Debat  Capres kedua yang baru lalu, terlihat  jelas  Jokowi sebagai petahana menguasai keadaan, visi dan misi jelas, dengan roadmap yang terukur dan strategi ke depan yang akan dilaksanakan pun juga nampak menyiratkan  langkah yang  pasti, sebab selama ini sudah teruji dari pengalamannya sebagai pemimpin dengan  mengusung semangat kerja,kerja, dan kerja.
Sebagai pemimpin selama ini, disparitas pembangunan di Indonesia  tampak jelas telah dianulir oleh pasangan Jokowi --Jk, selama 4 tahun lebih  kepemimpinannya. Masyarakat telah disuguhi sebuah prestasi kerja yang mengagumkan, sehingga teriakan demi teriakan  bahwa Jokowi --JK gagal tak bermakna banyak.
Para pengkritik, dapat dikatakan hanya mencari celah-celah yang mudah dipatahkan, sehingga lawan politik yang mengkritiknya seakan telah memasuki wilayah rasa keel over (sangat putus asa), sehingga sebagian besar rakyat memasuki  semacam  kondisi psikis, meminjam terminologi Psikolog James C. Chaplin (1968) sebagai" expansive delusion' untuk tidak percaya lagi pada berita-berita yang menyudutkan 'kinerja pemerintah'. Akibatnya, justru  paket Jokowi-Ma'ruf Amin,  kini lebih  mudah berkampanye' bahwa sebagian janji telah ditepati  oleh Jokowi  dan perlu waktu untuk melanjutkannya.
Butuh waktu  untuk berbenah, dengan hasil nyata , serta  untuk menyadarkan banyak pihak terutama rakyat bahwa  keberhasilan kadang-kadang  tak tertangkap secara utuh, dan yang belum tercapai kerap  menjadi isu liar dipolitisasi untuk menyudutkan kinerja pemerintah.  Isu semacam ini pun menjadi amat seksi untuk menggoyang kepemimpinan suatu wilayah, entah bupati, gubernur, atau bahkan presiden. Apalagi pada tahun politik saat ini, ketika Jokowi sebagai petahana, ikut berkampanye.
Orang sering lupa, bahwa pembangunan suatu wilayah, ditentukan oleh adanya banyak variabel yang saling kait mengait, dan tidak bisa diberlakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena banyaknya variabel itu, yang dominan mempengaruhi pemerataan pembangunan adalah, (1) perubahan paradigma pembangunan yang dianut, (2) konsep pembangunan yang jelas dan konsisten, (3) Sumber daya manusia yang handal, (4) gaya kepemimpinan yang dimiliki pimpinan pusat maupun daerah sebagai komandan pembangunan.
Penghambat pertama pemerataan pembangunan adalah politik ekonomi yang berjalan pincang (Rothschild, 1989). Kepincangan dimaksud adalah pemerataan tidak terjadi, karena tolak ulur kepentingan politik antara penguasa dengan masyarakat yang tidak pernah bersinggungan. Kebijakan pembangunan yang membutuhkan kekuatan ekonomi harus diramu terlebih dahulu dalam mangkok olahan berlabel kajian sosial dan politik.
Artinya, di dimensi itu, bagi  penguasa yang memiliki dendam politik bisa jadi  setengah hati untuk membangun wilayah-wilayah yang bukan massa pendukungnya. Penguasa tetap membuat perhitungan politis untuk memberikan jatah kepada kelompok masyarakat yang tidak mendukungnya.Namun Pak Jokowi --JK, tidak demikian, sudah terlihat  dimanapun beliau bangun,  tidak peduli memilih atau tidak ketika tahun 2014, beliau tetap membangun negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Contoh yang gamblang bisa dilihat, beberapa daerah pasangan  Jokowi --JK kalah seperti di Sumbar, namun perhatian beliau untuk pembangunan tetap juga berjalan , tanpa ada  hambatan. Diterminal itu,  maka premis yang diungkapkan oleh Catherine Hakim (1979) dalam Occupational Segregation, adalah sebagai wujud segregasi vertikal, sebuah pemisahan karena dendam politik pun  tak berlaku dalam kepemimpinan Jokowi-JK selama ini.  Kita berharap ke depan siapapun terpilih,  segregasi vertikal ini, yang  memposisikan wilayah tim sukses sebagai teman dan wilayah yang tak memilih sebagai lawan. Teman berada di prioritas atas dibandingkan lawan. Tidak boleh muncul ke permukaan. Oleh karena itu sang rakyat harus serius mengamatinya dan mengontrolnya.
Kedua, konsep pembangunan yang jelas dan konsisten. Dalam bingkai pemerataan pembangunan, konsep pembangunan menjadi sangat penting, dalam kerangka peletakan visi dan misi untuk mencapai tujuan pembangunan. Contoh sederhananya adalah China dan India. Kedua negara ini mengedepankan sebuah misi yang sangat ambisius.
Hadir sebagai kekuatan super power masa depan dalam perekonomian dunia, dengan memainkan perannya sebagai konsumen, supplier, pesaing, pembaharu (innovation) dan penyedia sumber daya manusia yang handal. Kedua negara ini, menganut paradigma baru dalam politik ekonominya, yaitu pengembangan pembangunan yang berlandaskan pada aspek efisiensi, alokasi dan pemanfaatan sumber daya langka secara hemat dengan pertumbuhan optimal dari daya langka tersebut sepanjang waktu guna menghasilkan produk dan jasa yang cakupannya semakin luas. Dengan dibarengi sebuah kebijakan politik yang memihak kepada rakyat kebanyakan.
Penghambat ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang handal. Pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul,  seharusnya menjadi prioritas. Namun,  SDM unggul yang dimiliki akan percuma, bila sistem perekrutan tenaga yang menduduki posisi strategis di setiap bidang, yang tidak berdasarkan kualitas profesional. Misalnya, perekrutannya  yang kerap didasarkan pada keterdekatan, isu jual beli jatah PNS, dan balas jasa ketika pemilu dilakukan, harus segera direduksi.
