Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Pindahkan Pusat Pemerintahan, Bukan Ibu Kota Negara (Indonesia)

30 April 2019   13:24 Diperbarui: 30 April 2019   20:34 0 22 7 Mohon Tunggu...
Pindahkan Pusat Pemerintahan, Bukan Ibu Kota Negara (Indonesia)
Ilustrasi: Putra Mosque (masjid) adalah salah satu ikon Putrajaya (Sumber: civitatis.com)

* Tanpa sebarkan 'gula' Ibu Kota baru itu pun kelak akan kumuh karena arus urbanisasi ....

Tahun 1999 Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari hiruk-pikuk Ki-eL (baca: Kuala Lumpur) ke Putrajaya tanpa mengganti ibu kota negara. Ibu Kota Malaysia tetap Kuala Lumpur dan nama bandara negara kerajaan konstitusional itu pun tetap memakai nama ibu kota negara itu yaitu Kuala Lumpur International Airport (KLIA yang dieja oleh warga Malaysia dengan sebutan Ki-eL-aI-eA).

Maka, amatlah naif larangan menyebut Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bandara Jakarta dan semua maskapai diwajibkan menyebut tempat bandara tsb. di Banten karena secara administratif terletak di Banten. Lagi-lagi penyebutan yang tidak mengglobal secara geografis karena Jakarta akan lebih mudah dikenal daripada Banten.

Celakanya, yang berkembang di Indonesia adalah memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Ini sama saja dengan memindahkan 'gula' ke ibu kota baru tsb. yang kelak akan terus diserbu 'semut' sehingga kondisinya kelak sama saja dengan Jakarta. Kumuh.

Maka, langkah awal adalah menyebarkan 'gula' ke semua wilayah Nusantara agar arus urbanisasi tidak lagi menyerbu pusat pemerintahan yang selalu jadi pusat 'gula' (maaf, bukan 'gula-gula' walaupun bisa terjadi juga).

Dengan kondisi seperti sekarang karena kelalaian pemerintahan sejak kemerdekaan yang memusatkan kegiatan pemerintahan, perdagangan, ekonomi, industri, hiburan, dll. di Jakarta otomatis jadi sasaran pencari nafkah dari seluruh pelosok negeri.

Dengan tingkat kepemilikan lahan 0.8 hektar tentulah tidak mungkin warga bertahan di desa dengan mengandalkan pekerjaan sebagai petani, apalagi sekarang sudah ada traktor (tangan) yang menggantikan tenaga manusia mengolah lahan sawah.

Lagi pula tidak semua areal persawahan di Tanah Air memakai irigasi teknis sehingga tidak bisa panen dua kali setahun secara teratur. Ada yang mengandalkan musim dan memakai teknik angkat air dengan kincir bambu dari aliran sungai. Harg komoditas pertanian pun tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok lainnya sehingga nilai tukar petani sangat rendah.

Peredaran uang yang terpusat di ibu kota dan kota-kota besar lain juga jadi daya tarik karena di daerah kegiatan terkait dengan ekonomi sangat terbatas. Dengan kondisi pemilikan lahan yang kecil dan nilai tukar komoditas pertanian yang rendah warga pedesaan memilih mengadu nasib di kota-kota besar, terutama Jakarta dan ibu kota provinsi.

Memang, banyak negara yang memindahkan ibu kota dengan berbagai alasan. Sebut saja Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Sedangkan Afrika Selatan punya tiga 'ibu kota' yaitu Pretoria sebagai ibu kota pemerintahan (administrasi negara), Bloemfontein sebagai kota tempat pengadilan, dan Cape Town sebagai ibukota legislatif. Ada beberapa negara lain yang juga memindahkan ibu kotanya.

Sedangkan Amerika Serikat memisahkan kegiatan pemerintahan (Washington DC) dengan kegiatan ekonomi (New York). Hal yang sama terjadi di Australia dengan ibu kota (Sydney), sedangkan kegiatan ekonomi di Melbourne.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN