Jika Jokowi tidak memegang 'kekuasaan' lewat partai politik (Parpol) itu artinya tidak ada lagi celah untuk men-Capres-kan sosok 'the next Jokowi' pada Pilpres 2024. Ini akan berimbas pada perolehan suara PDI-P pada Pileg dan Pilpres 2024.
Sebelum Kongres V Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) di Bali (8-10 Agustus 2019) sudah ditetapkan bahwa Megawati Soekarnoputri tetap jadi ketua umum dan kongres akan mengukuhkannya. Itu artinya tertutup sudah pintu untuk Jokowi jadi petinggi partai seperti yang terjadi pada Partai Demokrat ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di jabatan presiden priode kedua.
Seperti dikatakan oleh Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Â sosok Jokowilah yang mendongkrak perolehan suara PDI-P saat pemilu 2014 dan 2019 (kompas.com, 3/8-2019). Bahkan, ketika PDI-P akhirnya men-Capres-kan Jokowi kampanye pileg pun 'menjual' Jokowi dengan pesan 'terselubung' kalau ingin Jokowi di-Capres-kan, maka menangkan dulu PDI-P.
PDI-P menghadap masalah besar, seperti halnya Partai Demokrat di Pilpres 2019. Dua priode sebelumnya jagoan Demokrat, SBY, dua kali memangkan Pilpres yaitu pada Pilpres 2009 dan 2014 dengan mengalahkan capres PDI-P. Bahkan, pada Pilpres 2009 Megawati sebagai presideh petahana dan di Pilpres 2014 Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Di Pilpres 2019 Demokrat mengusung 'jagoan'-nya sebagai capres dan cawapres yaitu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang berlaga dengan saingan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Demokrat gagal mencatat sejarah politik nasional karena tidak berhasil mencetak hattrick (istilah dalam sepakbola ketika sebuah klub atau timnas tiga menang secara berturut-turut).
Ketika itu Demokrat tidak mempunyai 'jagoan' sebagai sosok SBY. Kondisinya kian parah karena Jokowi sebagai capres jadi sosok yang dinanti-nantikan rakyat. Ini terjadi karena ketika Jokowi dibawa ke ranah publik dengan dukungan relawan yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) 2014. Waktu itu Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya dua kali memenangkan Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah.
Bara JP yang menggalang relawan di seluruh Nusantara dan di luar negeri menyuarakan dukungan kepada Jokowi sebagai Capres 2019. Ketika itu tidak ada parpol, bahkan PDI-P, yang tertarik untuk men-Capres-kan Jokowi. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Bara JP akhirnya PDI-P mau men-Capres-kan Jokowi.
Berkaca dari kekalahan Demokrat pada Pilpres 2019, Burhanuddin mengingatkan bahwa pemilu di Indonesia didesain untuk mencetak satu perilaku pemilih yang cenderung kuat didasarkan personalisasi politik, ketokohan, ketimbang institusional partai. Maka, ketika Jokowi tidak bisa lagi dijagokan oleh PDI-P sebagai Capres pada Pilpres 2024 bisa jadi nasib PDI-P sama seperti Demokrat yaitu gagal cetak sejarah sebagai parpol yang tiga kali menang Pilpres.
Pertemuan Ketum PDI-P Megawati dan Ketum Demokrat Prabowo (24/7-2019) spekulasi pun muncul yaitu menggalang kekuatan politik baru, khususnya pada Pilpres 2024, yang bisa saja berujung untuk 'menjodohkan' Prabowo dan Puan pada Pilpres 2024.Â
Tentu saja membawa konsekuensi yang besar karena dalam dua kali Pilpres yaitu 2014 dan 2019 bagi simpatisan PDI-P dan relawan Jokowi Prabowo adalah 'musuh bebuyutan'. "Kalau PDI-P mencapreskan Prabowo berpasangan dengan siapa pun saya tidak akan memimilih partai itu lagi," kata seorang anak muda simpatisan militan PDI-P di Jakarta.
Relawan tidak akan bisa melupakan cara-cara buruk dan busuk yang dilakukan kubu Prabowo dalam kampanye Pilpres 2014 dan 2019. "Itu sudah terpatri di hati," ujar relawan lain sambil mengepalkan tinjunya. Maka, amatlah sulit bagi PDI-P untuk menarik simpati relawan (Jokowi) untuk mendukung jagoan mereka di Pilpres 2024 jika tidak ada sosok 'the next Jokowi'.
[Baca juga: Pertemuan Megawati-Prabowo, Pilpres 2024 (Bisa Jadi) Tanpa Sosok 'The Next Jokowi']
Tapi, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menilai soal ketokohan Jokowi bukan sebuah hal absolut. Dia memberi contoh pada Pemilu 2019 ada calon anggota legislatif (caleg) yang justru menolak Jokowi sebagai Capres dengan tidak melakukan kampanye untuk memenangkan Jokowi (kompas.com, 3/8-2019). Bertolak dari kenyataan ini Andreas kemudian bertanya: apakah benar figur capres itu akan paling menentukan?
'Nasib' Demokrat pada Pilpres 2014 ketika SBY sebagai petahana yang juga jadi Ketua Umum Partai Demokrat tidak bisa lagi nyapres suara Demokrat anjlok dari 20,58 persen (2009) ke kisaran 10 persen pada Pilpres 2014. Inilah yang disebut Burhanuddin sebagai electoral collapse yang bisa saja dialami oleh PDI-P pada Pilpres 2024 (nasional.tempo.co, 4/8-2019).
Namun, dari dua kali Pilpres yang dimenangkan Jokowi (2014 dan 2019) andil militansi relawan, terutama yang tergabung dalam Bara JP, tidak bisa dikesampingkan. Relawan ini memilih Jokowi bukan karena di-Capres-kan PDI-P, tapi karena mereka sebagai pendukung Jokowi.
Maka, selain melakukan kaderisasi dalam rentang waktu yang singkat jelang 2024 langkah yang paling sulit adalan menemukan sosok Jokowi sebagai 'the next Jokowi' yang punya kedekatan secara emosional dan psikologis sebagai Capres dengan pemilih. Dalam bahasa Burhanuddin jika ini tidak tercapai itu artinya PDI-P gagal cetak hattrick. *
