Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Pilihan

Perbedaan Visi Kesehatan Antara Jokowi dan SBY

28 Februari 2017   18:56 Diperbarui: 28 Februari 2017   19:06 0 4 2 Mohon Tunggu...
Perbedaan Visi Kesehatan Antara Jokowi dan SBY
Ilustrasi: Suasana di sebuah puskesmas (Sumber: republika.co.id)

“Jokowi: Jangan Bangga kalau Puskesmas dan Rumah Sakit Ramai Pasien” Ini judul berita di kompas.com (28/2-2017). Ini bertolak belakang dengan ‘kebanggaan’ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut SBY, selama hampir 10 tahun ini rumah sakit bertambah 837, ini meningkat lebih dari 600 persen. Puskesmas bertambah 1.960, meningkat 600 persen. Apotik 1.056, meningkat 400 persen. Jumlah dokter kini tercatat 76.523 dokter, meningkat 200 persen (nasional.news.viva.co.id, 14/7-2014).

Tapi, di balik keberhasilan itu ada fakta yang digelapkan yaitu jumlah warga yang sakit dan membutuhkan rawat inap pun meningkat (Pemerintahan SBY: RS Meningkat 600 Persen, Jumlah Penduduk yang Sakit Juga Meroket).

SBY tidak menyadari keberhasilannya itu juga seiring dengan peningkatan jumlah warga yang sakit yang memerlukan rawat inap sehingga perlu tempat tidur yang banyak. Sedangkan Jokowi justru sebaliknya. Presiden Jokowi heran selalu menerima laporan yang dengan gagah mengatakan fasilitas kesehatannya dikunjungi ribuan orang (yang sakit). Menurut Jokowi, stakeholder kesehatan tersebut berpikiran keliru. Seharusnya, mereka berupaya agar jangan sampai ada masyarakat yang terkena penyakit.

Pada awalnya pusat-pusat kesehatan masyarakat, dikenal luas sebagai Puskesmas, dibangun di semua penjuru tanah air sebagai ujung tombak promosi (promotif) kesehatan yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat agar hidup sehat melalui pencegahanpenyakit (preventif). Tapi, yang terjadi kumudian Puskesmas justur jadi pusat pengobatan (kuratif) seperti layaknya rumah sakit.

Dalam wawancara dengan pakar kesehatan masyarakat UI Prof Dr Ascobat Gani, MPH, Dr PH, juga jelas dia sebutkan bahwa Puskesmas bukan sebagai tempat berobat, tapi sebagai ujung tombak mendidik masyarakat agar hidup dengan perilaku yang terhindar dari penyakit.

Selanjutnya Puskesmas pun ditingkatkan fungsinya sebagai fasilitas kesehatan yang bisa melakukan rawat inap. Dengan kondisi ini jelas dokter dan tenaga medis di Puskesmas tidak punya waktu lagi untuk sosialisasi hiudp sehat ke masyarakat.

Kian jelas perbedaan visi Jokowi dengan pendahulunya melalui pernyataan ini: "Semakin banyak orang sakit artinya kita gagal menyelesaikan masalah kesehatan. Yang benar itu, mencegah masyarakat sakit serta puskesmas menjadi sepi.”

Kalau Presiden Jokowi dibertahu bahwa ada daerah yang menjadikan biaya berobat di Puskesmas sebagai pendapatan asli daerah (PAD) tentu beliau akan geleng-geleng kepala. Maklum, program pemerintah Jokowi-JK al. adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yaitu berobat tanpa biaya di faskes yang sudah menjalin kerjasama.

Jokowi memberikan contoh apa yang seharusnya dilakukan tenaga medis di Puskesmas yaitu sosialisasi hidup sehat, sosialisasi mencegah penyakit tertentu, sosialisasi pola makan dan sebagainya.

Presiden ada pada jalur yang tepat karena dari 10 penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia hanua satu penyakit menular yaitu TB, yang 9 lagi adalah penyakit degeneratif yang tidak menular, seperti stroke, darah tinggi, diabetes, dll. Penyakit-penyakit ini bisa dicetak sejak dini dengan penanganan dokter dan pola hidup sehat.

Kesehatan sangat penting bagi kemajuan bangsa karena, seperti dikatakan Presiden Jokowi, kesahatan adalah investasi. Lebih lanjut Presiden Jokowi menekankan kesehatan tidak hanya investasi diri, melainkan juga investasi bangsa dan negara menyongsong era kompetisi. Maka, tidak heran kalau kemudian ada satu negara berlandaskan agama di Asia yang membuat regulasi memberikan izin bagi perempuan hamil untuk menghentikan kehamilan jika keluarga itu merasa tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik. Alasan pemimpin negara itu membuat regulasi adalah agar tidak ada anak yang lahir dan dibesarkan dengan cara yang jelek sehingga jadi beban negara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x