Pada daftar berita abc.net.au/indonesian (10/4-2019) ada judul "Pengamat Australia Menilai Jokowi Lemah Menjaga Demokrasi di Indonesia" tapi setelah di-klik judulnya justru berbeda dan berubah jadi "Dibawah Jokowi Atau Prabowo, Indonesia Masih Akan Alami Tekanan Demokrasi".
Lagi-lagi pengamat asing (baca: internasional) mengabaikan fakta tentang pemerintahan Indonesia sejak reformasi. Itu artinya pembahasan demokrasi di Indonesia sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yaitu sistem pemerintahan yang secara de facto adalah bentuk negara federal dengan otonomi penuh pada daerah yaitu pemerintaha provinsi, kabupaten dan kota (Otonomi Daerah).
Mengabaikan Fakta
Disebutkan, Catatan soal pemimpin Indonesia: Jokowi dinilai telah berkompromi dengan politisi korup dan pemimpin agama intoleran.
Dalam berita disebutkan pernyataan di atas merupakan laporan Lowy Institute, lembaga think tank Australia yang berbasis di Sydney yang berjudul Politics in Indonesia: Resilient election, defective democracy dirilis (10/4-2019).
Lagi-lagi pakar internasional ternyata berbicara dengan sudut pandang kesinisan dengan cara mengabaikan fakta yaitu otonomi daerah (Otda) dan sistem pemerintah yang secara de facto sudah dalam bentuk negara federasi. Hak-hak prerogatif presiden pun harus disetujui oleh DPR.
[Baca juga: Direktur HRW Lancarkan Provokasi Terhadap (Kebijakan) Presiden Jokowi]
Kesimpulan Lowy Institute di atas tentu saja mengingkari fakta. Di masa pemerintahan Jokowi oknum politisi, eksekutif dan yudikatif justru banyak yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, bulan lalu salah satu Ketua Umum parpol pengusung Capres/Cawapres No 01 Jokowi-Ma'ruf yaitu Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, tertangkap tangan dalam OTT (operasi tangkap tangan) KPK.
Jokowi sama sekali tidak campur-tangan. Lowy Institute tidak memberikan contoh nama politisi korup yang kompromi dengan Presiden Jokowi sehingga pernyataan Lowy Institute itu merupakan fitnah. Lembaga yang menyebut diri think tank ternyata tidak berjalan dengan fakta.
Yang paling tidak masuk akal sehat adalah pernyataan: Jokowi dinilai telah berkompromi dengan pemimpin agama intoleran.
