti ketidakadilan, penggusuran lahan, kemiskinan , lapangan pekerjaan dan sebagainya.
Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat (AS) pada masa lalu . Mereka memakai politik identitas untuk memperjuangkan hak-haknya yang memang mereka belum dapatkan. Kaum agamis A memperjuangkan kaumnya karena mereka diperlakukan tak layak oleh penguasa. Atau misalnya kelompok B dari etnis tertentu, melakukan gerakan karena pemerintah AS tidak memberi perhatian cukup bagi mereka sehingga terlunta-lunta semisal tidak mendapat subsidi layak bagi lansia kaum mereka.
Memperjuangkan ketidak adilan ini adalah domain kaum-kaum yang mengangkat isu politik identitas sebagai alat untuk mendapatkan rasa adil dan kesetaraan. Jadi mirip memperjuangkan hak. Hak berbakti di tempat suci yang selama ini dihalangi dan memperjuangkan subsidi agar para lansia juga bisa hidup layak seperti lainnya adalah hak setiap warga negara. Politik identitas pada konteks ini tidak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti yang dilakukan di Indoensia.
Sehingga kita bisa melihat dengan konteks dan visi berbeda soal politik identitas. Bahwa politik identitas bisa jadi mulia jika pihak yang memperjuangkannya punya visi memperjuangkan ketidak adilan. Dipakai untuk menggugat pada pemerintah soal kebijakan yang tidak adil atau merugikan satu pihak. Sehingga dalam konteks ini tidak bersinggungan dengan pihak lain.
Sehingga sejatinya tidak pada tempatnya jika politik identitas dipakai untuk memperjuangkank ekuasaan dalam kontestasi. Sungguh tidak layak jika politik identitas dipakai sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Seperti yang kita lihat di sini dampak dari politik identitas berupa pembelahan bangsa. Kelompok A memusuhi kelompok B . Sebaliknya kelompok B tidak mau bergaul dengan kelompok A karena alasan politik identitas itu.
Karena itu sebaiknya kita memang harus berfikir ulang soal penggunaan politik identitas ini untuk keperluan apapun. Takdir bangsa kita adalah berwarna  atau beragam sehingga kita harus selalu menghargai pihak lain dengan keberadaannya yang mungkin berbeda dengan kita. Dengan menghargai kelompok yang berbeda sama saja kita mematri setia kepada bangsa  dan negara ini.
