Yang bisa dijangkau untuk promosi kondom bagi laki-laki hanya pada tipe PSK (a) dengan catatan mereka praktek dilokalisasi. Sedangkan pada tipe PSK (b) tidak bisa dilakukan penjangkauan karena transaksi seks terjadi di sembarang tempat dan sembarang waktu.
Nah, tantangan bagi komunitas terdampak yang selalu menyebut diri sebagi pihak yang paling penting dalam penanggulangan HIV/AIDS, apakah bisa memberikan pencerahan kepada pihak-pihak atau kalangan yang selama ini menentang lokalisasi pelacuran dan promosi kondom?
Kalau tak bisa, ya, sama saja dengan pihak-pihak lain yang bukan komunias terdampak. Maka, persoalan bukan pada ranah melibatkan atau tidak melibatkan komunitas terdampak, tapi bagaiman program yang ril bisa dijalankan dengan cara-cara yang realistis bukan hanya sebatas slogan yang ujung-ujungnya hanya sebagai orasi moral.
Kembali ke pokok masalah Thailand menjalankan lima program besar dengan skala nasional yang berkelanjutan. Kondom justru ada di ekor program, tapi di Indonesia, terutama dalam perda-perda AIDS itu yang dijadikan alat pencegahan adalah kondom.
Tapi, tidak cara-cara yang realistis untuk menjalankan program kondom karena tidak ada lokalisasi pelacuran.
Selain itu Thailand memberikan sanksi kepada germo, sedangkan di Indonesia yang dipenjarakan adalah PSK yang terdeteksi mengidap IMS (infeks menular seksual, seperti kencing nanah/GO, raja singa/sifilis, virus hepatitis B, klamidia, virus kanker serviks, dll.).
Yang tidak masuk akal adalah mereka lupa kalau PSK yang dipenjarakan itu bisa saja tertular dari laki-laki setempat, lalu sudah puluhan, bahkan ratusan bisa juga ribuan laki-laki yang berisiko tertular IMS atau HIV/AIDS atau dua-duanya sekaligus. Selain itu satu PSK dipenjarakan, ratusan PSK ‘baru’ datang menggantikan.
Jika ingin meniru keberhasilan Thailand, maka copy-paste-lah program dengan utuh bukan cuma mencangkok ekor program. ***
