Mengawal Kebhinnekaan yang Fitri Menjelang Pilkada Serentak 2018

Jakarta, -- Tulisan ini adalah spontanitas menyikapi selalu adanya perbedaan dan pola pikir pada masyarakat di hari yang fitri dan menjelang Pilkada Serentak 2018, sehingga bisa me-minimize syahwat sangka yang belum tentu benar.

Pada hari yang Fitri dapat dimaknai juga sebagai Fitrah, yaitu kembali ke sifat asal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dikorelasikan dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan, dengan pemandangan yang indah dan yang terbesar di dunia, terdiri dari 17.504 pulau, dengan jumlah populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2017, serta terdiri atas 1.340 suku bangsa, juga terdapat 6 agama resmi yang diakui Negara.

Memiliki 546 bahasa daerah dengan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia. Kebhinekaan yang ada di Indonesia adalah suatu kekayaan dan keindahan sekaligus dapat menjadi suatu ujian karena isu kebhinekaan sepatutnya bisa menghindari konfik 'horizontal maupun vertikal' di masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kebhinekaan, pemerintah selayaknya melaksanakan beberapa program dan mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya menegakkan hukum secara tegas sesuai konstitusi, membangun kembali gotong royong, membangun kepercayaan diantara anak bangsa, mencegah diskriminasi, mengembangkan semangat musyawarah, dan lain-lain.

dokpri

Himbauan dari Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH menyampaikan,"kita sebagai generasi muda penerus bangsa, marilah kita turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling bertoleransi, saling menghargai, menghormati serta tidak bersikap etnosentrisme. Jangan sampai kebhinekaan yang ada justru membuat kita lemah dan memicu konflik," Ujarnya.

"Menjelang Pilkada serentak 2018 dan kita semua sudah masuk Tahun Politik, perlunya kedewasaan masyarakat dan Pemerintah untuk bisa mengelola potensi konflik yang pasti ada dan menghindari syahwat sangka, bagi yang memiliki hak pilih, gunakan hak pilihnya dengan memilih pemimpin sesuai hati nurani karena akan akan memimpin daerah kita selama 5 tahun kedepan," sambung Firman.

Tambahnya lagi,"Beberapa pola yang biasanya akan muncul dalam pemilihan dan semestinya dihindari seperti : Black Campaign, ujaran kebencian, hoax, money politics dan mungkin serangan fajar yang masih massive dan sistemik muncul menjelang pencoblosan suara,"katanya.

Kesimpulannya," NKRI terlalu besar untuk dijadikan test case ini dan saatnya Lembakum Indonesia yang sudah ada di seluruh Indonesia untuk menjadi Garda terdepan dan pengawal Indah nya sebuah demokrasi sehingga Negara Indonesia tidak bisa dikoyak oleh syahwat politik sesaat demi keuntungan sesaat pada keberpihakan kelompok saja," tutup DR. Firman.(Red)

Bekasi, 21 Juni 2018

Klinik Hukum Oleh : Dr. H. Firman Candra, SE, SH, MH