Intsiawati Ayus. SH.MH
Intsiawati Ayus. SH.MH

Berangkat dari praktisi hukum, Saya terpilih kembali menjadi anggota DPD mewakili Provinsi Riau dengan menempati peringkat kedua dengan dukungan suara 144559 suara Dalam pandangan saya, sebagai lembaga baru keberadaan DPD dilihat dari kedudukan, fungsi, dan kewenangan diharapkan mampu melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Pandangan dan harapan masyarakat lebih besar ditujukan kepada anggota dan lembaga DPD ketimbang anggota dan lembaga DPR karena masyarakat memandang anggota dan lembaga DPR lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan partai. Anggota DPR masih dipandang sebagai wakil partai, bukan wakil rakyat. Maka dipundak DPD-lah mereka menggantungkan harapan untuk mengubah nasibnya. Silahkan klik, www.intsiawati.com dan blog.intsiawati.com untuk info lengkap.

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Amandemen Yang Kabur

2 April 2013   13:54 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:51 270 0 0

(www.blog.intsiawati.com ) BELAKANGAN ini muncul banyak wacana bahwa UUD 1945 amandemen ternyata tidak berhasil menciptakan suatu kondisi pemerintahan yang efektif bagi bangsa ini. Ada banyak masalah baru yang menyiratkan kondisi bahwa kita tengah menghadapi suatu krisis konstitusi. Krisis ini tak lepas dari banyaknya segi kelemahan dan kecacatan dalam amandemen pertama hingga keempat, baik itu dari segi substansi maupun dalam pola perubahannya.




Jika menilik hasilnya, perubahan UUD 1945 sepertinya hanya bersifat tambal sulam saja, tidak komprehensif, dan cenderung fragmentaris. Tak heran jika kemudian muncul opini bahwa UUD 1945 amandemen tidak lagi memiliki jiwa konstitusi kenegaraan, paradigma yang jelas, serta konstruksi nilai yang tegas.

Apabila menilik prosesnya, perubahan UUD 1945 pertama hingga keempat cenderung dilakukan secara tidak transparan dan partisipatif. Kala itu subyek yang melakukan perubahan adalah para anggota MPR yang notabene lebih banyak berasal dari partai yang sarat dengan agenda politik jangka pendek dan kepentingan sesaat. Dominasi sikap reaktif terhadap masa lalu terkait euforia reformasi yang sedang berlangung diperburuk pula oleh keterbatasan kompetensi legislasi dari para wakil rakyat. Walhasil, lahirlah sebuah produk konstitusi seperti sekarang ini, produk konstitusi yang cacat.

Bagaimanapun, sebuah konstitusi yang cacat akan memiliki dampak yang buruk terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Krisis konstitusi jelas memberikan pengaruh bagi terjadinya disharmoni kekuasaan yang ujung-ujungnya adalah munculnya kembali kekuatan-kekuatan yang jauh dari harapan reformasi. Untuk itulah maka pengajian kembali terhadap UUD 1945 amandemen sebelum dilakukan amandemen berikutnya menjadi sesuatu yang mendesak sifatnya.

Jika kita kembali menelusuri ke belakang, upaya pengajian terhadap UUD 45 hasil amandemen ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Komisi Konstitusi. Kelahiran Komisi Konstitusi dibidani oleh MPR RI hasil Pemilu 1999 dengan Ketetapan MPR RI No.1/MPR/2002 dan Ketetapan MPR RI No. 4/MPR/2003 yang secara gamblang menjelaskan tentang tugas Komisi Konstitusi, yaitu melakukan pengajian secara komprehensif terhadap UUD 1945.

Celakanya, tugas mulia komisi yang beranggota 31 pakar/akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini bukan saja dijebak sejumlah koridor sempit penugasan tapi juga pada akhinya mendapat penolakan dalam Rapat Ke-5 BP MPR, PAH I. Semua hasil kerja konstitusi dianggap PAH I tidak sesuai lagi dengan 'penugasan' MPR dan telah keluar dari koridor tugas dan pengertian 'pengajian' yang diamanatkan kepadanya. PAH I BP MPR bahkan menganggap bahwa hasil kerja Komisi Konstitusi tersebut kurang mencerminkan prinsip-prinsip sebuah kajian ilmiah-akademis.

Nah, seperti apakah hasil kerja Komisi Konstitusi yang ditolak MPR tersebut? Sebagai pemilik kedaulatan, meski hasil kerja Komisi Konsitusi tersebut telah ditolak oleh MPR, sudah semestinya rakyat tetap memiliki akses untuk mengetahui hal tersebut. Sebagai anggota DPD, terkait wacana amandemen kelima, ada baiknya penulis paparkan di sini pandangan kajian Komisi Konstitusi tentang sistem bikameral yang saat ini diterapkan di negara kita.

Dalam perdebatan pada sidang-sidang Komisi Konsitusi muncul 3 alasan perlunya MPR menjadi lembaga perwakilan dengan sistem bikameral, yaitu:

Pertama, kebutuhan akan pembenahan sistem ketatanegaraan sehubungan dengan berbagai masalah yang terjadi pada sistem yang lama. Keberadaan utusan daerah dan utusan golongan disamping tidak memiliki fungsi yang efektif juga tidak memiliki orientasi yang jelas dalam mewakili rakyat daerah dan golongan. MPR juga dianggap memiliki kekuasaan yang rancu dalam sistem presidensial karena bisa menjatuhkan presiden melalui mekanisme Sidang Istimewa.

Kedua, kebutuhan untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah secara struktural. Dengan adanya dewan yang secara khusus merepresentasikan wilayah-wilayah maka diharapkan kepentingan masyarakat di daerah akan terakomodasi oleh insitusi formal di tingkat nasional.

