"Namun jangan dilupakan apabila kita dapat mencegah infeksi, kita tidak butuh lebih banyak lagi obat untuk menanggulangi AIDS. Ini dikatakan oleh Jay Levy, peneliti di University of California, AS, seperti diberitakan oleh "VOA Indonesia" (21/4-2018).
Celakanya, program penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia justru dilakukan di hilir, yaitu tes terhadap ibu-ibu hamil dan pasien dengan indikasi penyakit terkait AIDS. Pada saat yang sama insiden infeksi HIV baru, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK), terus terjadi karena transaksi seks yang melibatkan PSK tidak dilokalisir sehingga pemerintah tidak bisa melakukan intervensi untuk menerapkan seks aman (wajib pakai kondom).
Karena tidak ada program yang realistis untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru di hulu, terutama melalui transasksi seks dengan PSK, maka kasus HIV/AIDS akan terus bertambah yang akhirnya membutuhkan obat antiretroviral (ARV) yang banyak pula sesuai dengan jumlah pengidap HIV/AIDS dengan CD4 di bawah 350.
Pada tahun 2016 dilaporkan estimasi kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 620.000 dengan 38.000 kematian. Infeksi HIV baru diperkirakan 48.000. Yang sudah meminum obat ARV 13 persen. Dilaporkan juga 12.000 ibu hamil terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Dari jumlah ini hanya 14 persen yang terjangkau untuk menjalankan program pencegahan penularan HIV dari-ibu-ke-janin yang dikandungnya (aidsdatahub.org).
Sedangkan laporan resmi Kemenkes RI baru sampai tanggal 31 Maret 2017. Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2017 kasus kumulatif HIV/AIDS dari tanun 1987 sd. 31 Maret 2017 adalah 330.152 yang terdiri atas 242.699 HIV dan 87.453 AIDS.
Insiden infeksi HIV baru terbanyak terjadi melalui transaksi seks yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung. Celakanya, transasksi seks ini tidak terjangkau karena terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu melalui berbagai modus, seperti ponsel dan media sosial.
PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.
PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Malawi, sebuah negara miskin di Afrika, bisa menurunkan prevalensi HIV/AIDS dari 30 persen di tahun 1985, ketika kasus HIV/AIDS pertama dilaporkan, jadi 8,8 persen di tahun 2016. Laporan UNAIDS, badan PBB untuk HIV/AIDS, menyebutkah kasus HIV/AIDS di Malawi lebih dari 1 juta.
Apakah keberhasilan itu karena dana yang besar?
Tidak. Soalnya, sebagai salah satu negara termiskin di dunia ekonomi Malawi bergantung pada sejumlah besar dana bantuan dari International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan  negara-negara donor.
"Malawi bukan negara kaya, namun telah melakukan upaya yang luar biasa dalam menekan tingkat infeksi HIV dan kematian yang disebabkan oleh AIDS," ujar Levy.
Lalu, apa yang dilakukan Malawi sehingga negeri itu bisa menurunkan prevalensi HIV/AIDS?
Sejak tahun 2016 Malawi memanfaatkan "drone" untuk menyingkat waktu untuk melakukan tes HIV terhadap bayi-bayi yang tinggal di kawasan pedesaan yang tidak mempunyai akses transportasi yang lancar. Hambatan akses transportasi dan kekurangan biaya transportasi sering menjadi penyebab tes HIV terlambat dan menghambat akses ke fasilitas kesehatan, khususnya pengobatan HIV/AIDS.
Diagnosis dini HIV sangat penting karena merupakan waktu yang tepat untuk memulai pengobatan dengan obat ARV sehingga pengidap HIV/AIDS memperoleh peluang untuk hidup sehat dan hidup yang lebih lama serta menurunkan risiko menularkan HIV.
UNAIDS menyebutkan bahwa sekarang Malawi memiliki tingkat prevalensi HIV yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.
Di Indonesia deteksi dini HIV sangat terbatas yaitu kepada ibu-ibu hamil yang tidak diwajibkan dan hanya dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Itu artinya ibu hamil yang terjangkau sangat terbatas karena kalangan menengah ke atas memilih fasilitas kesehatan swasta yang tidak terjangkau anjuran tes HIV terhadap ibu hamil.
Yang lebih celaka lagi banyak suami yang menolak tes HIV ketika istrinya yang hamil terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Bahkan, ada yang justru menuding istrinya selingkuh sehingga tertular HIV.
Sedangkan terhadap pasien di rumah sakit pemerintah hanya berdasarkan Provider Initiated Testing and Counselling (PITC) atau Tes dan Konseling HIV Atas Inisiasi Petugas Kesehatan. Tentu saja ini pun tidak efektif karena tidak ada aturan yang kuat.
Maka, ketika insiden infeksi HIV baru melalui hubungan seksual dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung tidak bisa ditangani, maka pemerintah diaharapkan segera membuat regulasi bisa dalam bentuk UU, Keppres, Perpres, dan Perda yang mewajibkan suami perempuan yang hamil menjalani konseling HIV/AIDS yang selanjutnya wajib tes HIV jika hasil konseling menunjukkan perilaku seksualnya berisiko tinggi tertular HIV/AIDS.
Agar tidak melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM), maka kewajikan konseling HIV/AIDS diberlakukan terhadap warga yang berobat ke fasilitas kehatan pemerintah. Itu artinya ada pilihan sehingga tidak melawan hukum dan melanggar HAM.
Tidak ada lagi waktu untuk 'debat kusir' karena insiden infeksi HIV baru terus terjadi yang merupakan 'bom waktu' menuju 'ledakan AIDS'. Survei Kemenkes RI menunjukkan akhir tahub 2012 ada 6,7 laki-lak Indonesia yang jadi pelanggan setia PSK. Dari jumlah ini 4,9 juta beristri (antarabali.com, 9/4-2013). *
