Dilema Masyarakat Desa antara Keterbatasan Dokter dan Kemudahan Membeli Obat di Apotek

Perubahan dunia pelayanan kesehatan kita baru bisa terjadi kalau wawasan pelayanan kesehatan itu juga berubah. Para dokter menyadari bahwa pelayanan yang prima dengan pengabdian yang tulus mesti ada. 

Gaji untuk tenaga kesehatan barangkali harus diperhitungkan agar jaminan pelayanan menyentuh hati dan berjalan dengan baik. 

Peran di balik harapan masyarakat ini tentunya pemerintah. Pemerintah perlu juga mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan masyarakat. 

Di dunia kemajuan teknologi seperti saat ini, mestinya di mana perlu ada sistem pelayanan konsultasi online, sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan resep obat.

3. Masyarakat menghafal gejala tubuh mereka dan memutuskan sendiri jenis obat apa yang harus dibeli dan dikonsumsinya

Kesederhanaan cara hidup dan cara masyarakat desa merawat kesehatan mereka memang tidak bisa dipahami oleh nalar umumnya, namun itulah kenyataannya. 

Kendala kekurangan tenaga pelayanan kesehatan di satu sisi, dan biaya kesehatan di sisi lain dari zaman dulu membentuk cara pikir mereka bahwa semuanya bisa mandiri.

Tentu pola pikir seperti itulah yang perlu diubah dan diberikan edukasi yang cukup agar konsep tentang konsultasi dokter dan pelayanan kesehatan yang tepat dan benar bisa dimiliki masyarakat desa hingga ditempatkan sebagai prioritas.

Pemerintah tentu perlu punya andil untuk menata kebijakan yang penting terkait sistem penjual obat-obatan di Indonesia. 

Ya, pemerintah perlu menentukan dengan tegas, mana obat yang dibeli harus dengan menggunakan keterangan dokter dan mana yang tidak perlu keterangan dokter.

Ketidakjelasan pegangan dan prinsip pelayanan kesehatan di desa-desa itulah yang membuka kemungkinan bagi masyarakat secara salah dalam menentukan keputusan terkait cara mereka mengonsumsi obat.