Akhir-akhir ini, jika menengok beranda Facebook sedang ramai diperbincangkan mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Entah mengapa masyarakat terfokus pada melanisme penyaluran bantuan ini, padahal bantuan yang di suarkan Pemerintah ada berbagai macam, ada PKH, BPNT, BST Kemensos, BLT APBD, Sembako APBN dan APBD.
Mungkin dikarenakan BLT Dana Desa anggarannya jelas asalnya atau mungkin juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparat Desa yang kurang, bisa jadi.
Jika berpatokan pada petunjuk dari Kementerian Desa, penerima BLTDes harus memenuhi minimal 9 syarat dari 14 kriteria yang telah ditentukan.
Untuk memenuhi 9 dari 14 kriteria tersebut saat ini di beberapa Desa mungkin terkesan sulit, jika itu diterapkan mungkin hanya 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) saja yang mendapatkan.
Untuk pendataan penerima Bantuan ini sendiri, yang memegang kuasa penuh adalah Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun, Pak RT yang didampingi Anggota BPD tiap dusunnya.
Konflik pun dimulai, ketika masih saja ada yang lebih mementingkan keluarganya, sahabatnya atau kawan sejawatnya. Jika dibagikan merata ke seluruh Masyarakat sepertinya pun nihil mengingat Dana Desa yang terbatas.
Semua masyarakat kini merasa menjadi korban wabah pandemi Covid-19 dan berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat.
Kecemburuan sosial kemudian timbul, ketika tetangga yang ekonominya lebih mapan mendapatkan bantuan itu sementara yang lain yang nyata-nyata kasta lebih dibawah tak mendapatkannya.
Penulis sempat berfikir, lebih baik tidak ada bantuan sama sekali daripada endingnya terjadi konflik horizontal di masyarakat seperti terjadi saat ini di Perdesaan yang ada di Indonesia.
Karena jika ini berlanjut, bisa saja terjadi gesekan di tengah masyarakat yang tentunya menambah masalah dalan penanganan Covid-19 ini.
Penulis sih mengharapkan perlu ada pemerataan bantuan jika tidak lebih baik sekalian bantuan yang diberikan jika tak tepat sasaran
