Potret 5 Tahun Partai Golkar

Namun, kurang dari satu semester setelah Rapimnas, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 10 November 2017. 

Kemampuan di bidang politik dalam konsolidasi Partai Golkar ternyata tak berhubungan dengan penilaian di bidang hukum. Partai Golkar kembali terguncang. Dalam situasi yang sulit itu, Idrus Marham ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadwal Munaslub kembali disusun, yakni tanggal 19 - 20 Desember 2017.  Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI juga beralih kepada Bambang Soesatyo yang juga sama-sama petinggi dalam tubuh Partai Golkar.

Dalam masa yang penuh gejolak itu, Airlangga Hartarto muncul sebagai satu-satunya kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Peserta Munaslub secara aklamasi menetapkan Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar sampai masa waktu berakhir, yakni tahun 2019. Dua agenda besar langsung menghadang, yakni pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Waktu yang tersedia untuk mempersiapkan segala sesuatunya hanya tujuh bulan.

Untunglah, Presiden Jokowi memberikan diskresi (pengecualian) kepada Airlangga. Semula, Presiden Jokowi sama sekali tidak membolehkan rangkap jabatan penting kepada para menteri, terutama sebagai Ketua Umum partai politik. 

Kebijakan itu sama sekali tak diberlakukan kepada Airlangga. Tapi, bukan berarti beban kerja Airlangga sebagai menteri juga dikurangi. Presiden Jokowi sama sekali tidak menunjuk Wakil Menteri Perdagangan RI, misalnya.

Baik sebagai Menteri Perdagangan RI ataupun sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, sangat tergantung kepada kinerja dan kualitas kepemimpinan Airlangga. Diskresi yang diberikan oleh Presiden Jokowi sekaligus batu ujian yang maha berat bagi Airlangga. Kegagalan dalam salah satu amanah yang diemban, apalagi pada keduanya, bakal berakibat buruk bukan hanya bagi Airlangga, tetapi juga kepada pemerintah dan atau Partai Golkar secara keseluruhan.  

"Keputusan yang juga lebih cepat dari partai-partai politik lain. Kinerja Partai Golkar berbuah lebat, yakni kembali menjadi pemenang dalam pilkada serentak yang digelar tahun 2017. Lembaga-lembaga survei juga menunjukkan kenaikan suara dari Partai Golkar."

Tanpa banyak membuat pernyataan publik, Airlangga bergerak cepat. Bisa dikatakan, Airlangga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar yang kelima setelah Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto dan Idrus Marham dalam periode kepengurusan DPP Partai Golkar 2014-2019. 

Belum selesai dengan kasus hukum Novanto, turbulensi baru datang. Idrus Marham yang sudah menjabat sebagai Menteri Sosial RI selama tujuh bulan, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI pada bulan Agustus 2018. Agenda pemilu serentak sudah berjalan. Efek bola bilyar atas pergantian Idrus Marham ikut berputar dalam kepengurusan DPP Partai Golkar.

Dengan kondisi internal yang masih tambal sulam itu, tentu sulit bagi Partai Golkar mengajukan Cawapres sebagai pendamping Jokowi. Partai Golkar juga tidak ingin memberikan beban kepada Joko Widodo dalam mengambil keputusan. 

Karena itu, Partai Golkar sedapat mungkin memberikan ruang yang nyaman kepada Jokowi, baik sebagai Presiden yang sedang bertugas, maupun sebagai Calon Presiden. Barisan legislator Partai Golkar di DPR RI berperan besar dalam mempercepat pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.