Energi Rakyat, Energi Baru

Usai perhelatan pemilu serentak 2019, saya bertemu dengan sejumlah kawan kental. Mulai dari sahabat sejak bangku Sekolah Menengah Atas, kuliah hingga kehidupan sebagai aktivis, peneliti, dan profesional. Mayoritas mereka sudah bekerja pada profesi masing-masing, mulai dari jabatan sipil ataupun militer. Mereka bukan saja menjadi aktivis yang galak, tetapi juga sebagian menjadi aparat negara, baik Aparatur Sipil maupun Militer. Ada yang berada di belakang meja, lapangan, hingga dunia intelijen. Tentu saya juga memiliki sejumlah sahabat baru.

Di mata mereka, saya tetap sosok seorang gerilyawan. Belakangan, saya memang lebih banyak membentuk relawan dalam bentuk gerilyawan. Ketika mendukung pencalonan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, saya membentuk Sang Gerilyawan bATAVIA. Pun dalam pemilu yang lewat, saya fokus dengan Sang Gerilyawan Jokowi. Bahkan saya mendirikan dua buah perusahaan dengan nama PT Gerilya Tuah Malaka dan PT Sang Gerilya Indonesia. Buku-buku yang saya terbitkan berada dalam panji Sang Gerilya Publishing. Wadah untuk belajar bersama saya namakan The Sang Gerilya Institute.

Nama "Sang Gerilya" saya pungut dari judul buku yang ditulis oleh Tan Malaka. Masalahnya, judul buku "Sang Gerilya" kurang familiar, dibandingkan dengan judul "Gerilya Politik dan Ekonomi"atau "Gerpolek". Judul"Gerpolek" lebih banyak dicetak, dibandingkan dengan "Sang Gerilya" yang merupakan buku yang sama. Walau banyak menulis buku, "Gerpolek" menjadi ikon yang paling melekat dengan sosok Tan Malaka.

Kenapa nama "Sang Gerilya" menjadi pilihan saya dalam usia yang tidak lagi muda ini? Karena saya menganggap risalah "Sang Gerilya" atau "Gerpolek" belum selesai. Ibrahim Datuk Sutan Malaka meninggal di usia 51 tahun (1897-1949) dalam status sebagai seorang gerilyawan. Satu lagi: jomblo alias masih bujangan. 

Sebagai anak keturunan dari klan Piliang, saya merasa apa yang sudah dirintis oleh Tan Malaka perlu dinalarkan kembali dan disesuaikan dengan tantangan masa kini. Tan tidak sempat menyaksikan wajah republik yang ia perjuangkan sejak muda. Bahkan kematiannyapun mengandung misteri, yakni dieksekusi oleh bangsa sendiri yang sedang terlibat dalam perang gerilya menghadapi Belanda. 

Revolusi nasional bangsa Indonesia bukan saja memakan anaknya sendiri, tetapi justru menghukum mati ayah kandungnya. Kisah kematian Tan Malaka bahkan melebihi fragmen minum racun yang dilakukan oleh Socrates.

Bagi Tan Malaka, kemerdekaan 100% baru bisa tercapai apabila bangsa Indonesia terbebas dari tiga jenis penjajahan, yakni kolonialisme, feodalisme dan mistisisme dalam artian luas. Kolonialisme tidak sekadar hengkangnya bala tentara asing, tetapi juga bersihnya kurikulum pendidikan nasional dari materi hegemoni pemikiran bangsa-bangsa asing yang tak bersumber dari mata air pengetahuan bumi Nusantara. 

Feodalisme tak hanya dalam bentuk kehadiran aristokrasi, tetapi juga segala bentuk seni dan budaya yang mensublimasinya. Mistisisme tidak saja berbentuk penolakan atas rasionalitas dan ilmu pengetahuan, melainkan juga cengkeraman akarnya yang ditanamkan untuk maksud pembodohan materialisme, dialektika dan logika (Madilog).

Saya merasa, Tan Malaka belum selesai dengan elaborasi atas karya-karyanya. Kuburannya di Sela Panggung, Kediri, memperlihatkan trilogi penjajahan yang menyelimuti Indonesia.  Walau bendera Merah Putih berasal dari panji-panji yang dipakai oleh balatentara Jayakatwang ketika mengalahkan Singosari, Kediri bukan termasuk kerajaan yang dibanggakan dalam penulisan sejarah Indonesia. Kediri dianggap sebagai kerajaan pemberontak. 

Kelas ksatria atau bangsawan banyak lahir dari Kediri, dengan kultur priyayi yang kokoh, termasuk yang masuk ke dalam jabatan-jabatan militer. Mistisisme Kediri sampai hari ini masih kuat mencengkeram, antara lain sebagai daerah yang pantang didatangi oleh presiden yang sedang menjabat untuk diblusuki. 

Satu-satunya presiden yang datang ke Kediri ketika masih menjabat adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Semua tahu nasibnya, yakni dijatuhkan di tengah jalan dengan cara impeachment atas dugaan skandal yang tak dibuktikan di pengadilan: Bruneigate dan Buloggate.