Yusuf Ronodipuro. Peletak dasar dari Radio Republik Indonesia. Di ruang tamu rumahnya, Jalan Sungai Gerong, terdapat sebuah foto menarik. Presiden Soeharto sedang membungkuk, tanda tangan. Di belakang Soeharto, Direktur Eksekutif International Monetary Fund Michael Camdessus berpangku tangan. 15 Januari 1998. Naskah Letter of Intent sedang ditanda-tangani Soeharto. Indonesia bertekuk lutut.
Dalam rangka penyusunan proyek Pustaka Tokoh Bangsa Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi pimpinan Garin Nugroho, saya hadir mewawancarai sosok gaek nan perkasa itu. Waktu itu, saya dipercaya sebagai Program Manager Yayasan SET. Tentu, kru Yayasan SET membawa seperangkat kamera.
Saya bertanya, kenapa foto itu berada di ruangan tamu. Padahal, Pak Yusuf memiliki ribuan koleksi foto bernilai sejarah tinggi. Dari sejak zaman penjajahan, Konferensi Asia Afrika, hingga pelbagai peristiwa internasional lain. Termasuk, foto-foto ibu negara, Ibu Fatmawati, dalam wajah anggun.
"Tiap pagi, saya bangun dan marah-marah terhadap foto ini. Bangsa Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara proklamasi," begitu kira-kira penjelasan Pak Yusuf dalam wajah garang. Beragam makna kemerdekaan keluar dari mulutnya, bak mitraliur yang meluncur dari meriam-meriam bangsa-bangsa moderen yang menjajah Indonesia yang menggempur basis-basis gerilyawan.
Sayang, proyek Pustaka Tokoh Bangsa tak berlanjut. Hanya sempat membuat film semi dokumenter tentang Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Padahal, dalam daftar saya, banyak nama yang bisa masuk. JA Dimara, salah satu tokoh asal Papua yang patungnya berada di Lapangan Banteng, termasuk dalam daftar. Pun Daud Beureu-eh, sosok Wali Nanggroe Aceh yang turun gunung atas ketekunan dan kesalehan Kolonel Infanteri Mohammad Jassin.
***
Lalu, apa hubungan foto boss IMF dan Presiden Soeharto itu dengan pemberantasan korupsi?
Dokumen-dokumen yang mudah diakses antara pemerintah Indonesia dengan IMF bercerita banyak. Saya langsung melompat saja. 10 Desember 2003. Sepucuk surat melayang kepada Mr Horst Kohler, Managing Director IMF yang berkedudukan di Washinton DC 20431.
Butir kesepuluh berbunyi:
"We are also making progress to improve public sector governance, an important element of our structural reform agenda. The selection of commissioners of the Anti-Corruption Commission (ACC) is underway, and resources have been allocated in the budget for its operations. The appointment of the commissioners is expected to be completed by the end of December. These steps will enable the ACC to commence operations in early 2004. We remain committed to working with Parliament to ensure the expedited passage of amendments to the Bankruptcy and Foundations Laws, and the Judicial Commission Bill."
Surat itu ditanda-tangani oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Dorodjatun Kuntjorojakti, Menteri Keuangan Boediono, dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Ketika di kampus, saya termasuk segerombolan mahasiswa yang berdiskusi dengan Pak Djatun, ketika balik dari luar negeri. Ketika kami memberi-kabar bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sama sekali tidak belajar teori-teori Marxisme, Pak Djatun kaget.
