Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Blogger

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Pilihan

Kemenkes Sebarkan Mitos AIDS

26 Agustus 2018   15:38 Diperbarui: 26 Agustus 2018   15:39 483 3 0
Kemenkes Sebarkan Mitos AIDS
Ilustrasi (Sumber: kqed.org/Chung Sung-Jun/Getty Images)

Epidemi HIV/AIDS yang diakui pemerintah di Indonesia berawal dari kasus kematian seorang wisatawan Belanda terkait dengan HIV/AIDS di RS Sanglah, Denpasar, Bali, pada April 1987. Sedangkan dunia menjadikan publikasi pertama AIDS pada tahun 1981 sebagai titik awal epidemi HIV/AIDS [Baca juga:Menyoal (Kapan) 'Kasus AIDS Pertama' di Indonesia].

Jika kita berpegang pada pengakuan pemerintah tentang kasus HIV/AIDS pertama di Indonesia, yaitu tahun 1987, maka sampai sekarang epidemi HIV/AIDS di Indonesia sudah 31 tahun. Celakanya, mitos (anggapan yang salah) yang menyertai pengakuan pemerintah, al. tentang penularan HIV yang dibalut dengan moral, sampai sekarang tetap dipegang banyak pihak, bahkan Kementerian Kesehatan RI.

Lihat saja berita Kementerian Kesehatan RI Perkenalkan Rumus ABCDE untuk Cegah HIV/AIDS (jateng.tribunnews.com, 21/8-2018) yang bersumber dari penjelasan Kasubdit AIDS dan PIMS, Kementerian Kesehatan RI, dr. Endang Budi Hastuti, yang menyebutkan: Untuk menurunkan penularan HIV di Indonesia, ada rumus ABCDE yang selama ini disosialisasikan sebagai cara pencegahan HIV.Berikut ini ABCDE, tips untuk terhindar dari virus HIV: 1. A (abstinance) adalah tidak berhubungan seks di luar nikah.

Pernyataan ini benar-benar di luar akal sehat karena secara medis penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena status pernikahan atau sifat hubungan seksual.

Penularan HIV melalui hubungan seksual (bisa) terjadi di dalam dan di luar nikah jika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan hubungan seksual mengidap HIV/AIDS dengan kondisi suami atau laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual (kondisi hubungan seksual). Ini fakta medis (Lihat gambar).

Dok Pribadi
Dok Pribadi
Jika Kemenkes RI tetap mempertahakan pernyataan A (abstinance) sebagai "tidak berhubungan seks di luar nikah", maka konteksnya adalah perilaku seksual berisiko laki-laki dewasa jika dilakukan dengan pekerja seks komersial (PSK) dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom.

Risiko terjadi karena PSK, PSK sendiri dikenal dua tipe, dalam hal ini PSK langsung adalah perempuan yang sering berganti-ganti pasangan seksual yaitu laki-laki yang membayar layanan seks. Sejak reformasi lokasi dan lokalisasi pelacuran binaan instansi, dalam hal ini dinas sosial, yang merupakan tempat PSK, dalam hal ini PSK langsung, melayani laki-laki 'hidung belang' sudah tidak ada.

Dua tipe PSK yang dikenal adalah:

(1). PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan, dan

(2). PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.

Akibatnya, transaksi seks yang melibatkan PSK langsung tidak lagi dilakukan di lokasi atau lokalisasi pelacuran tapi sudah menyebar di sembarang tempat dan sembarang waktu. Kondisi ini menghentikan intervensi yaitu program pemakaian kondom bagi laki-laki 'hidung belang' sehingga insiden infeksi baru IMS [infeksi menular seksual yang lebih dikenal sebagai 'penyakit kelamin', yaitu kencing nanah (GO), raja singa (sifilis), herpes genitalis, virus hepatitis B, klamidia, jengger ayam, virus kanker serviks, dll.] dan HIV/AIDS terus terjadi.

Laki-laki yang menularkan IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus ke PSK dan sebaliknya laki-laki yang tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus dari PSK jadi mata rantai penyebaran IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus di masyarakat secara horizontal. Yang punya istri, bahkan ada yang lebih dari satu, akan menularkan ke istrinya atau pasangan seks lain. Yan tidak punya istri menularkan HIV ke pasangan seksnya.

Jika istri mereka terular HIV/AIDS, maka ada pula risiko penularan HIV secara vertikal dari ibu-ke-bayi yang dikandungnya kelak. Celakanya, belum ada perangkat hukum yang bisa dipakai untuk mendeteksi HIV/AIDS pada ibu-ibu hamil. Yang terjadi hanya sebatas anjuran.

Survei Kemenkes tahun 2012 di beberapa kota (pelabuhan dan perbatasan) di Indonesia ada 6,7 juta laki-laki pelanggan tetap 230.000 pekerja seks komersial (PSK) langsung yaitu PSK yang kasat mata. Dari jumlah ini 4,9 juta mempunyai istri (antarabali.com, 9/4-2013). Sedangkan jumlah ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS dari 1987-September 2015 berjumlah 9.096 (BBC Indonesia, 1/12-2015).

Jika 6,7 juta laki-laki tsb., teruma 4,9 juta yang beristri, tidak diintervensi agar mereka memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK, maka risiko tertular HIV sangat besar yang kelak bermuara pada istri dan anak-anak mereka.

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia kian masif karena transaksi seks yang melibatkan PSK tidak langsung tidak bisa diintervensi. Transaksi seks yang melibatkan PSK tidak langsung tejadi di sembarang tempat dan sembarang waktu dengan modus yang beragam (Baca juga: AIDS di Sulawesi Selatan Didorong PSK Tidak Langsung).

Kembali ke A (abstinance) adalah tidak berhubungan seks di luar nikah, risiko bukan hanya dengan PSK langsung dan tidak langsung tapi juga dengan setiap orang yang sering ganti-ganti pasangan, seperti pelaku kawin-kontrak dan kawin-cerai. Bahkan, risiko penularan HIV sama juga besarnya jika dilakukan dalam ikatan pernikahan dengan pelaku kawin-kontrak dan kawin-cerai karena bisa saja dalah satu dari mereka mengidap HIV/AIDS.

Lihat saja pengalaman guru agama di Sumut ini yang kebingungan tertular HIV/AIDS karena dia tidak pernah melakukan hubungan seksual berisiko (Baca juga: Guru Agama Ini Kebingungan Anak Keduanya Lahir dengan AIDS)

Maka, amatlah naif instansi yang seharusnya mengedepankan fakta medis, yaitu Kemenkes RI, justru menyebarkan mitos terkait dengan HIV/AIDS. Ini merupakan langkah yang menyurutkan penanggulangan HIV/AIDS jauh ke belakang. *