Akhirnya Pemprov DKI Jakarta ikut juga menelurkan Perda Penanggulangan HIV/AIDS menyusul beberapa kabupaten, kota, dan provinsi lain. Sampai Juni 2008 kasus AIDS di Jakarta dilaporkan 3.123. Apakah Perda No. 5/2008 ini bisa menanggulangi epidemi HIV di Jakarta? Jika disimak Perda yang sarat dengan pesan moral ini tidak akan efektif menanggulangi penyebaran HIV/AIDS.
Pemahaman yang akurat tentang penularan dan pencegahan HIV merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya penanggulangan epidemi HIV/AIDS. Hal ini sejalan dengan pasal 14 ayat 1 huruf a pada Perda AIDS Jakarta yang menyebutkan “Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui (a) peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang ditimbulkan.”
Tapi, hal ini tidak akan tercapai kalau materi KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) yang disampaikan kepada masyarakat melalui berita, ceramah, pidato, dan peraturan, seperti Perda, tetap bermuatan norma, moral, dan agama. Soalnya, kalau materi KIE tentang HIV/AIDS bermuatan norma, moral, dan agama maka yang muncul hanya mitos (anggapan yang salah). HIV/AIDS adalah fakta medis. Artinya, HIV/AIDS dapat diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran sehingga cara-cara pencegahannya pun dapat dilakukan secara medis.
Maka, prinsip-prinsip mencegah penularan HIV yang diatur pada pasal 15 ayat a dan b tidak mendukung pasal 14 ayat 1 huruf a. Pasal 15 disebutkan “Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS yaitu: (a) tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah, dan (b) hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah.
Alat Pencegah
Pernyataan pada pasal 15 ayat 1 huruf a dan b mengesankan bahwa penularan HIV terjadi karena: (a) hubungan seks sebelum menikah, dan (b) hubungan seks dengan pasangan yang tidak sah. Ini merupakan pernyataan yang normative bukan faktual. Juga tidak akurat karena tidak ada kaitan langsung antara penularan HIV dengan hubungan seksual sebelum menikah dan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak sah.
Penularan HIV melalui hubungan seks (bisa) terjadi di dalam atau di luar nikah kalau salah satu atau kedua-dua pasangan itu HIV-positif dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seks. Ini fatka medis. Sebaliknya, kalau satu pasangan dua-duanya HIV-negatif maka tidak ada risiko penularan biar pun hubungan seks dilakukan sebelum menikah dan di luar nikah. Penularan HIV melalui hubungan seks (bisa) terjadi karena kondisi hubungan seks (salah satu atau kedua-duanya HIV-positif dan laki-laki tidak memakai kondom) bukan karena sifat hubungan seks (sebelum menikah atau di luar nikah).
Sedangkan pada ayat c disebutkan pula pencegahan HIV: menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV postif. Lagi-lagi pernyataan ini moralistis sehingga tidak ada maknanya. Apa yang dimaksud dengan alat pencegah?
Terkait dengan epidemi HIV penularan justru banyak terjadi tanpa disadari karena banyak orang yang tidak menyadari dirinya sudah tertular HIV. Hal ini terjadi karena selama ini materi KIE tentang HIV/AIDS dibalut dengan norma, moral, dan agama sehingga fakta medis tentang HIV/AIDS kabur sedangkan yang muncul hanya mitos.
Misalnya, mengait-ngaitkan penularan HIV dengan zina, pelacuran, seks sebelum menikah, seks di luar nikah, jajan, selingkuh, seks menyimpang, waria dan homoseksual. Padahal, secara medis penularan HIV melalui hubungan seks di dalam atau di luar nikah bisa terjadi kalau salah satu atau kedua-dua pasangan itu HIV-positif dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali melakukan sanggama. Sebaliknya, kalau dua-duanya HIV-negatif maka tidak ada risiko penularan HIV apa pun jenis, konidisi, dan sifat hubungan seks yang mereka lakukan.