Ketiga, kebutuhan bagi reformasi Indonesia saat ini untuk mulai menerapkan sistem checks and balances dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat dua kamar (bikameral) maka diharapkan lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya dengan lebih baik.

Sebelum amandemen MPR adalah lembaga tertinggi negara yang kekuasannya tidak terbatas, tapi kini kewenangan MPR begitu terbatas (lihat pasal 3, 6A, 7B, 8 dan 37 UUD 1945 dan dipertegas dalam pasal 11 (sub a-f) UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan). Kontras dengan itu, MPR tidak bisa disamakan lagi dengan sistem bikameral negara lain, seperti Congress (AS), Parliement (Inggris) atau Staten General (Belanda), karena MPR telah memiliki kewenangan untuk menetapkan konstitusi.

Hingga saat ini, masih terdapat penafsiran yang berbeda dari para ahli tatanegara apakah MPR sungguh-sungguh menerapkan sistem bikameral atau tidak. Perbedaan penafsiran ini timbul karena dalam definisi MPR (pasal 2 ayat 1) disebutkan bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Jika merujuk definisi tersebut, bagi Komisi Konstitusi, MPR ini tak lain adalah badan perwakilan dengan komponen anggota DPR dan DPD.

Jika lembaga MPR terpisah dari DPR dan DPD dan bukan merupakan gabungan kedua lembaga tersebut, berarti negara kita menganut sistem yang mirip dengan sistem bikameral Jerman yang memisahkan Bundestag dan Bundesrat. Hanya saja karena kita tidak menganut sistem federal maka sistem bikameral kita bersifat 'quasi federal'. Dalam hal ini Komisi Konstitusi mengutip Ketua MA, Prof. Dr. Bagir Manan, yang menyatakan bahwa tidak mengetahui dasar pemikiran apa yang meletakkan MPR dan DPR sebagai dua badan perwakilan tingkat pusat yang terpisah. Jika dianalogikan dengan Soviet tertinggi maka tetap berbeda, karena Soviet Uni dan Soviet Kebangsaan adalah dua unsur Soviet tertinggi yang tidak terpisah satu sama lain. Sementara itu, di dalam UUD juga tidak ditentukan relasi antara DPR dan DPD, apakah sebagai hubungan antar-kamar ataukah hubungan 'antar-kelompok anggota' di bawah naungan MPR. Jika tidak diatur maka menurut Komisi Konstitusi MPR merupakan parlemen unikameral dengan keanggotaan ganda (utusan partai-partai dan utusan daerah-daerah). Artinya, kecuali soal penghapusan utusan golongan, dalam kenyataannya tak ada perubahan yang signifikan dari kondisi sebelum dilakukan amandemen UUD 1945.

Sementara dari jumlah keanggotaan, wewenang, serta kedudukan antara DPR dan DPD yang tidak setara mencerminkan bahwa bentukan lembaga MPR hasil amandemen UUD 1945 lebih bersifat 'quasi bicameral' dalam sebuah negara federal. Di samping itu, mekanisme pengambilan keputusan, relasi antar-kamar MPR, serta perbedaan sistem pemilihan menegaskan tentang bentuk bikameral asimetrik (asymmetric bicameralism) di mana DPD menjadi pihak minoritas dalam hal pengambilan keputusan. (Salah satu anggota PAH I BP-MPR menyatakan bahwa sistem MPR yang dianut adalah sistem bikameral yang lunak (soft bicameral) – ini pendapat yang jelas lucu).

DPD bukan saja dibatasi dalam dalam hal pengambilan keputusan tapi juga dalam hal relasi. Jika kita melihat pola hubungan baru yang bersifat asimetrik antara tiga lembaga, yaitu presiden, DPR dan DPD dalam proses legislasi maka menurut Komisi Konstitusi akan berpotensi memacetkan legislasi. DPR hanya berelasi dengan presiden saja karena DPD hanya dilibatkan oleh DPR, itupun dalam hal dan prosedur tertentu saja sehingga relasi DPD hanya terjadi dengan DPR saja. Sementara itu dalam pola inter-kameral sendiri, yang terjadi hanyalah 'arena' joint session saja. Misalnya saja, ketika DPR mengundang DPD untuk ikut membahas RUU terkait otonomi daerah, atau ketika pihak DPD mengajukan RUU kepada DPR, atau ketika DPD meminta pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK, dan seterusnya. Dan, fungsi legislatif hanya dipegang oleh DPR, sedangkan presiden dan DPD hanya menjalankan 'fungsi konsultatif' belaka.

Padahal, DPD dipilih melalui sistem distrik yang lebih accountable kepada konstituennya dan 'lebih berat' dibanding pemilihan anggota DPR. Akibatnya, adanya perwakilan wilayah (spatial representation) baik pada tingkat insitusi maupun legislasi tidak dengan sendirinya meningkatkan watak keterwakilan daerah di tingkat pusat.

Komisi Konstitusi secara tegas mempertanyakan, "Di manakah letak DPR dan DPD dalam konteks metamorfosis MPR dan perubahan proses legislasi? Jika DPD tidak ikut dalam pengambilan keputusan di bidang legislasi karena didominasi oleh DPR dan presiden maka macam apakah tipe legislator di Indonesia? Apa hubungan legislator ini dengan MPR?"

Kesimpulannya, sistem dua kamar yang dirancang MPR menurut Komisi Konstitusi tidak terkait dengan landasan bernegara yang disusun pada tahun 1945, juga tidak sesuai dengan bentuk negara, maupun bentuk pemerintahan manapun ataupun sistem pemerintahan tertentu. Dengan kata lain sistem bikameral yang diterapkan negara kita saat ini adalah bikameral "bukan begini-bukan begitu" alias bersifat kabur.