Sebagai sejarawan, saya merasa kekosongan demi kekosongan terhampar. Sedikit sekali informasi. Lebih sedikit data. Padang Pariaman adalah negeri yang berdebur ombak. Hingga berlurah-bergunung. Sulit bertemu naskah daun lontar.
Sungguh, saya menjadi iri menelusuri tanah-tanah di belahan tempat saya menimba ilmu dan kehidupan. Jawa. Pun daerah lain. Masih kaya dengan naskah dari masa lalu. Pun di Buton sana.
Padang Pariaman? Hanya untuk mencari tahu nama dan riwayat kepemimpinan para bupati di Padang Pariaman, saya harus meludah ke langit. Bersua, tapi tak bertemu. Untuk apa seluruh kuasa, jika tak ada cerita? Padahal, sudah terdapat Undang-Undang Pokok Nomor Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.Â
Walau sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka, sosok bupati yang baru benar-benar bisa bekerja adalah JB Adam, 1961-1966. Beliau adalah bupati pertama yang bisa memerintah selama lima tahun, dalam siklus kepemimpinan lima tahunan sesuai dengan UUD 1945.Â
Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 sesungguhnya telah memberi mandat yang lebih lapang kepada Bupati JB Adam untuk menunjukkan makan tangannya.
Sebelum itu? Tak ada yang bisa dilakukan dalam masa jabatan yang singkat. Yang terdengar malah lebih banyak kisah konflik. Perang kemerdekaan. Perang gerilya.Â
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia. Pasukan Harimau Sago. Pendekar-pendekar berbaju hitam. Tentara-tentara pusat. Partai Komunis Indonesia. Segala macam rupa pergolakan di Jakarta langsung mengalirkan "darah konflik" ke jorong, kampuang, dan nagari di Padang Pariaman.
Walau, tentu, terdapat juga nama-nama yang bisa menjaga marwah. Berpendidikan Belanda. Berpegangan kepada Al Qur'an dan Hadist.Â
Kekacauan seakan sirna, ketika nama-nama itu hadir dalam medan nan bapaneh, laga-laga, hingga Bukit Sidang Bukit Bio-Bio di hutan rimba tempat senjata-senjata ditaruh guna kembali ke pangkuan merah-putih. Orang-orang berambut putih. Perpikiran bersih. Alam terkembang jadi guru.
Masa jabatan bupati hanya satu, dua, hingga tiga tahun, selama lima belas tahun.Â
Bersumber dari UUD Sementara 1950-kah? Atau lebih awal lagi, berasal dari UUD Republik Indonesia Serikat? Toh dalam masa-masa yang "hinggap tak merayap" itu, Bukittinggi menjadi simbol utama Sumatera -- Sumatera Tengah -- Sumatera Barat. Padang baru menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat pada 29 Mei 1958.
