Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Jawa Timur di Puncak Epidemi HIV/AIDS dan Runner Up Pandemi Corona

29 Mei 2020   07:31 Diperbarui: 29 Mei 2020   07:32 283
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Selama ini yang bertengger di puncak epidemi HIV/AIDS di Indonesia silih berganti antara DKI Jakarta dan Papua, tapi data terakhir sampai 31 Desember 2019 menunjukkan Provinsi Jawa Timur (Jatim) ada di puncak epidemi HIV/AIDS nasional.

Jatim melaporkan kasus kumulatif HIV/AIDS sejak tahun 1987 sd. 31 Desember 2019 sebanyak 77.963 yang terdiri atas 57.176 HIV dan 20.787 AIDS. Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS ini di atas DKI Jakarta dan Papua.

Sedangkan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Jatim melaporkan kasus kumulatif positif Covid-19 sampai tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 4.312 dengan 334 kematian dan 548 sembuh. Sedangkan jumlah kasus secara nasional dilaporkan 24.583 dengan 1.496 kematian dan 6.240 sembuh.

Penutupan Pelacuran Terbuka Munculkan Pelacuran Online

Secara nasional ada 10 besar provinsi dengan kasus kumulatif HIV/AIDS terbanyak. Provinsi di peringkat 1-10 adalah: Jatim 77.963, DKI Jakarta 76.095, Papua 59.981, Jawa Barat (Jabar) 47.277, Jawa Tengah (Jateng) 45.046,  Bali 29.748, Sumatera Utara (Sumut) 23.418, Sulawesi Selatan (Sulsel) 13.789, Banten 10.039, dan Kepulauan Riau (Kepri) 11.773. Sedangkan provinsi lain ada di peringkat ke-11 sd. peringkat ke-34 (Lihat Tabel).

Peringkat provinsi berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS (Dok. Pribadi dari Ditjen P2P Kemenkes RI)
Peringkat provinsi berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS (Dok. Pribadi dari Ditjen P2P Kemenkes RI)

Penambahan kasus HIV/AIDS di Jatim merupakan fenomena karena daerah-daerah di Jatim sangat gencar menutup tempat-tempat pelacuran terbuka, seperti lokasi pelacuran. Sejak reformasi tidak ada lagi lokalisasi pelacuran yang dijadikan sebagai lokres (lokalisasi dan resosialisasi) tempat pembinaan pekerja seks komersial (PSK).

Baca juga: Menyingkap (Kegagalan) Resosialisasi dan Rehabilitasi Pelacur(an)

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, misalnya, dipuja-puji karena melarang PSK jalankan pekerjaan secara terbuka di Dolly (sejak 2014), sebuah tempat pelacuran yang sudah lama mendunia. Seorang teman pelaut mengatakan di beberapa pelabuhan besar di Eropa kalau ditanya Indonesia mereka akan geleng-gelengkan kepala. Tapi, ketika disebut Dolly mereka langsung manggut-manggut dan tersenyum.

Bahkan, ketika Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menjabat sebagai menteri sosial, penutupan tempat pelacuran di Jatim dilakukan dengan gencar dan masif. Catatan menunjukkan sudah 22 tempat pelacuran yang ditutup termasuk lokasi pelacuran yang dikenal luas, Dolly.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun