#10daysforASEAN Day10
Jakarta tidak hanya dikenal luas, paling tidak di kawasan ASEAN, sebagai ibukota negara tapi juga sebagai kota tempat berbaga kantor perwakilan negara asing dan lembaga-lembaga dunia membuka kantor cabang. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi ada juga kantor cabang mereka di Jakarta sebagai kantor untuk beberapa negara di ASEAN.
Maka, tidaklah mengherankan kelau kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merancang agar selain pusat bisnis Jakarta juga menjadi salah satu kota di dunia sebagai pusat politik, dalam hal ini diplomatik.
Hal itu tidaklah angan-angan karena negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam) menjadikan Jakarta (baca: Indonesia) sebagai markas sekretariat ASEAN (ASEAN Secretariat).
Gedung yang menjadi Sekretariat ASEAN terletak di Jalan Sisingamangaraja No 70-A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedung yang terletak di pojok itu membawa warna tersendiri karena di sana berkibar sepuluh bendara negara-negara ASEAN.
Jika dibandingkan dengan kota lain, seperti Singapura, yang menjadi kantor pusat dan perwakilan perusahaan-perusahaan multinasional tentulah Jakarta jauh di bawah Singapura. Apalagi Singapura menjadi hub (pusat kegiatan) ekonomi, politik, bisnis dan perdagangan tingkat dunia.
Maka, menjadikan Jakarta sebagai maskas besar sekretariat ASEAN menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN, bahkan dunia, mempercayai Indonesia sebagai tempat yang menjadi penghubung antar negera-negara ASEAN yang dikenal dengan istilah Diplomatic City of ASEAN.
Penetapan Jakarta sebagai markas sekretariat ASEAN tentulah berdasarkan berbagai faktor. Misalnya, tingkat keamanan yang tinggi, letak geografis yang starategis, sarana dan prasarana pendukung perkantoran yang lengkap, dll.
Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di ASEAN dalam hal keamanan dan kenyamanan, maka Jakarta merupakan kota yang memberikan keamanan dan kenyamanan.
Kehadiran sekretariat ASEAN di Jakarta membuka mata dunia sehingga mereka melirik Jakarta sebagai tujuan bisnis dan wisata.
Untuk itulah Jakarta perlu meningkatkan berbagai sarana, terutama transportasi dan telekomunikasi, sebagai pendukung agar Jakarta setara dengan kota-kota metropolitan dunia.
Soalnya, sekarang ini sarana dan prasarana transportasi tidak mendukung Jakarta sebagai kota metropolitan. Kemacetan yang berkepanjangan menjadi halangan karena tidak ada sarana transportasi massal yang bebas macet sebagai pilihan.
Untunglah Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama satu visi dalam melihat kantor ASEAN sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung Jakarta sebagai kota tujuan bisnis, diplomasi dan wisata.
Memang, sebagai markas ASEAN Jakarta belum sebanding dengan Kota New York di Amerika Serikat, dan Zurich di Swiss dan Wina di Austira yang menjadi tempat kantor pusat lembaga-lembaga kelas dunia, seperti badan PBB, olah raga, dll. Tapi, dengan kantor ASEAN pun sudah merupakan kebanggaan bagi Jakarta (baca: Indonesia).
Pembangunan mass rapid transit (MRT), kereta layang monorel, merupakan salah satu pendukung agar Jakarta setara dengan kota metropolitan dunia.
Wagub Ahok, julukan Basuki Tjahaja Purnama, sendiri sudah memikirkan untuk menjadikan kantor ASEAN sebagai salah satu tujuan wisatawan di Jakarta.
Ahok berharap kantor ASEAN itu kelak dibangun dengan arsitektur yang unik dengan ciri khas Asia sehingga bisa menjadi landmark dan icon Jakarta di kancah bisnis, diplomatik dan turisme dunia.
Sebagai kota dengan markas besar diplomatik, dalam hal ini negara-negara ASEAN, tentulah Jakarta menjadi incaran pelaku kejahatan internasional.
Untuk itulah pemerintah perlu membenahi sistem keamaman nasional dengan visi internasional agar dampak buruk dari kehadiran diplomat di Jakarta bisa ditanggulangi dengan baik.***[Syaiful W. Harahap]***