Acara Earth Week dari Service Learning Community (SLC) Universitas Pelita Harapan (UPH) mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lewat Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc, -- Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia KLHK yang hadir dalam "Movie Discussion: 'Before the Flood', 28  Maret  2019 di MYY MPR UPH Kampus Lippo Village.  'Before the flood' merupakan film dokumenter  yang di bintangi oleh Leonardo DiCaprio yang menunjukkan perubahan iklim dan cuaca ekstrem di berbagai negara sebagai akibat dari aktivitas manusia yang cenderung merusak bumi.
"Dari banyak acara mengenai peduli lingkungan yang sudah ditemui, kegiatan ini merupakan acara yang sangat dekat dengan mahasiswa. Sehingga dengan kesempatan ini, isu lingkungan dapat lebih dimengerti dan mudah dipahami. Terlebih penting generasi muda jadi lebih bisa memahami mengapa menjaga lingkungan begitu penting," ungkap Dirjen Ruandha.
Selain memberi apresiasi, usai melihat cuplikan-cuplikan 'Before the Flood' Dr. Ruandha juga membahas mengenai keadaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia serta upaya Mitigasi dan Adaptasi yang bisa dilakukan. Upaya tersebut telah tertera dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia -- Dokumen yang berisi komitmen Negara Indonesia di internasional untuk berkontribusi melakukan penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sebesar 26%.
"Indonesia adalah kepulauan terbesar dengan hutan hujan tropis yang kaya akan sumber daya energi dan mineral, tapi hal ini justru yang malah membuatnya rentan bencana alam yang akan diperparah dengan terjadinya perubahan iklim. Makanya, NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia menguraikan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim." ungkap Ditjen Ruandha.
Lebih lanjutnya, Ditjen Ruandha mengatakan kegiatan utama NDC Kehutanan adalah, Mengurangi deforestasi (<450.000 -- 325.000 ha per tahun pada tahun 2030), Peningkatan prinsip pengelolaan hutan lestari pada Hutan Produksi Alam (mengurangi degradasi hutan) dan Hutan Tanaman Industri, Rehabilitasi lahan terdegradasi seluas 12 juta ha atau 800.000 ha per tahun pada tahun 2030 dengan tingkat keberhasilan hidup 90%, dan Restorasi lahan gambut seluas 2 (dua) juta ha pada tahun 2030 dengan tingkat keberhasilan 90%.
Ditjen Ruandha juga mengungkapkan bahwa sudah terdapat serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satunya adalah pengelolaan limbah rumah tangga, mengganti transportasi umum menjadi berbahan bakar gas/listrik, melakukan kehutanan dan pertanian berkelanjutan, dan hal lainnya. Namun, beliau mengatakan bahwa upaya tersebut tidak lepas dari masalah saat pelaksanaanya.
Dr. Ruandha mengakui, masalah yang sering timbul yaitu bagaimana regulasi yang sudah ada siap dan bisa diterapkan pada setiap arus kegiatan di seluruh sektor kementrian. Tentu KLHK juga menekankan bahwa fokus ini harus diterapkan juga dalam tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah harus mampu membuat program yang bisa mengajak partisipasi aktif masyarakan dalam penurunan emisi.
Selain mengundang KLHK, hadir juga Prof. Dr. Herry Purnomo, M.Comp. -- Academia and Researcher dari Center for International Forestry Research (CIFOR) yang mengajak mahasiswa untuk berperan dalam pelestarian lingkungan.
"Hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebagai generasi muda saat ini yaitu dengan mengubah gaya hidup. Sederharna, jika berpergian jarak dekat jangan gunakan motor atau mobil. Coba bersepeda atau jalan kaki. Perubahan simple ini justru mampu memberi efek luar biasa jika diterapkan bersama. Juga mulai kurangi penggunaan plastik, misal membawa tumbler atau kantong belanja sendiri dari rumah." jelas Herry.
Melalui kegiatan ini harapannya, kurang lebih 60 peserta yang hadir baik mahasiswa ataupun dosen, dapat lebih berperan aktif. Â Secara khusus Dirjen Dr. Ruandha juga memberikan saran seperti apa peran aktif yang dibutuhkan dari sisi KLHK.
"Setiap tahun KLHK mengirimkan negosiator untuk topik climate change di Internasional. Mungkin bisa nantinya kami mengundang mahasiswa UPH atau kami yang kesini untuk mencari mahasiswa yang mampu menjadi negosiator untuk memposisikan Indonesia secara lebih elegan terutama dari sisi hukum dalam skala internasional. Jadi peluangnya bisa dimulai Fakultas Hukum UPH," ungkap Dr. Ruandha, mengakhiri paparan. (pl)
