SUMATRA BARAT. Â Sebentar lagi pesta demokrasi di wilayah Sumatera Barat akan dimulai. Beberapa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta kepala daerah, saat ini mulai mendeklarasikan diri dan mengambil hati masyarakat untuk bisa mendapatkan kedudukan. Â Masa jabatan gubernur dan kepala daerah yang di Sumatera Barat akan berakhir 12 Februari 2021.
Pada akhirnya, mengingat kondisi penyebaran virus covid-19 yang belum bisa di kendalikan, maka pilihan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2020 adalah pilihan yang paling memungkinkan dan menguntungkan demi lahirnya kepala daerah yang definitif terpilih hasil pilkada.
Namun, kalau ditilik kembali, Gubernur-Wagub Sumbar berikut sebenarnya "rugi" dari segi jabatan. Mereka tak menjabat normal lima tahun. Meruntu pada Pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, telah diatur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan 2020 akan berakhir masa jabatannya di tahun 2024.
Jadi, melihat "kerasnya" persaingan Kaum Tua dan Kaum Muda jelang Pilgub ini terasa aneh juga.
Bahkan poster, baliho, dan spanduk telah bertebaran di sepanjang jalan, nampaknya persaingan semakin kuat. Para politisi saling memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat jika ia siap memimpin periode mendatang.
Menariknya kontestan Pilkada tahun ini sangat menarik karena kandidat yang mencalonkan diri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari politisi, tokoh masyarakat,artis, dan bahkan hingga dari polri. Tujuan mereka tak lain hanya satu hanyalah untuk kemajuan Sumatera Barat kedepan. Berbagai gaya, strategi bahkan taktik telah dilakukan oleh para peserta Pilkada tahun ini untuk mengambil simpatisan masyarakat. Harapan kita tentunya, pilkada tahun ini berjalan sesuai dengan azas-azas yang terkandung dalam pemilu "LUBERS dan JURDIL."
Tentunya harapan kita masyarakat Indonesia tidak hanya sebatas berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam tahapan Pilkada, tidak hanya sebatas siapa  pemenangnya, siapa yang paling simpatisan terhadap masyarakat saja.karena ini bukan ajang pencarian bakat dalam sebuah perlombaan, tetapi harapan masyarakat adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur dan kepala daerah dan wakil kepada daerah terpilih bisa memajukan Sumbar kedepan serta mereka yang religius dan bertanggung jawab terhadap amanahnya.
Berdasarkan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 penduduk Sumatera Barat diprediksi mencapai 5,48 juta jiwa pada 2019. Jumlah tersebut terdiri atas 2.75 juta jiwa perempuan dan 2,73 juta laki-laki. Jumlah penduduk Sumatera Barat diproyeksikan bertambah menjadi 5,55 juta jiwa pada 2020 dan akan meningkat menjadi 6,9 juta jiwa pada 2045.
Kendati tahapan pemungutan suara pilkada 2020 masih kurang lebih empat bulan lagi sejumlah nama telah mulai melakukan sosialisasi dini. Tampaknya persaingan perebutan kursi nomor satu di Sumbar sangat ketat, karena para peserta berasal dari kalangan dan keilmuan yang berbeda-beda. Ini merupakan sebuah tantangan berat juga bagi masyarakat untuk menentukan hak pilihnya.
Setiap ada pemilihan umum (Pemilu), pemilihan kepala daerah (Pilkada), bahkan pemilihan wali nagari pun (Pilwana), yang namanya Money Politik mungkin tetap ada, namun bisa disamarkan, hal ini tergantung oleh masyarakat yang ada, jika masyarakat tidak terbuai oleh goyangannya maka Money politik itu tidak akan terjadi. Tentu di tangan kitalah masa depan bangsa kita.
Santri hendaknya harus ikut mengawasi Pilkada 2020 ini. Jangan hanya santri sebagai objek atau penonton dari setiap pesta demokrasi. Namun, kalau ditilik kembali berdasarkan catatan ke belakang, santri juga punya sejarah panjang di negeri ini, karena sebelum Indonesia merdeka pun pesantren itu sudah ada. Artinya kita tidak bisa mengelak peran dari santri dalam menyongsong Pilkada 2020.
Bahkan selama ini santri kerap menjadi komoditas politik untuk memenangkan calon tertentu, santri sering dijadikan objek bagian dari masyarakat yang seolah-olah mudah dibeli atau dipolitisasi. Dalam pemerintahan daerah Sumatera Barat, tentunya santri terlibat dalam pilkada mendatang, santri juga penentu dari pemerintah selanjutnya. Harapan masyarakat adalah agar terselenggaranya Pilkada dengan baik dan setiap masyarakat yang wajib pilih, bisa menggunakan hak pilihnya tanpa intervensi dari Money politik.
