Sebagaimana diketahui, ketok palu RUU Pilkada pada sidang Paripurna DPR RI, akhirnya di sahkan, setelah hiruk pikuk hujan interupsi dan klimaksnya dengan walkout nyata Fraksi Demokrat saat diputuskan Voting.
Dengan walkout nya Demokrat, sudah dapat ditebak bagaimana nantinya hasil Voting, kemenangan KMP yang artinya RUU Pilkada di sahkan sebagai UU Pilkada
Rapat paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu, berakhir dengan voting, dari 550 anggota dewan, sebanyak 486 yang hadir, dengan walkoutnya Fraksi Demokrat ,menhasilkan voting dengan komposisi yang memilih Pilkada langsung 135, sedang KMP yang menyetujui Pilkada lewat DPRD mendapat suara 226, dan abstain 0 sehingga bertotal 361 suara , ini berarti kemenangan berada di pihak KMP.
Saya jadi teringat Kolom Opini Koran Kompas, tgl 9 Sept yang ditulis Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Univ Andalas, yang juga merupakan Nominator calon Menteri Kabinet Jokowi, dengan judul :” Merampas Kedaulatan Rakyat” mempertanyakan RUU Pilkada yang pada intinya menganggap Koalisi Merah Putih (KMP) yang menyetujui RUU Pilkada hanya bertujuan ” Mengepung Jokowi-JK” dan menganggap RUU Pilkada merupakan proses kemunduran Demokrasi di Indonesia.
Koran Kompas hari berikutnya dengan opini yang ditulis oleh Ikrar Nusa Bhakti, Prof Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI dengan judul:” Demokrasi di Ujung Tanduk”. Penutup tulisan terkesan sangat sadis :”Saat ini demokrasi kita sedang berada di Ujung Tanduk. Tanpa perjuangan kita bersama, demokrasi kita benar-benar akan dikuasai oleh kaum PENJAHAT”, apakah berarti KMP disamakan dengan Penjahat ya...hehe
Memang benar, dari hasil Pemilu Legislatif, KMP di DPR RI bila tetap solid, akan merupakan mayoritas anggota Legislatif, tetapi pikiran negatif bahwa KMP hanya bertujuan " Mengepung Jokowidodo-JK" ataupun KMP adalah Penjahat, menurut saya sangat jauh dari nalar. Sebaiknya kita tetap harus berpikiran positif, bahwa tentunya KMP sebagai Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat juga, tentunya juga akan memperjuangkan rakyat demi Indonesia yang lebih baik.
Sila ke 4 Pancasila : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.
Pendiri Republik ini, dalam perjalanan sejarah Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penuh sengan falsafah dan kebijakan demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai makna yang terkandung dalam ke Bhinnekaannya :Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sila ke 4, ada 2 frasa mendasar,
1 Kerakyatan : merupakan manifestasi kedaulatan rakyat.
2 Permusyawaratan /perwakilan : proses keputusan yang diambil berdasarkan asas permusyawaratan/ perwakilan.
