"Maaf, Pak, untuk sementara semua Kantor Pos tidak menerima pengiriman paket."
Saya benar-benar kaget karena sudah puluhan tahun saya memakai jasa pos, dalam hal ini PT Pos Indonesia, untuk berbagai keperluan yang terkait dengan surat-menyurat, filateli, wesel, dan paket.
Hari ini (8/8) saya mau mengirim paket ke teman di Sulawesi Selatan. Biasanya, kalau alamat yang dituju di wilayah kabupaten saya memilih pos daripada jasa kurir. Tapi, hari ini saya benar-benar tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh seorang karyawan di loket Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur.
Memang, ketika itu pukul 10.30 WIB. Suasana di dalam kantor pos itu lengang. Hanya ada tiga karyawan yang berjauhan di loket. Tidak ada lagi kesibukan sebagaimana layaknya kantor pos.
Akhir-akhir ini memang ramai informasi tentang PT Pos Indonesia (mau) bangkrut. Dikabarkan Pos Indonesia meminjam uang ke bank untuk membayar gaji karyawan. Yang terjadi, seperti dikatakan oleh Pupung Purnama, SVP Kerjasama Strategis dan Kelembagaan Pos Indonesia, situasinya sedang menyusahkan perseroan dan memaksa mereka untuk meminjam uang (Detik).
Adalah hal yang sangat naif mendengar PT Pos Indonesia "bangkrut" karena perusahaan jasa kurir justru menangguk untung. Bisa jadi jasa kurir justru belajar dari pos. Mereka mengembangkannya dengan bantuan teknologi sebagai bentuk inovasi.
[Baca juga: Pos Indonesia, Kok Keok di "Core Business"?]
Bisa jadi PT Pos Indonesia terlena karena puluhan tahun mereka hidup tanpa saingan berkat proteksi. Ketika proteksi dihapus PT Pos Indonesia bisa saja terlambat dalam menghadapi perubahan jasa pos ketika teknologi merambah semua sektor bisnis.
Sejak berdiri, Pos Indonesia bergerak dalam sektor pengiriman surat, uang (wesel pos), telegram, dan paket.
Internet kemudian disebut-sebut memengaruhi pengiriman surat pos dan telegram. ATM (Automatic Teller Machine/anjungan tunai mandiri) mengalahkan pengiriman uang dengan wesel pos. Paket berhadapan dengan jasa kurir.
Soal surat pos, sejak lama PT Pos Indonesia memang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat. Tempat penjualan prangko sangat terbatas. Tidak ada kartu pos dan warkat pos yang sudah berprangko. Tidak ada cap pos yang khas, seperti nama stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, dll. Padahal, cap pos sangat berarti bagi kalangan filatelis.
