Persoalan besar pada epidemic HIV/AIDS adalah insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK). Di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon seks dengan PSK diplesetkan jadi 'esek-esek' sebagai eufemisme untuk menghaluskan istilah pelacuran, zina, dll.
PSK sendiri dikenal ada dua tipe, yaitu:
(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
(2), PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, PSK online, dll.
Secara empiris yang bisa diintervensi hanya pada PSK langsung yaitu memaksa laki-laki selalu memakai kondom, tapi praktek PSK harus dilokalisir. Celakanya, sejak reformasi ada gerakan massal berbalut moral menutup semua lokalisasi pelacuran.
Sedangkan PSK tidak langsung tidak bisa diintervensi karena transaksi seks terjadi melalui media social sembarang waktu dan sembarang tempat.
Pemkab Cirebon boleh-boleh saja membusungkan dada dengan mengatakan: Di Kabupaten Cirebon tidak ada pelacuran!
Secara de jure benar, tapi secara de facto apakah Pemkab Cirebon bisa mengabaikan transaksi seks yang melibatkan PSK tidak langsung? Tidak Bisa!
Itu artinya insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi pada laki-laki dewasa yang selanjutnya menyebarkan ke masyarakat melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah, terutama ke istri yang selanjutnya ada pula risiko penularan ke bayi yang dikandung istrinya.
Jika Pemkab Cirebon tidak melakukan intervensi penanggulangan di hulu yaitu pada transaksi seks dengan PSK, maka penyebaran HIV/AIDS yang terjadi merupakan 'bom waktu' yang kelak bermuara pada 'ledakan AIDS'. *
