Toleransi dan Kebersamaan Membangun Bangsa

• Toleransi dan Upaya Pemersatu Bangsa pada Masa Penjajahan - Kemerdekaan

 Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan tingkat keberagaman masyarakat yang tinggi. Hal ini didukung oleh luas wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya luas wilayah, namun juga jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak mencapai 278 juta jiwa membuat Indonesia menduduki peringkat keempat dunia denngan jumlah penduduk terbanyak. Diversitas di Indonesia sangat tinggi sejalan dengan konflik sosial yang juga sama tingginya. 

 Masalah diversitas bukan lagi masalah baru pada bangsa Indonesia. Masalah ini sudah lama menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa mencolok yang mengingatkan kita tentang diversitas misalnya saja peristiwa sumpah pemuda. Sumpah yang diikrarkan oleh pemuda-pemuda pada 28 Oktober 1928 itu berisi tentang upaya untuk mempersatukan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan yang diharapkan oleh kawula muda pada masa itu adalah perjuangan yang tidak bersifat kesukuan. 

 Peristiwa heroik lainnya tentang usaha bangsa ini dalam garis sejarah mengelakkan kasus intoleransi adalah peristiwa mengganti bunyi sila pertama Pancasila. Bagian yang diminta diubah ialah di belakang kata "ketuhanan" yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Perubahan ini dituntut oleh rakyat Indonesia bagian timur diman mayoritas masyarakatnya bukan pemeluk agama islam. Rakyat Indonesia bagian timur menyatakan dengan tegas bahwa lebih baik memisahkan diri dari NKRI jika bunyi sila tersebut tidak diubah. Oleh karena itu, atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa serta mengingat Indonesia baru diproklamasikan, maka usul tersebut diterima dan sila pertama Pancasila diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa semenjak masa penjajahan pun secara sadar mayoritas bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa toleransi dalam menghadapi keberagaman yang sangat besar. 

• Awal Mula Krisis Toleransi di Indonesia

 Kasus intoleransi pasti selalu berdampingan dengan usaha mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang utuh. Sebelum tahun-tahun politik di Indonesia sepanas saat ini kasus intoleransi memang sudah ada namun belum separah pada hari ini. Kita semua harusnya sepakat bahwa kasus intoleransi di Indonesia sangat erat kaitannya dengan agama dan politik. Dalam beberapa tahun belakangan jarang ditemui kasus intoleransi antara suku dan ras, walau tindakan rasisme dengan skala yang lebih kecil tidak bisa dihindarkan, namun kasus ini tidak sefrontal intoleransi pada masalah agama dan politik. Agama dan pilihan politik harusnya menjadi dua arah yang berbeda. Namun akhir-akhir ini isu politik sangat erat kaitannya dengan isu agama. Tanpa memunafikkan diri, hal ini bermula semenjak salah satu tokoh politik paling fenomenal menjadi naik namanya dikarenakan tersangkut kasus penistaan agama. Basuki Tjahaya Purnama atau yang kerap kali disapa dengan Ahok pada masa itu sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta menggantikan Jokowi. 

 Kasus penistaan agama tersebut yang kemudian menjadi sangat ramai perbincangannya dan membawa kita kembali pada demo 212 yang sangat ramai pada 2016 silam. Demo tersebut dihadiri oleh orang-orang yang membawa nama agama yang ingin menyampaikan tuntutan keberatan atas kasus penistaan agama. Demo itu sangat ramai dan kemudian menuai pro dan kontra bagi rakyat Indonesia pada masa itu. Masyarakat yang tergabung dalam tim pro tentu sangat setuju dengan demo ini karena secara tidak langsung demo ini memberikan ultimatum pada orang-orang yang menista agama. Masyarakat pada pihak kontra justru menentang keras demo ini karena dianggap berlebihan dan ditunggangi oleh kepentingan politik.

 Terlepas dari tuduhan-tuduhan tentang apa yang ada dibalik demo tersebut, kita harus menarik sebuah benang merah tentang intoleransi di Indonesia. Pembicaraan ini tentu didasari oleh fakta dan data. Setelah peristiwa tersebut Lembaga Survei Indonesia melakukan survei dan mendapati hasil bahwa intoleransi dan radikalisme meningkat drastis semenjak kejadian tersebut. 

• Usaha-usaha Preventif dalam Menanggapi Intoleransi dan Radikalisme

 Intoleransi sendiri merupakan suatu keadaan dengan minimnya tingkat toleransi. Sementara radikalisme suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Hal ini otomatis akan berjalan beriringan karena kaum-kaum radikal yang merasa Indonesia tidak sesuai dengan standar yang mereka harapkan dan mereka tidak mentolerir adanya perbedaan paham dengan mereka. 

 Usaha paling fenomenal dalam menangkal radikalisme yang kita lihat adalah tindakan berani dari pemerintah dalam membubarkan FPI dan organisasi lainnya yang membawa nama agama dan menanamkan paham radikal. Peristiwa ini juga sempat menjadi viral pada masanya dan tentu saja menjadi perdebatan, namun jika dibandingkan dengan saat ini, keputusan pemerintah pada saat itu merupakan keputusan yang tepat.