Data bermasalah juga disebabkan ulah oknum yang melakukan pendataan. Walaupun ini tidak banyak, tidak jarang ditemukan petugas pengambil data bermain curang saat pendataan. Sudah bukan rahasia lagi, petugas pengambil data akan memprioritaskan data aparat desa atau keluarganya.
Tidak heran kalau data keluarga penerima manfaat jaminan sosial masyarakat lebih banyak merupakan aparat desa atau yang terkait dengan mereka. Rakyat miskin kebanyakan, malah luput dari perhatian.
Verifikasi dan Validasi.
Ini adalah proses penting dalam menentukan akurasi data. Verifikasi atau pemeriksaaan data adalah proses memastikan data yang diambil, sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan fakta lapangan.
Kalau data belum tepat, maka segera dilakukan perbaikan. Sehingga data tersebut valid. Proses ini dilakukan secara berkala setahun sekali.
Kelalaian petugas dalam melakukan verifikasi dan validasi akan berdampak pada kualitas data.
Dua hal ini yang menjadi penyebab utama masalah data terpadu kesejahteraan sosial yang terjadi selama ini. Sehingga pelaksanaan penyelengaraan kesejahteraan sosial terkesan salah sasaran.
Lantas apa yang harus dilakukan supaya data segera valid?
Pertama, pemerintah daerah perlu untuk membuat usulan mengeluarkan nama keluarga yang sudah sejahtera dari daftar keluarga penerima bantuan atau inclusion error. Misalnya aparat desa, kepala desa atau BPD.
Kedua, optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation. SIKS-NG. Melalui aplikasi ini kementerian sosial melalui dinas sosial akan melakukan verifikasi dan validasi secara berkala data kemiskinan. Data yang tersedia akan akurat, up to date dan terintegrasi.
Apakah data SIKS-NG akan terbebas oknum nepotisme? Tentu saja. Sebab oknum yang melakukan verifikasi adalah bagian dari dinas sosial yang juga akan menggunakan data tersebut. Jadi kalau sampai ada tindakan nepotisme, ini sama saja dengan upaya bunuh diri.
Aplikasi SIKS-NG akan menjadi pemutus mata rantai persoalan data di Indonesia. Akan menjadi era baru data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data up to date untuk  penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari pusat maupun daerah.
